Pemulihan Pascabencana Sumatra Capai 96-98 Persen Setelah 11 Bulan
CIANJUR.CO - Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah mencapai sekitar 96-98 persen setelah berjalan selama 11 bulan. Capaian tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono berdasarkan laporan para kepala daerah. Pemerintah, menurutnya, masih mendorong percepatan agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi.
Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, perkembangan itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Sumatra. Sugiono menghadiri rapat tersebut pada Senin (26/10/2026), di Posko Nasional Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Kantor Kementerian Dalam Negeri.
Angka 96-98 persen merujuk pada progres di tiga provinsi tersebut setelah hampir setahun pelaksanaan pemulihan. Sugiono mengapresiasi upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dilakukan, sekaligus menegaskan bahwa pemerintah masih perlu menuntaskan pekerjaan di beberapa titik. Dengan demikian, capaian keseluruhan itu berjalan beriringan dengan kebutuhan untuk melanjutkan sejumlah pekerjaan di lapangan.
Dalam rapat, Sugiono menyatakan pemerintah telah melakukan banyak hal selama 11 bulan, termasuk mengeluarkan berbagai regulasi serta menyiapkan dukungan anggaran yang menjadi prioritas untuk menangani situasi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. “Pemerintah sudah mengeluarkan begitu banyak regulasi termasuk dukungan anggaran yang menjadi prioritas,” ujar Sugiono.
Baca juga: Pemerintah Perkuat Data Industri untuk Petakan Sumber Pertumbuhan Ekonomi
Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja keras pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Sugiono, upaya itu berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak serta mengatasi persoalan di daerah bencana. Ia menyebut kerja tersebut patut diapresiasi meskipun pemerintah menghadapi berbagai keadaan dalam menjalankan tanggung jawabnya.
Perkembangan pemulihan juga terlihat pada sektor kesehatan, pendidikan, dan hunian. Sugiono menyampaikan bahwa hampir seluruh fasilitas kesehatan telah kembali berfungsi. Namun, masih ada enam puskesmas pembantu di Sumatra Utara yang perlu dituntaskan. Angka tersebut menjadi bagian dari pekerjaan tersisa yang disebut dalam pemaparan mengenai kemajuan pemulihan di wilayah terdampak.
Di bidang pendidikan, pembangunan kembali sekolah-sekolah yang rusak masih berlangsung. Penyediaan hunian sementara dan hunian tetap bagi masyarakat juga belum seluruhnya selesai. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi mencakup beberapa kebutuhan dasar sekaligus, dan masing-masing masih memerlukan penyelesaian sesuai kondisi yang dihadapi di lokasi terdampak.
Baca juga: Wamendag Dorong FashionLink JFW 2027 Buka Akses Pasar Global
Karena masih ada titik yang belum rampung, Menko PMK menegaskan perlunya percepatan pada sejumlah lokasi. Ia juga meminta koordinasi diperkuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur Satgas. Langkah itu diperlukan agar rehabilitasi dan rekonstruksi dapat diselesaikan sesuai target serta tetap menjawab kebutuhan masyarakat terdampak.
“Memang beberapa tempat harus kita lakukan akselerasi tetapi saya kira semua itu bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan,” kata Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan ketika ia membahas perlunya mempercepat pekerjaan yang masih tersisa. Ia menilai akselerasi perlu dilakukan, tetapi tetap menyampaikan harapan bahwa pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.
Sugiono juga mengingatkan agar mitigasi bencana dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan. Ia menyebut perubahan iklim berpotensi memengaruhi pola curah hujan di berbagai wilayah Indonesia. Karena itu, kesiapsiagaan perlu diperkuat untuk mengurangi risiko dan mempercepat penanganan apabila bencana kembali terjadi. Mitigasi, menurutnya, perlu diperhitungkan agar upaya penanggulangan maupun rehabilitasi dapat dilakukan secepat-cepatnya.
Baca juga: TPT Nasional 2026 Turun ke 4,65%, Mendekati Level 1994
Rapat koordinasi dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Tim Pelaksana Satgas. Peserta rapat mencakup para gubernur serta bupati dan wali kota dari 55 kabupaten/kota terdampak, bersama perwakilan kementerian dan lembaga. Pertemuan tersebut menjadi forum untuk membahas perkembangan, kendala, dan kebutuhan percepatan rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana.
Tito menyampaikan bahwa kunjungan itu merupakan kunjungan perdana Sugiono ke Posko Nasional Satgas PRR. Dalam kesempatan tersebut, Sugiono menerima pemaparan mengenai perkembangan pekerjaan dan kendala yang dihadapi, serta berdialog dengan para kepala daerah dari tiga provinsi terdampak. Tito berharap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat semakin optimal di bawah kepemimpinan Menko PMK Sugiono.