Kemenko PMK Perkuat Kampung KB Malaka Jaya Lewat Pemberdayaan Ekonomi
CIANJUR.CO - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) berkembang sebagai ruang kolaborasi yang memberi dampak nyata bagi keluarga. Penguatan itu menjadi perhatian dalam pemantauan dan evaluasi Kampung KB di Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur, pada Senin (26/10/2026).
Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, kegiatan dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum. Deputi yang akrab disapa Lisa itu hadir bersama Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur, perwakilan Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, serta kader masyarakat setempat.
Pemantauan mencakup kegiatan yang berlangsung di lingkungan warga, bukan hanya peninjauan pelaksanaan program. Di RT 08/RW 04, rombongan melihat praktik pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan lingkungan produktif. Rangkaian kegiatan juga menghadirkan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG), bazar UMKM warga, dan penyaluran bantuan sosial.
Beragam agenda tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan di Kampung KB Malaka Jaya. Peninjauan praktik ekonomi dan lingkungan berlangsung berdampingan dengan layanan kesehatan, kegiatan pemasaran produk warga melalui bazar, serta penyaluran bantuan sosial. Dalam kesempatan itu, Lisa mengingatkan bahwa Kampung KB perlu berfungsi lebih dari sekadar wadah administratif.
Baca juga: Kemenko PMK Luncurkan PPKH di Gunungkidul, Dorong Sinergi Lintas Sektor
“Kampung KB harus menjadi ekosistem pembangunan keluarga yang hidup di tengah masyarakat,” ujar Lisa. Ia menyebut perubahan kualitas hidup keluarga, meningkatnya partisipasi masyarakat, serta tumbuhnya kemandirian dan kepedulian sosial sebagai hal yang dapat menunjukkan keberhasilan program.
Dengan ukuran tersebut, keberhasilan Kampung KB tidak hanya dilihat dari keberadaan kegiatan atau pengelolaan administratif. Dampak yang dirasakan keluarga dan keterlibatan warga menjadi perhatian penting. Lisa menekankan bahwa program perlu hadir dalam kehidupan masyarakat sebagai ekosistem pembangunan keluarga, dengan partisipasi dan kemandirian sosial sebagai bagian dari hasil yang diharapkan.
Lisa juga menjelaskan bahwa ketahanan keluarga tidak dapat dibangun melalui satu aspek saja. Pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan, dan penguatan ekonomi merupakan bagian dari pendekatan terpadu yang diperlukan. Kemampuan memenuhi kebutuhan ekonomi tetap penting, tetapi bukan satu-satunya unsur yang menentukan ketangguhan keluarga.
“Keluarga yang tangguh tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas hubungan antaranggota keluarga, lingkungan yang mendukung, dan akses terhadap layanan dasar,” jelasnya. Karena itu, menurut Lisa, pembangunan keluarga memerlukan pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan, dengan memperhatikan hubungan dalam keluarga serta dukungan lingkungan dan layanan dasar.
Baca juga: Kemendag Jajaki Kerja Sama Pendidikan Metrologi dengan Negara Mitra
Untuk menopang pendekatan tersebut, Lisa mendorong orkestrasi, sinergi, dan mobilisasi lintas sektor. Potensi yang ada di masyarakat, menurutnya, perlu terhubung dengan dukungan kebijakan, layanan, dan sumber daya yang diperlukan. Keterhubungan itu diharapkan membantu inisiatif di tingkat bawah memperoleh dukungan yang sesuai.
Lisa menyebut praktik baik di Malaka Jaya sebagai pembelajaran untuk mengembangkan pembangunan keluarga berbasis komunitas. Namun, pengembangan itu perlu menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan wilayah. Kemenko PMK mendorong agar potensi masyarakat tidak berjalan sendiri, melainkan dapat dikaitkan dengan dukungan pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat.
Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk mengawal keberlanjutan inisiatif warga di lapangan. Ia menilai praktik yang tumbuh dari inisiatif masyarakat perlu terus didukung dan dikembangkan melalui kolaborasi pemerintah, kader, serta berbagai pemangku kepentingan.
Menurut Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur, kolaborasi diperlukan agar program yang dijalankan dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan memberi manfaat berkelanjutan. Dukungan terhadap inisiatif warga dengan demikian menjadi bagian dari upaya menjaga agar kegiatan yang tumbuh di tingkat lokal tetap dapat dikembangkan.
Baca juga: Mendag Budi Santoso Lantik Pejabat Kemendag, Perkuat Keselarasan Program
Dialog bersama kader dan pengurus wilayah turut merumuskan sejumlah langkah strategis ke depan. Rencana tersebut meliputi pendampingan lansia, perluasan akses pasar produk warga, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Langkah-langkah itu mencakup perhatian terhadap kebutuhan sosial, ekonomi, dan perlindungan di lingkungan keluarga.
Agenda lain yang dirumuskan adalah penguatan keharmonisan keluarga melalui Gerakan Satu Jam Berkualitas Bersama Keluarga (SatuJamKu). Program tersebut disebut sebagai salah satu upaya untuk mendorong keharmonisan keluarga, di samping langkah pendampingan, perluasan akses pasar, dan pencegahan kekerasan yang dibahas dalam dialog.
Melalui pemantauan ini, Kemenko PMK memastikan pemerintah terus memperkuat koordinasi dan integrasi kebijakan pembangunan keluarga. Praktik baik di Kelurahan Malaka Jaya diharapkan dapat direplikasi secara meluas untuk meningkatkan ketahanan keluarga di berbagai wilayah Indonesia.