Pemerintah Jaga Daya Beli dan Stabilitas Ekonomi di Tengah Dinamika Global
CIANJUR.CO - Pemerintah memperkuat sejumlah kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi di tengah dinamika global. Langkah yang ditempuh mencakup pengendalian inflasi, pembaruan data bantuan sosial, dukungan bagi pekerja, penguatan iklim investasi, hingga upaya memperluas kesempatan kerja. Pemerintah menyatakan kebijakan tersebut disusun dengan memperhatikan data dan kondisi perekonomian agar lebih tepat sasaran.
Dalam acara CNN Newsroom pada Selasa (27/10), Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan bahwa konsumsi rumah tangga Indonesia pada triwulan II tahun 2026 masih tumbuh di atas 5 persen. Angka tersebut, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan aktivitas konsumsi secara agregat tetap terjaga. Keterangan itu disampaikan seperti diberitakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, dalam laporan bertanggal 27 Oktober 2026.
Meski demikian, pertumbuhan konsumsi tersebut berlangsung bersamaan dengan perubahan pola belanja dan kondisi ekonomi yang berbeda di antara kelompok masyarakat. Dradjad menjelaskan adanya pergeseran dari belanja di pasar dan mal menuju belanja daring. Ia juga menyebut fungsi mal kini lebih banyak menjadi tempat wisata dan restoran. “Yang belanja online itu naik sangat luar biasa tinggi,” ujarnya.
Perubahan pola itu menjadi bagian dari gambaran aktivitas konsumsi yang perlu dibaca bersama data pertumbuhan rumah tangga. Pemerintah menyatakan kebijakan ekonomi mengacu pada kondisi perekonomian, sehingga perhatian tidak hanya diarahkan pada angka konsumsi secara keseluruhan, tetapi juga pada perubahan yang terjadi di masyarakat. Sumber tidak merinci besaran perubahan belanja daring maupun perbedaan kondisi masing-masing kelompok.
Baca juga: Pemerintah Percepat Reformasi Pasar Modal, Free Float Minimum 15 Persen
Di tingkat daerah, pemerintah melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi sebagai sinyal positif. Pada Semester I-2026, sebanyak 17 provinsi mencatat pertumbuhan di atas rata-rata nasional. Menurut keterangan pemerintah, perkembangan itu mencerminkan semakin beragamnya sumber pertumbuhan ekonomi, termasuk aktivitas pariwisata. Informasi tersebut disampaikan sebagai bagian dari gambaran kondisi ekonomi di luar konsumsi rumah tangga.
Pengendalian inflasi dan dukungan bagi masyarakat
Pengendalian inflasi menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga daya beli. Tekanan harga yang bersumber dari sisi pasokan, menurut Dradjad, memerlukan penanganan yang sesuai. Upaya yang disebutkan meliputi penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan, menjaga ketersediaan komoditas, serta memperbaiki tata kelola pasokan.
Dengan langkah tersebut, pengendalian inflasi diarahkan bukan hanya untuk menjaga stabilitas harga. Pemerintah juga menekankan keberlanjutan produksi dan kepastian pasar bagi petani sebagai bagian dari penanganan persoalan pasokan. Keduanya disebut berkaitan dengan upaya menjaga ketersediaan komoditas dan mengelola tekanan inflasi yang berasal dari sisi tersebut.
Baca juga: Pemulihan Pascabencana Sumatra Capai 96-98 Persen Setelah 11 Bulan
Pada saat yang sama, pemerintah memperbaiki data untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial. Pembaruan diperlukan agar penerima manfaat dapat diidentifikasi lebih akurat dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah juga menyediakan berbagai stimulus dan bantuan, termasuk bagi pekerja dan kelompok masyarakat yang membutuhkan, untuk membantu menjaga daya beli serta mendukung keberlanjutan konsumsi rumah tangga.
Koordinasi kebijakan diperlukan agar dukungan tersebut berjalan sejalan dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, bantuan sosial, stimulus, pengendalian inflasi, dan pemeliharaan konsumsi ditempatkan sebagai bagian dari rangkaian kebijakan pemerintah, bukan sebagai langkah yang berdiri sendiri.
Investasi dan penciptaan lapangan kerja
Selain menjaga konsumsi domestik, pemerintah mendorong penguatan iklim investasi dan kepercayaan investor untuk menopang ketahanan ekonomi nasional. Reformasi di sektor pasar modal terus dilakukan bersama otoritas terkait. Langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, serta mendorong pasar keuangan Indonesia menjadi lebih kredibel dan kompetitif.
Baca juga: Pemerintah Perkuat Data Industri untuk Petakan Sumber Pertumbuhan Ekonomi
Dradjad menekankan pentingnya keputusan investasi yang didasarkan pada analisis fundamental dan data yang memadai. Ia juga menyebut penguatan kepercayaan investor domestik sebagai faktor penting dalam mendukung pendalaman pasar keuangan. Pemerintah berharap ekosistem investasi yang semakin transparan dan kredibel dapat membuat pasar modal berkontribusi lebih besar dalam menghimpun pembiayaan bagi dunia usaha serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Penciptaan lapangan kerja tetap menjadi prioritas, terutama untuk memperluas kesempatan bagi lulusan baru dan masyarakat usia produktif. Untuk mendukung penyerapan tenaga kerja, pemerintah mendorong aktivitas investasi, memperkuat sektor usaha, dan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan dunia usaha. Perlindungan terhadap pekerja juga terus diperkuat melalui berbagai kebijakan.
Dradjad menyatakan pemerintah akan mengupayakan berbagai langkah agar lapangan kerja meningkat dan menyebut perlindungan bagi tenaga kerja diberikan melalui sejumlah kebijakan terakhir. Ia juga menyampaikan bahwa serikat pekerja mengakui langkah tersebut belum pernah dilakukan sebelumnya. Di akhir keterangannya, ia meminta dukungan media dan masyarakat serta mengingatkan agar publik tidak mudah menerima narasi yang tidak berbasis data.