Pemerintah Percepat Reformasi Pasar Modal, Free Float Minimum 15 Persen
CIANJUR.CO - Pemerintah Indonesia mempercepat reformasi tata kelola pasar modal dengan menyiapkan sejumlah pembenahan, mulai dari peningkatan kepemilikan saham publik atau free float hingga penguatan penegakan hukum. Salah satu sasaran utamanya adalah menetapkan free float minimum 15 persen, disertai keterbukaan beneficial ownership dan pembentukan Joint Task Force lintas lembaga.
Langkah itu dilakukan menjelang tenggat penyampaian feedback dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada 30 April 2027. Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, pemerintah menyatakan pembenahan akan ditempuh secara rasional dengan memperhatikan perlindungan investor domestik dan stabilitas makroekonomi nasional.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan hal tersebut dalam sambutan virtual pada Diskusi Awal Pekan Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita di Jakarta, Senin (26/10). Ia mengaitkan percepatan reformasi dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 21 Oktober 2026.
Dalam forum itu, Dradjad mengatakan Presiden menilai tantangan yang dihadapi tidak kecil, tetapi Indonesia harus berani menghadapinya dan tidak menyerah. Ia juga menyampaikan bahwa Presiden menilai otoritas pasar modal dan emiten telah bekerja dengan baik. Menurut Dradjad, peninjauan kembali dapat dimungkinkan apabila terdapat perbaikan material yang dinilai oleh MSCI.
Baca juga: Pemulihan Pascabencana Sumatra Capai 96-98 Persen Setelah 11 Bulan
“Bangsa Indonesia tidak takut siapapun dan tidak akan gentar,” kata Dradjad saat menyampaikan kembali pesan Presiden. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks respons pemerintah terhadap evaluasi MSCI, yang menurutnya tidak serta-merta mencerminkan kondisi ekonomi makro Indonesia.
Transparansi dan pengawasan kepemilikan saham
Dalam agenda reformasi, pemerintah akan meningkatkan transparansi kepemilikan saham, termasuk keterbukaan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen. Pemerintah juga mendorong pelaporan High Shareholding Concentration (HSC), yakni informasi terkait konsentrasi kepemilikan saham, serta memperkuat pengawasan terhadap data HSC.
Di sisi lain, penerapan free float minimum 15 persen ditujukan untuk meningkatkan likuiditas dan investabilitas pasar. Kebijakan ini menjadi bagian dari rangkaian pembenahan yang disebut pemerintah, bukan satu-satunya langkah. Pengawasan dan penindakan terhadap coordinated trading serta manipulasi harga saham juga akan diperkuat.
Dradjad meminta agar evaluasi MSCI dipahami dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi antarnegara. Ia mencontohkan kategori standalone market yang, menurut penjelasannya, antara lain memuat syarat bagi negara-negara yang mengalami perang. Indonesia, katanya, tidak berada dalam kondisi perang sehingga situasinya tidak dapat begitu saja disamakan.
Baca juga: Pemerintah Perkuat Data Industri untuk Petakan Sumber Pertumbuhan Ekonomi
Ia juga membandingkan kondisi inflasi. Dradjad menyebut inflasi Indonesia pada periode yang dirujuknya sebesar 3,28 persen dan menggambarkannya sebagai terkendali dalam kisaran target 2,5 persen plus minus 1 persen. Meski demikian, ia menegaskan bahwa keputusan MSCI merupakan keputusan pihak tersebut. Pemerintah, lanjutnya, akan menjalankan langkah yang dinilai sesuai dengan kepentingan nasional.
Joint Task Force dan bukti pelaksanaan reformasi
Untuk memastikan pembenahan berjalan terukur dan terkoordinasi, pemerintah merencanakan audit beneficial ownership, peningkatan kualitas data kepemilikan, serta percepatan implementasi free float 15 persen. Rangkaian langkah transparansi tersebut diarahkan agar informasi kepemilikan saham dapat diperiksa dan ditingkatkan kualitasnya.
Penegakan hukum akan dilakukan secara konsisten dan transparan melalui Joint Task Force yang melibatkan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Keterlibatan empat lembaga itu menjadi bagian dari koordinasi pemerintah dalam menangani agenda pengawasan dan penindakan pasar modal.
Pemerintah juga menyatakan perlu membuktikan bahwa perubahan yang direncanakan benar-benar dilaksanakan. Untuk itu, rencana yang disampaikan mencakup penyusunan roadmap dengan indikator terukur, penyampaian bukti implementasi kepada MSCI, dialog dengan investor global, serta pemantauan secara real-time. Dengan demikian, perhatian tidak hanya diarahkan pada pengumuman kebijakan, tetapi juga pada pelaksanaan dan pemantauannya.
Baca juga: Wamendag Dorong FashionLink JFW 2027 Buka Akses Pasar Global
Dradjad menekankan bahwa keberhasilan reformasi tidak semata-mata diukur dari posisi atau peringkat indeks. Ukuran yang dianggap penting adalah manfaat nyata bagi masyarakat. Pasar modal yang transparan dan likuid, menurut pemerintah, dapat memberi perlindungan lebih baik kepada investor, membuka pembiayaan yang lebih luas bagi dunia usaha, serta mendukung perluasan lapangan pekerjaan.
Ia juga mengajak kalangan berilmu, bukan hanya pejabat pemerintah, untuk mengedukasi masyarakat agar mengambil keputusan investasi pasar modal secara rasional. Dradjad berharap edukasi tersebut dapat membantu menjaga stabilitas makroekonomi sehingga kepentingan masyarakat luas dapat dilayani dengan lebih baik.
Diskusi webinar bertema “Tekanan MSCI dan Respons Prabowo: Apa Dampaknya Bagi Masyarakat?” itu turut menghadirkan Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah, Mantan Ketua KPPU periode 2015–2018 Syarkawi Rauf, serta Penasihat Ekonomi Senior untuk Gubernur DKI Jakarta Wijayanto Samirin.