Bupati Cianjur Tekankan Keamanan dan Mutu Makanan Program MBG
CIANJUR.CO - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Cianjur perlu menjaga mutu bahan pangan, keamanan makanan, dan kelancaran distribusi. Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian menekankan ketiga hal tersebut agar manfaat gizi dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima manfaat.
Dikutip dari laman resmi CianjurKab, Pemkab Cianjur menyampaikan perhatian itu dalam audiensi bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Ruang Kerja Bupati Cianjur, Senin (26/10/2026). Pertemuan tersebut membahas pelaksanaan program, termasuk hal-hal yang perlu dijaga sejak bahan makanan dipilih hingga sampai kepada penerima.
Dalam audiensi itu hadir Sekda Cianjur Ahmad Rifa'i Azhari, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (ASDA 1) Arif Purnawan, Korwil Cianjur, seluruh Korcam se-Kabupaten Cianjur, Satgas MBG Cianjur, perwakilan KPPG Bogor, BGN Cianjur, serta perangkat daerah terkait. Kehadiran unsur tersebut menjadi bagian dari koordinasi yang membahas berbagai kebutuhan dan kendala dalam pelaksanaan MBG.
Baca juga: Bupati Cianjur Ajak Pemuda Jadi Pelaku Utama Pembangunan
Mohammad Wahyu Ferdian menyebut perhatian terhadap kualitas makanan harus mencakup pemilihan bahan baku, proses pengolahan, sampai pendistribusian. Ia berharap bahan pangan yang digunakan tetap bersih dan segar, sementara pengolahannya mengikuti standar. Distribusi juga perlu berlangsung cepat supaya makanan yang diterima tidak kehilangan kesegarannya dan manfaat gizinya dapat maksimal.
“Pengolahannya harus sesuai standar, dan pendistribusiannya dilakukan dengan cepat,” ujar Wahyu. Ia mengaitkan ketepatan proses tersebut dengan kondisi makanan saat tiba di tangan penerima manfaat. Dengan demikian, penjagaan mutu tidak hanya dilakukan di dapur, tetapi juga perlu diperhatikan selama makanan disalurkan.
Baca juga: Bupati Cianjur Hadiri Puncak HKG PKK ke-54 di Pacet
Kepala SPPG Bogor, Haidir S, dalam audiensi itu menegaskan bahwa keamanan pangan harus menjadi perhatian pada setiap tahapan MBG. Pengawasan bahan baku, menurut dia, perlu dilakukan sejak awal untuk memastikan bahan yang masuk ke dapur sehat, higienis, dan layak dikonsumsi. Pelaksanaan juga harus mematuhi standar operasional prosedur (SOP).
Haidir turut mengingatkan pentingnya pelabelan pada ompreng, terutama mengenai batas waktu konsumsi dan ketentuan agar makanan tidak dibawa pulang. “Batas waktu konsumsi maksimal empat jam dan larangan membawa makanan pulang,” katanya. Ia menjelaskan bahwa penerapan ketentuan tersebut merupakan bagian dari upaya mencegah risiko keracunan makanan serta menjaga keselamatan seluruh penerima manfaat.
Baca juga: Rembug Warga di Sukanagara, Bupati Cianjur Serap Aspirasi Masyarakat
Selain mutu dan keamanan makanan, audiensi membahas pendataan penerima manfaat agar tidak ada anak yang terlewat. Kendala administrasi terkait NPSN juga menjadi salah satu hal yang perlu diselesaikan. Pembahasan lainnya menyangkut pemberdayaan petani, peternak, UMKM, dan BUMDes lokal sebagai pemasok kebutuhan program MBG.
Pemkab Cianjur berharap koordinasi lintas sektor dan pengawasan berkelanjutan dapat mendukung pelaksanaan MBG yang aman, tepat sasaran, dan berkualitas. Keterlibatan petani, peternak, UMKM, serta BUMDes setempat juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal, sejalan dengan pemenuhan kebutuhan program.