Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Triwulan III-2026
CIANJUR.CO - Ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen pada triwulan III-2026, meningkat dibandingkan pertumbuhan 5,29 persen pada triwulan II-2026. Secara kumulatif, pertumbuhan mencapai 5,45 persen (ctc). Capaian ini berlangsung di tengah dinamika perekonomian dunia dan, menurut Pemerintah, mencerminkan kuatnya fundamental ekonomi nasional.
Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI yang disampaikan di Jakarta, Kamis (5/11/2026), pertumbuhan tersebut menempatkan Indonesia di antara negara dengan kinerja ekonomi tertinggi di kelompok G20. Angka Indonesia melampaui Tiongkok yang tumbuh 4,5 persen, Korea Selatan 3,4 persen, Jerman 1,2 persen, dan Jepang 0,7 persen. India menjadi satu-satunya negara yang mencatat pertumbuhan lebih tinggi, yakni 7,8 persen.
Bank Dunia, IMF, OECD, dan ADB juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di kisaran 5,0–5,2 persen sepanjang 2026 dan 2027. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut permintaan domestik menjadi salah satu penopang kinerja pada triwulan ketiga, seiring konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah yang meningkat.
Dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Airlangga mengatakan daya beli masih tumbuh 5,04 persen. Konsumsi rumah tangga menyumbang 51,97 persen terhadap PDB nasional. Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh 8,95 persen, lebih tinggi daripada pertumbuhan sekitar 5,66 persen pada tahun sebelumnya.
Airlangga menjelaskan, belanja pemerintah digenjot pada triwulan II dan III. Sebagian belanja tersebut berkaitan dengan konsumsi dalam program-program unggulan pemerintah, termasuk MBG dan koperasi KDKMP. Meski konsumsi menguat, pemerintah tetap mencermati tekanan harga pangan dan energi serta dinamika nilai tukar rupiah yang berpotensi memengaruhi daya beli. Upaya menjaga stabilitas dilakukan melalui pengamanan pasokan, kelancaran distribusi, subsidi, dan penyaluran bantuan sosial.
Ekspor, industri, dan jasa ikut menopang
Ekspor pada triwulan III-2026 tumbuh 4,59 persen secara tahunan (yoy), meningkat dari 4,07 persen pada triwulan sebelumnya. Impor bertambah 7,31 persen untuk memenuhi kebutuhan produksi dan investasi. Di dalamnya, impor bahan baku naik 27,5 persen, sedangkan peningkatan impor barang modal menunjukkan adanya kegiatan investasi.
Baca juga: Kemenko PMK Dorong Sinergi ASEAN-ACT untuk Perkuat Penanganan TPPO
Industri pengolahan menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDB, yakni 19,22 persen, dan mencatat pertumbuhan 5,87 persen. Kinerjanya ditopang industri makanan dan minuman yang tumbuh 7,09 persen, kimia dan farmasi 8,10 persen, logam dasar 9,94 persen, serta alat angkutan atau otomotif 6,14 persen.
Di sektor kimia, penerapan mandatori B50 sejak 1 Juli 2026 diikuti peningkatan produksi FAME. Pemerintah juga mencatat pemanfaatan pupuk serta investasi yang terkait dengan hilirisasi. Rincian tersebut turut memperlihatkan bahwa penguatan industri dan kegiatan investasi berjalan bersama dengan pertumbuhan sektor pengolahan.
Sektor jasa juga menunjukkan akselerasi. Akomodasi dan makan minum tumbuh 11,22 persen, jasa keuangan 8,47 persen, transportasi dan pergudangan 8,03 persen, serta informasi dan komunikasi (infokom) 7,13 persen. Sementara proyek prioritas pemerintah, termasuk KDKMP dan Sekolah Rakyat, mendorong sektor konstruksi tumbuh 6,42 persen.
Pertumbuhan berlanjut di seluruh wilayah Indonesia. Bali dan Nusra mencatat angka tertinggi, yaitu 6,08 persen (yoy), didorong sektor penyediaan akomodasi dan makan minum atau pariwisata, seiring meningkatnya wisatawan mancanegara pada puncak liburan musim panas. Jawa tumbuh 5,84 persen dan tetap menjadi wilayah dengan kontribusi terbesar, sebesar 56,05 persen.
Investasi dan indikator kesejahteraan
Realisasi investasi pada triwulan III mencapai Rp528,7 triliun, tumbuh 7,6 persen secara tahunan, dan menyerap 745.634 tenaga kerja. Porsi investasi di luar Jawa meningkat menjadi 51,4 persen. Sepanjang Januari hingga September 2026, akumulasi investasi mencapai Rp1.539,2 triliun atau 75 persen dari target. Investasi sektor hilirisasi pada triwulan tersebut tercatat Rp179,9 triliun, naik 19,4 persen (yoy).
Sejumlah indikator kesejahteraan juga bergerak membaik. Jumlah penduduk bekerja bertambah 1,44 juta orang menjadi 147,99 juta. Tingkat pengangguran turun dari 4,85 persen menjadi 4,75 persen, atau berkurang 77 ribu orang. Tingkat kemiskinan turun dari 8,25 persen menjadi 8,07 persen, dengan jumlah penurunan 0,43 juta orang.
Baca juga: Peta Jalan SPAB 2026–2029 Diperluas hingga Pesantren dan Kampus
Untuk melihat momentum menjelang akhir tahun, Airlangga merujuk sejumlah indikator. Indeks PMI Oktober 2026 berada di level ekspansif 54,0, naik dari 52,4 dan menjadi angka tertinggi sejak Maret 2024. Indeks Kepercayaan Industri pada bulan yang sama mencapai 53,77. Penjualan listrik pada triwulan III tumbuh 9,21 persen, sedangkan Indeks Keyakinan Konsumen September berada di 118,1 atau tetap dalam level optimistis.
Penjualan eceran September tumbuh 1,4 persen dan penjualan mobil meningkat 28,1 persen. Total penjualan mobil Januari–September mencapai 679 ribu unit. Penjualan sepeda motor tumbuh 15,4 persen, dengan total 5.016.421 unit selama Januari–September. Kredit perbankan September tumbuh 13,26 persen, konsumsi semen domestik naik 3,0 persen, dan inflasi Oktober terkendali pada 3,23 persen (yoy).
Pasokan pangan, UMKM, dan stimulus
Pemerintah menyatakan stabilitas harga pangan dan energi terus dijaga di tengah risiko iklim dan geopolitik. Cadangan beras pemerintah (CBP) tercatat 4,56 juta ton. Penyaluran beras melalui program SPHP telah mencapai target 828 ribu ton, sementara bantuan pangan beras untuk periode Juli hingga September terealisasi 97,01 persen. Pemerintah juga merencanakan penyaluran 997,3 ribu ton pada Oktober–Desember 2026.
Untuk mendorong kegiatan ekonomi pada akhir tahun, pemerintah menyiapkan sejumlah acara diskon nasional, antara lain diskon transportasi Natal dan Tahun Baru (Nataru), BINA Great Sale, serta Harbolnas. BINA Great Sale pada 2025 menghasilkan Rp31 triliun, sedangkan Harbolnas menghasilkan Rp36,4 triliun. Di bidang energi, kestabilan harga dijaga melalui subsidi dan insentif industri, termasuk bea masuk nol persen untuk sejumlah bahan baku dan komponen industri serta BBM bersubsidi bagi nelayan.
Akses pembiayaan produktif bagi UMKM juga diperluas untuk mendukung penciptaan lapangan kerja. Hingga 5 November 2026, kredit program telah terealisasi Rp303,9 triliun atau 92,17 persen dari plafon, dengan penerima 4,37 juta debitur dan penyerapan 13,13 juta tenaga kerja. Sebanyak 68,09 persen pembiayaan disalurkan ke sektor produksi. Program terbaru yang disebutkan pemerintah adalah Kredit Perempuan Pra Sejahtera (KPPS) dengan bunga flat 8 persen.
Stimulus akhir tahun 2026 disiapkan untuk menjaga daya beli dan mendukung mobilitas Nataru. Pada Oktober–Desember, pemerintah membuka rekening baru dengan saldo awal Rp50 ribu bagi sekitar 25,16 juta penduduk dewasa pada desil 1–4. Bantuan pangan mencakup 10 kilogram beras per bulan bagi 33,24 juta keluarga. Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp900 ribu ditujukan kepada sekitar 13,3 juta pekerja bergaji maksimal Rp3,5 juta atau di bawah UMP.
Baca juga: Mendag Budi Santoso Buka Pasar Murah untuk Jaga Harga Bapok di Mataram
Insentif transportasi Nataru meliputi PPN DTP 100 persen untuk tiket pesawat ekonomi domestik bagi 3,75 juta penumpang, dengan periode penerbangan 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027. Diskon tiket kereta api sebesar 30 persen berlaku bagi 1,04 juta penumpang untuk perjalanan 22 Desember 2026–4 Januari 2027. Untuk kapal laut PELNI, insentif ditujukan bagi 414 ribu penumpang pada periode 17 Desember 2026–10 Januari 2027. Tarif jasa pelabuhan gratis untuk penyeberangan ASDP di 14 pelabuhan mencakup 1,42 juta orang, dengan periode perjalanan 22 Desember 2026–10 Januari 2027.
Untuk 2027, pemerintah membagi rencana stimulus ke dalam tiga fokus. Di bidang ketenagakerjaan, Program Magang Nasional diperkuat untuk 150 ribu peserta mulai April 2027, Program Vokasi Nasional diperluas menjadi 300 ribu peserta, dan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi korban PHK ditingkatkan.
Fokus perpajakan mencakup fasilitas PPh Pasal 21 DTP bagi pekerja berpenghasilan hingga Rp10 juta per bulan. Rencana kenaikan batas PTKP masih dibahas, sementara pembebasan PPN disiapkan untuk emas perhiasan berkadar 99,9 persen. Pada perlindungan sosial dan perumahan, pemerintah merencanakan diskon iuran JKK dan JKM sebesar 50 persen bagi pekerja bukan penerima upah, PPN DTP 100 persen untuk pembelian rumah dengan harga jual hingga Rp2 miliar dan maksimal Rp5 miliar, serta KPR bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT) dengan bunga tetap 6 persen.
Airlangga menilai pertumbuhan 5,47 persen menunjukkan kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo berada di jalur yang tepat. Ia menyebut fundamental ekonomi kuat dan investasi terus meningkat, seraya menegaskan dukungan kebijakan terarah akan dilanjutkan serta berbagai tantangan tetap perlu diselesaikan.
Dalam konferensi pers tersebut turut hadir Wamenko Perekonomian Dradjad Hari Wibowo, Sesmenko Perekonomian Susiwijono, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Ferry Irawan, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Elen Setiadi, serta Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto.