Kemenko PMK Tata Tiga Pokja PAUDHI untuk Kawal RAN 2026–2029
CIANJUR.CO - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memperkuat kelembagaan dan mekanisme kerja Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUDHI). Penataan tersebut ditujukan untuk mengawal pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) 2026–2029 secara terpadu, dengan koordinasi yang menjangkau tingkat pusat hingga daerah.
Agenda itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, rapat dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum. Pembahasan mencakup penguatan struktur, pembagian peran kementerian dan lembaga, serta mekanisme koordinasi untuk mengawal PAUDHI.
Fokus tersebut menempatkan tata kelola sebagai salah satu bagian penting dari pelaksanaan RAN. Selain menentukan susunan kelembagaan, rapat membahas bagaimana kementerian dan lembaga berbagi tanggung jawab serta berkoordinasi dalam mengawal layanan. Mekanisme yang dibahas mencakup pengawalan dari tingkat pusat hingga daerah, sehingga pelaksanaan agenda nasional dapat disambungkan dengan kerja di wilayah.
Dalam arahannya, Woro yang akrab disapa Lisa menyatakan pemenuhan hak esensial anak usia dini tidak dapat ditangani melalui satu pintu. Layanan yang perlu dihubungkan meliputi pendidikan, kesehatan dan gizi, serta pelindungan sosial anak. Karena ruang lingkupnya lintas sektor, ia menekankan perlunya kerangka kerja yang solid dan orkestrasi kelembagaan yang terarah agar para pemangku kepentingan dapat bergerak dalam satu ritme.
Baca juga: Indonesia Siap Teken ASEAN DEFA, Dorong Ekonomi Digital Kawasan
Lisa menegaskan, “Struktur kelembagaan Sub Gugus Tugas perlu dibangun secara sederhana, efektif, dan operasional.” Ia menjelaskan kementerian teknis menjadi pengampu utama pelaksanaan layanan sesuai bidang tugas dan kewenangannya. Adapun Kemenko PMK menjalankan fungsi koordinasi, pengendalian, dan pengawalan kebijakan secara menyeluruh. Pembagian ini membedakan pelaksanaan layanan sektoral dari fungsi koordinasi dan kendali kebijakan.
Untuk menerjemahkan pembagian fungsi itu ke dalam kerja teknis, rapat menyepakati penguatan tiga Kelompok Kerja (Pokja). Kelompok tersebut terdiri atas Pokja Kesehatan dan Gizi, Pokja Pendidikan dan Pengasuhan, serta Pokja Pelindungan dan Kesejahteraan Sosial. Ketiganya dirancang menjadi wadah koordinasi teknis berdasarkan bidang layanan masing-masing, bukan menggantikan fungsi pengendalian Kemenko PMK.
Peran yang diproyeksikan bagi Pokja meliputi pengawalan kontinuitas layanan, memastikan kesinambungan rencana aksi, dan menyusun pelaporan capaian lintas sektor. Dengan cakupan itu, kelompok kerja akan menangani koordinasi teknis sekaligus mendukung pemantauan pelaksanaan melalui pelaporan. Rapat juga membahas susunan pimpinan tiap Pokja agar kementerian teknis yang berkaitan dengan bidang layanan dapat mengampu pelaksanaannya.
Baca juga: Kemenko PMK Susun Peta Jalan Sertifikasi Halal Menuju 2028
Kementerian teknis terkait diusulkan mengisi posisi Ketua dan Wakil Ketua pada level Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. Untuk Pokja Pelindungan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial diusulkan menjadi Ketua, sedangkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (KemenPPPA) menjadi Wakil Ketua. Pada Pokja Pendidikan dan Pengasuhan, posisi Ketua diusulkan diisi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan KemenPPPA sebagai Wakil Ketua.
Sementara itu, Pokja Kesehatan dan Gizi diusulkan dipimpin Kementerian Kesehatan. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga diusulkan sebagai Wakil Ketua. Keanggotaan tiap kelompok dirancang secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing instansi. Dalam susunan yang dibahas, Kemenko PMK tetap menjalankan fungsi pengendalian, sementara kementerian teknis menjadi pengampu layanan sesuai bidang dan kewenangannya.
Rapat turut menyoroti prinsip inklusivitas dalam layanan PAUDHI. Layanan diharapkan menjangkau seluruh anak tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus. Untuk mendukung keterpaduan bagi kelompok tersebut, forum mengusulkan pelibatan unsur pendidikan khusus dalam Pokja Pendidikan dan Pengasuhan, terutama untuk memperkuat layanan pada satuan pendidikan terkait.
Baca juga: Airlangga: Sawit Jadi Pilar Ketahanan Pangan dan Energi Nasional
Penajaman tata kelola yang dibahas akan dibakukan ke dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) PMK. Regulasi tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2026. Bersamaan dengan penyiapan landasan regulasi, pemerintah tengah mematangkan SISMONEV CERIA PAUDHI sebagai instrumen digital untuk mengonsolidasikan data. Instrumen itu juga ditujukan untuk mencegah tumpang tindih pelaporan antarinstansi di tingkat pusat maupun daerah.
Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah menjadi bagian lain dari pembahasan rapat. Dokumen RAN PAUDHI 2026–2029 diproyeksikan sebagai acuan pemerintah daerah saat merumuskan Rencana Aksi Daerah (RAD). RAD tersebut direncanakan untuk diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Penyusunannya diselaraskan dengan pedoman dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri.
Sebagai tindak lanjut, Kemenko PMK akan menyempurnakan draf Permenko PMK dan merapikan mekanisme rapat berjenjang dari level Gugus Tugas hingga Pokja. Langkah itu mengikuti pembahasan mengenai susunan kelompok kerja, pembagian peran, dan koordinasi pelaksanaan dari pusat ke daerah. Kemenko PMK menyatakan penguatan orkestrasi kelembagaan diarahkan agar pemenuhan hak serta layanan holistik bagi anak usia dini berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan hingga tingkat daerah.