Sugiono Minta Patroli Darat Diperkuat untuk Tangani Karhutla
CIANJUR.CO - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono menginstruksikan penguatan patroli darat dan pemenuhan sarana mitigasi secara menyeluruh. Arahan tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus mengantisipasi bencana hidrometeorologi. Langkah itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan tidak hanya berpusat pada pemadaman api, tetapi juga mencakup kesiapan menghadapi dampak bencana.
Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Sugiono menyampaikan instruksi itu saat memimpin Rapat Koordinasi Pembaruan Informasi Cuaca dan Penguatan Patroli Darat dalam Penanganan Karhutla. Rapat diselenggarakan secara daring pada Kamis (29/10/2026). Pertemuan tersebut membahas informasi cuaca terkini, perkembangan penanganan karhutla di lapangan, serta langkah yang perlu diperkuat oleh aparat dan pemerintah daerah.
Dalam pembahasan, Sugiono memberi perhatian pada dampak karhutla yang meluas. Ia menilai persoalan itu tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kerusakan lingkungan karena kebakaran juga mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat. Pada saat bersamaan, kebakaran dapat merusak daya dukung ekosistem secara menyeluruh. Dengan demikian, dampak terhadap warga dan lingkungan menjadi bagian penting dalam penilaian terhadap situasi karhutla.
Baca juga: Indonesia Paparkan Praktik KUR untuk Perluas Pembiayaan UMKM
“Ini merupakan suatu pelajaran bagi kita, bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi bukan semata-mata ısu ekologi, namun telah mengorbankan kesehatan, tetapi juga bahkan mengorbankan jiwa bagi masyarakat,” tegas Sugiono. Pernyataan itu disampaikan ketika ia menekankan bahwa risiko kebakaran telah melampaui persoalan ekologis. Ancaman terhadap kesehatan serta jiwa masyarakat, menurutnya, menunjukkan perlunya penanganan yang serius dan menyeluruh.
Instruksi presiden kembali ditegaskan Sugiono setelah rapat menerima laporan terkini dari para menteri dan kepala lembaga. Laporan tersebut berkaitan dengan kondisi cuaca dan dinamika penanganan di lapangan. Menanggapi informasi itu, Sugiono meminta seluruh aparat penanggulangan bencana dan pemerintah daerah mengambil langkah proaktif. Mereka diminta mengerahkan seluruh daya upaya, bukan menggantungkan penanganan hanya pada keadaan alam atau perubahan cuaca.
“Bapak Presiden menyampaikan bahwa jangan hanya berharap semata-mata kepada hujan yang akan turun,” ungkap Sugiono. Ia menyampaikan pula bahwa kemampuan, akal, pikiran, dan kekuatan perlu digunakan untuk mengantisipasi dampak jika kejadian serupa kembali dialami. Arahan tersebut menempatkan kesiapan bertindak sebagai unsur penting dalam penanganan, sehingga upaya menghadapi kemungkinan dampak karhutla tidak semata menunggu hujan turun.
Baca juga: Kredit Program Capai Rp294,6 Triliun hingga Oktober 2026
Di tengah pemadaman yang masih berlangsung, Sugiono menyoroti adanya titik-titik api baru. Kemunculan titik baru saat kebakaran sedang ditangani menjadi alasan untuk memperkuat patroli dan memperketat pengawasan di lapangan. Ia juga menginstruksikan percepatan pemenuhan sarana pemantauan. Kedua hal itu diarahkan untuk mendukung pemantauan kondisi sekaligus membantu mengantisipasi kejadian baru selama upaya pemadaman berjalan.
Pengawasan, secara khusus, diminta dilakukan di provinsi-provinsi prioritas untuk mengantisipasi aksi pembakaran lahan yang disengaja. Sugiono menjelaskan, patroli diperlukan karena titik api baru muncul ketika petugas tengah berusaha memadamkan kebakaran. “Penguatan patroli perlu dilakukan, karena di saat kita sedang berusaha memadamkan kebakaran, ada titik-titik baru yang terjadi,” jelasnya. Ia menilai peningkatan patroli di wilayah prioritas penting untuk mengantisipasi pelaku yang melakukan pembakaran secara sengaja.
Selain penanganan api, rapat juga memetakan risiko bencana hidrometeorologi seiring perubahan cuaca. Ancaman yang disebut dalam pembahasan meliputi banjir dan tanah longsor. Sugiono mengimbau pemerintah daerah segera menginventarisasi kebutuhan sarana pendukung untuk mitigasi, kemudian berkoordinasi langsung dengan pemerintah pusat. Kebutuhan peralatan yang diperlukan dapat disampaikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun Kemenko PMK.
Baca juga: Kemendag Kirim 7 Ton Cabai Rawit ke Halmahera Utara
Pemerintah daerah juga diminta menormalisasi sungai yang masih tertutup material banjir sebelumnya dan memperbaiki saluran drainase. Permintaan tersebut disampaikan bersama arahan pendataan kebutuhan peralatan, sebagai bagian dari persiapan menghadapi kemungkinan banjir dan longsor. “Segera lakukan inventarisasi kebutuhan peralatan yang harus dipenuhi dalam rangka memitigasi kemungkinan banjir dan tanah longsor,” kata Sugiono. Ia menegaskan kebutuhan tersebut dapat disampaikan langsung kepada BNPB atau Kemenko PMK.
Melalui konsolidasi terpadu, Kemenko PMK menyatakan pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas sektor. Koordinasi itu diarahkan untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan daerah menghadapi ancaman bencana alam. Dalam arahan yang disampaikan, patroli, sarana pemantauan, inventarisasi peralatan, koordinasi dengan pemerintah pusat, normalisasi sungai, dan perbaikan drainase menjadi bagian dari upaya yang diminta kepada pihak terkait.