Indonesia Paparkan Praktik KUR untuk Perluas Pembiayaan UMKM
CIANJUR.CO - Indonesia membagikan pengalaman mengembangkan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), dalam forum internasional di Nusa Dua, Bali. Program KUR yang dikembangkan sejak 2007 menjadi salah satu praktik yang dibahas untuk memperluas akses pembiayaan secara inklusif, tepat sasaran, dan berdampak.
Seperti diberitakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, pemaparan itu berlangsung dalam seminar bertema “Global Trends in Inclusive Finance and MSME Development” pada Kamis (29/10). Seminar tersebut menjadi sesi pembuka International Fora for “Kredit Program Pemerintah” 2026. Pemerintah Indonesia, Bank Dunia, Women’s World Banking, dan KfW Development Bank bertemu untuk bertukar pengalaman mengenai pembiayaan UMKM.
Dalam forum itu, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menjelaskan besarnya peran UMKM dalam perekonomian nasional. Indonesia memiliki 56,7 juta UMKM. Sebanyak 96,7 persen di antaranya merupakan usaha mikro dengan penjualan tahunan hingga Rp2 miliar.
Untuk memperluas akses pembiayaan, pemerintah menghimpun lima instrumen dalam satu kerangka kebijakan. Instrumen tersebut meliputi KUR, Kredit Usaha Alsintan (Kredit Alsintan), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Program Perumahan (KPP), serta Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS), yang saat ini memasuki tahap peluncuran. Hingga 27 Oktober 2026, penyaluran Kredit Program Pemerintah sejak 2015 tercatat kumulatif Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad kredit.
Ferry menekankan bahwa ukuran keberhasilan pembiayaan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya dana yang disalurkan. “Bagi kami, pembiayaan UMKM bukan sekadar menambah volume penyaluran. Yang terpenting adalah menjangkau debitur yang tepat, menyediakan pembiayaan yang sesuai, dan membantu usaha mereka tumbuh,” ujarnya.
Baca juga: Kredit Program Capai Rp294,6 Triliun hingga Oktober 2026
Perluasan akses dan kualitas kredit
Pengalaman KUR, menurut paparan pemerintah, memperlihatkan bahwa perluasan akses pembiayaan dapat berjalan bersamaan dengan tata kelola dan kualitas kredit yang tetap dijaga. Pelaksanaan program didukung pembagian peran yang jelas antarlembaga dan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Dukungan tersebut menjadi bagian dari pengelolaan kredit program yang disampaikan dalam forum.
KUR juga memiliki jalur graduasi bagi debitur. Pelaku usaha dapat berkembang dari KUR super mikro ke KUR mikro, lalu KUR kecil, hingga memperoleh kredit komersial. Dengan tahapan tersebut, pembiayaan dapat mengikuti perkembangan usaha debitur, bukan hanya berhenti pada akses awal. Rasio kredit bermasalah Kredit Program Pemerintah tercatat 2,13 persen per 30 September 2026.
Pemerintah turut mendorong pembiayaan yang terjangkau dan diarahkan pada kegiatan produktif. Suku bunga KUR super mikro sebesar 3 persen, sedangkan KUR mikro untuk sektor produksi memiliki bunga 6 persen. Untuk KUR dengan plafon sampai Rp100 juta, debitur tidak disyaratkan menyediakan agunan tambahan.
Data penyaluran juga menunjukkan peningkatan porsi KUR di sektor produksi. Angkanya naik dari 60,7 persen pada 2025 menjadi 66 persen pada 2026. Hingga 30 September 2026, KUR telah menjangkau 1,87 juta debitur baru. Pada periode yang sama, sekitar 900 ribu debitur tercatat naik kelas.
Baca juga: Kemendag Kirim 7 Ton Cabai Rawit ke Halmahera Utara
Salah satu contoh dampak pembiayaan yang disampaikan dalam forum adalah usaha Ratih Paramitasari, pemilik Maha Gema Indonesia di Gunungkidul, D.I. Yogyakarta. Ratih pertama kali mengakses KUR pada 2017. Setelah itu, ia memperoleh pinjaman lanjutan sebesar Rp300 juta dengan bunga 6 persen untuk membangun gudang baru.
Saat ini, usaha Ratih mempekerjakan 28 warga setempat dan memasarkan tas stik biliar ke pasar domestik maupun internasional, termasuk Amerika Serikat. Kisah tersebut menggambarkan pemanfaatan pinjaman KUR untuk mendukung pengembangan usaha, pembangunan fasilitas, serta kegiatan pemasaran produk.
Pembelajaran dari mitra internasional
Pertukaran pengalaman dalam seminar juga mencakup temuan mitra internasional. Studi Bank Dunia terhadap lebih dari 8 juta debitur KUR menunjukkan bahwa 61 persen di antaranya belum pernah menerima pinjaman sebelum mengakses program tersebut. Temuan ini memperlihatkan bahwa KUR menjangkau banyak debitur yang sebelumnya belum memiliki pengalaman memperoleh pinjaman.
Selain membahas studi debitur KUR, Bank Dunia membagikan pembelajaran dari survei terhadap 108 lembaga penjaminan kredit di 74 negara. Sementara itu, KfW memaparkan pengalaman European Fund for Southeast Europe (EFSE), yang menggabungkan pembiayaan dengan bantuan teknis dan pelatihan.
Baca juga: Kemenkes Perluas Imunisasi HPV dan Perkuat Edukasi Masyarakat
Menurut Laporan Dampak EFSE 2025, skema tersebut memungkinkan penyaluran sub-pinjaman sebesar EUR12,6 miliar kepada UMKM dan rumah tangga. EFSE juga mendukung 2,9 juta lapangan kerja tidak langsung. Paparan ini menambah bahan perbandingan dalam diskusi mengenai pendekatan pembiayaan dan dukungan bagi usaha.
Ke depan, pemerintah melihat peluang untuk memperkuat pembiayaan UMKM melalui pemanfaatan data yang lebih terhubung serta pengukuran dampak yang lebih baik. Hingga akhir 2025, Basis Data Tunggal UMKM telah mencatat 30,2 juta UMKM. Pembelajaran dari forum diharapkan memperkaya pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi kredit program agar semakin banyak pelaku usaha memperoleh kesempatan untuk tumbuh.
Penyelenggaraan International Fora for “Kredit Program Pemerintah” 2026 didukung sejumlah mitra strategis. Mereka mencakup PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani, BPJS Ketenagakerjaan, serta PT Bank Central Asia.