Kredit Program Capai Rp294,6 Triliun hingga Oktober 2026
CIANJUR.CO - Penyaluran Kredit Program Pemerintah mencapai Rp294,6 triliun kepada 4,24 juta debitur hingga 27 Oktober 2026. Nilai tersebut telah melampaui total penyaluran sepanjang 2025 yang sebesar Rp275,8 triliun, sementara tahun 2026 masih menyisakan lebih dari dua bulan.
Capaian itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech dalam International Fora for “Kredit Program Pemerintah” 2026 di Nusa Dua, Bali, Kamis (29/10). Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, forum tersebut berlangsung di Bali pada 30 Oktober 2026 dan membahas peran pembiayaan program dalam mendukung kegiatan produktif serta kesejahteraan masyarakat.
Airlangga menegaskan keberhasilan kredit program tidak semata-mata dinilai dari besarnya kredit bersubsidi yang tersalurkan. Ukurannya, menurut dia, juga mencakup pertumbuhan usaha, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas nasional, serta kesejahteraan keluarga.
“Kredit program bukan sekadar kredit bersubsidi, tetapi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas nasional,” ujar Airlangga. Ia menyebut keberhasilan program terlihat dari usaha yang tumbuh, lapangan kerja yang tercipta, dan kesejahteraan keluarga yang meningkat.
KUR dan penguatan kredit program
Di tengah perlambatan ekonomi global, perekonomian Indonesia tumbuh 5,45% pada Semester I 2026. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu penggerak penting pertumbuhan tersebut. Dalam mendukung sektor ini, Kredit Usaha Rakyat (KUR) berperan memperluas akses pembiayaan.
Baca juga: Kemendag Kirim 7 Ton Cabai Rawit ke Halmahera Utara
Porsi KUR terhadap seluruh kredit UMKM tercatat 30,6%, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2019 yang sebesar 14,7%. Sepanjang 2026, KUR telah menjangkau 4,12 juta debitur dengan penyaluran Rp265,9 triliun. Angka tersebut setara 90,1% dari target KUR tahun ini.
Perkembangan kredit program bermula dari skema penjaminan KUR pada 2007. Pada 2015, skema tersebut bertransformasi menjadi subsidi bunga, sehingga suku bunga KUR turun dari 12% menjadi 6%. Sejak 2015 hingga saat ini, penyaluran kredit program mencapai Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad.
Saat ini terdapat lima skema yang diselaraskan dengan Asta Cita, yakni KUR, Kredit Usaha Alsintan atau Kredit Alsintan, Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Program Perumahan (KPP), dan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS). Kelima skema tersebut mendukung agenda swasembada pangan, penguatan industri padat karya, Program 3 Juta Rumah, serta pemberdayaan perempuan prasejahtera.
Pemerintah juga menjaga kualitas penyaluran. Sebanyak 68% pembiayaan mengalir ke sektor produksi, sedangkan rasio kredit bermasalah tercatat 2,14%. Angka tersebut menjadi bagian dari gambaran penyaluran kredit program, selain besarnya nilai pembiayaan dan jumlah debitur yang dijangkau.
Dalam forum di Nusa Dua, penyerahan kredit program dilakukan secara simbolis oleh Airlangga bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Gubernur Bali I Wayan Koster. Penyerahan diberikan kepada tujuh debitur dengan nilai akad Rp1,95 miliar serta dua calon debitur dengan nilai komitmen Rp3,08 miliar.
Baca juga: Kemenkes Perluas Imunisasi HPV dan Perkuat Edukasi Masyarakat
Penerima dan calon penerima itu mewakili beragam kegiatan ekonomi, antara lain perajin aksesori, pedagang makanan, calon pekerja migran, pengolah gabah, produsen cokelat, dan pengembang perumahan. Ragam penerima tersebut menunjukkan cakupan akses pembiayaan yang diarahkan kepada kelompok dan usaha dengan kebutuhan berbeda.
Fokus pada pembiayaan produktif dan kesejahteraan
Airlangga menyampaikan arah kredit program ke depan mencakup pembiayaan produktif, graduasi UMKM, dan integrasi data. Ia juga mengaitkan arah itu dengan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2026.
Menurut Airlangga, inklusi keuangan telah mencapai 93%, sementara literasi keuangan berada di sekitar 63%. Namun, pemerintah ingin masyarakat memahami kesejahteraan keuangan, termasuk melalui financial wellness, financial resilience, dan financial security. Fokus tersebut, ujarnya, menjadi tujuan perubahan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan.
Pemerintah akan memperkuat kredit program untuk memperluas pembiayaan produktif, mempercepat UMKM naik kelas, serta menguatkan integrasi data dan digitalisasi. Kredit Program Perumahan ditargetkan mencapai hingga Rp50 triliun. Sementara itu, KPPS menawarkan pembiayaan hingga Rp15 juta dengan bunga flat 8%, tanpa agunan tambahan, serta disertai pendampingan.
Airlangga juga menyatakan Indonesia siap berbagi pengalaman dalam membangun ekosistem kredit program. Ia mengatakan Indonesia tidak sekadar menyalin model negara lain, tetapi akan belajar dan memilih praktik terbaik yang sesuai dengan kebutuhan nasional. Penguatan program, menurut dia, memerlukan kerja sama pemerintah, lembaga keuangan, BUMN, sektor swasta, dan mitra pembangunan.
Baca juga: Wamendag Roro Optimistis Talenta Musik Indonesia Tembus Pasar Global
Dalam sesi Ministrial Discussions, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menambahkan bahwa perluasan akses pembiayaan perlu disertai peningkatan literasi keuangan. Kombinasi keduanya diharapkan membantu pelaku usaha beralih dari sektor informal ke sektor formal. Dradjad juga mendorong penguatan sinergi antarlembaga keuangan agar pembiayaan menjangkau kelompok usaha yang masih membutuhkan dukungan.
“Dengan adanya financial inclusion yang ditopang literasi yang tinggi, itu kita bisa mentransformasikan dari ekonomi informal ke ekonomi formal,” kata Dradjad. Ia menjelaskan, kondisi kerja di sektor formal akan lebih baik, sementara risiko di sektor informal lebih besar. Ia juga menegaskan kredit program telah dijadikan instrumen kebijakan untuk meningkatkan pemberdayaan, bukan sekadar bantuan.
Forum tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan II Irwan Meilano, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Ferry Irawan, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon, serta Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto. Hadir pula pejabat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, perwakilan World Bank, Women’s World Banking, KfW, lembaga penyalur dan penjamin atau asuransi kredit program, asosiasi, serta pelaku UMKM.
Penyelenggaraan forum didukung sejumlah mitra strategis, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Mitra lainnya adalah PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani, BPJS Ketenagakerjaan, serta PT Bank Central Asia Tbk. Dukungan tersebut disebut memperkuat ekosistem pembiayaan bagi pelaku usaha di seluruh Indonesia.