Kemenkes dan DKI Jakarta Perkuat Pencegahan TB Menuju Eliminasi 2030
CIANJUR.CO - Upaya mencapai eliminasi tuberkulosis (TB) di DKI Jakarta pada 2030 tidak hanya bergantung pada pengobatan orang yang sudah sakit. Pemberian Terapi Pencegahan TB (TPT) kepada kontak erat dan pemeriksaan anggota keluarga pasien menjadi bagian penting untuk menghentikan penularan serta mencegah kasus berulang.
Seperti diberitakan Kementerian Kesehatan RI, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menyampaikan hal itu dalam acara Hospital Leadership for TB Elimination: Jakarta Menuju Eliminasi TBC 2030 di Ruang Pola, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/10). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kolaborasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempercepat eliminasi TBC.
Benjamin menilai pengobatan pasien tetap penting dan capaian pengobatan TB di Indonesia sudah sangat baik. Namun, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut perlu disertai pencegahan yang berjalan agresif. Tanpa pemberian TPT dan penelusuran kontak erat, orang yang telah terpapar di sekitar pasien berisiko menjadi bagian dari siklus kasus yang berulang pada tahun berikutnya.
“Setiap rumah sakit dan Puskesmas harus memastikan kontak serumah diperiksa dan mendapatkan TPT demi melindungi masa depan keluarga masyarakat,” tegas Benjamin. Pesan tersebut menempatkan rumah sakit dan Puskesmas bukan hanya sebagai tempat menemukan serta mengobati pasien, melainkan juga sebagai bagian dari upaya memastikan orang yang tinggal bersama pasien memperoleh pemeriksaan dan pencegahan.
Baca juga: Kemenko PMK Perkuat AMPD dan Kolaborasi Pentahelix untuk Kurangi Risiko Bencana
Besarnya persoalan TB turut terlihat pada data global yang disampaikan dalam laporan itu. Indonesia berada di peringkat kedua dunia untuk jumlah kasus TB terbanyak dan menyumbang sekitar 10% dari kasus global. Setiap tahun, diperkirakan 1,08 juta orang di Indonesia jatuh sakit akibat TB, sementara 126.000 orang meninggal karena penyakit tersebut.
Di Jakarta, capaian memulai pengobatan TB telah berada di atas 90% dan menunjukkan tren positif. Meski demikian, cakupan TPT untuk kontak serumah masih berkisar 40%. Kesenjangan antara capaian memulai pengobatan dan cakupan pencegahan ini menjadi tantangan tersendiri. Apabila kontak erat tidak segera memperoleh terapi pencegahan, penularan di lingkungan keluarga dapat terus berkontribusi pada munculnya kasus setiap tahun.
Pola penemuan kasus di Jakarta juga memperkuat alasan rumah sakit perlu terlibat dalam penanganan yang terintegrasi. Sebanyak 62% hingga 64% kasus TB di DKI Jakarta pertama kali ditemukan di rumah sakit. Angka itu berbeda dengan daerah lain, yang lebih banyak menemukan kasus di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Karena itu, peran rumah sakit pemerintah, swasta, serta TNI/Polri dinilai penting untuk menghubungkan penemuan kasus dengan langkah berikutnya, termasuk pelacakan kontak.
Untuk mendukung penanganan tersebut, Kemenkes memperkuat sarana diagnostik di Jakarta. Seluruh Puskesmas dipastikan dilengkapi alat Tes Cepat Molekuler (TCM). Selain itu, tersedia alokasi 32 unit Portable X-Ray yang ringan dan mudah dibawa. Perangkat ini dapat digunakan untuk membantu penelusuran kontak erat hingga ke permukiman padat penduduk, sehingga pemeriksaan dapat menjangkau lingkungan tempat tinggal pasien.
Baca juga: Kemenko PMK Perkuat Kampung KB Malaka Jaya Lewat Pemberdayaan Ekonomi
Kemenkes juga memastikan obat TPT tersedia secara gratis di seluruh rumah sakit pemerintah maupun swasta. TPT diberikan kepada orang yang berisiko tinggi atau memiliki kontak erat dengan pasien TB aktif, tetapi belum mengalami sakit TB. Tujuannya adalah mencegah infeksi TB laten berkembang menjadi TB aktif di kemudian hari. Dengan demikian, terapi ini merupakan langkah pencegahan bagi orang yang belum sakit, bukan pengganti pengobatan bagi pasien TB aktif.
Pelaksanaan pencegahan turut melibatkan kader TB dan tim kesehatan yang mendatangi rumah warga untuk menelusuri kontak erat. Pemeriksaan rontgen dan pendampingan pemberian TPT dilakukan dengan pendekatan ramah dan penuh perhatian. Menurut laporan tersebut, dukungan itu membantu keluarga pasien merasa terlindungi sekaligus mengurangi kecemasan mengenai risiko penularan di lingkungan tempat tinggal mereka.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang hadir pada kesempatan yang sama, menyoroti kebutuhan untuk mengoptimalkan jaringan layanan di ibu kota. Jakarta memiliki 197 rumah sakit dan ratusan Puskesmas yang dapat mendukung penanganan TB. Ia juga meminta agar akses layanan kesehatan tidak dibatasi berdasarkan kepemilikan KTP, dengan mempertimbangkan tingginya mobilitas penduduk di wilayah metropolitan.
Baca juga: Kemenko PMK Luncurkan PPKH di Gunungkidul, Dorong Sinergi Lintas Sektor
Pramono menyatakan dukungan penuh agar eliminasi TB di Jakarta dapat terwujud pada 2030. Ia menekankan upaya tersebut tidak dapat dilakukan setengah-setengah dan berharap kebijakan yang mendukungnya tetap berlanjut meskipun terjadi pergantian kepemimpinan. Keberlanjutan kebijakan, menurut pernyataannya, menjadi bagian dari dukungan terhadap target yang telah ditetapkan.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati juga menekankan perlunya integrasi layanan antarfasilitas kesehatan. Besarnya penemuan kasus di rumah sakit, menurut Ani, perlu diikuti koordinasi pelacakan kontak dengan Puskesmas dan kader komunitas. Integrasi itu dibutuhkan agar pasien didampingi sampai sembuh tuntas sekaligus membantu memutus rantai penularan di lingkungan sekitar.
“Integrasi pelacakan kontak antara rumah sakit, Puskesmas, dan kader komunitas adalah kunci utama,” kata Ani. Dengan alur yang menghubungkan fasilitas kesehatan dan pendamping di komunitas, penemuan pasien di rumah sakit dapat diteruskan menjadi pemeriksaan kontak serta dukungan pencegahan di rumah warga. Kolaborasi tersebut menjadi salah satu fokus Kemenkes dan Pemprov DKI Jakarta dalam mengejar eliminasi TB pada 2030.