Transformasi Ekonomi Didorong untuk Perkuat Daya Saing dan Lapangan Kerja
CIANJUR.CO - Pemerintah mendorong percepatan transformasi ekonomi nasional untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat. Agenda ini dinilai penting di tengah disrupsi global dan perkembangan teknologi yang berlangsung semakin cepat, terutama untuk memperkuat daya saing industri serta menciptakan sumber pertumbuhan baru.
Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,47 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan III-2026. Pada periode yang sama, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04 persen. Capaian tersebut menjadi bagian dari gambaran ekonomi yang disampaikan pemerintah ketika membahas perubahan pola konsumsi, pendapatan, dan struktur pekerjaan masyarakat.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan pandangan itu dalam acara Ngobrol Ekonomi Diskurs Network, Kamis (12/11). Ia mengatakan dinamika ekonomi perlu dibaca secara menyeluruh, bukan hanya dari angka pertumbuhan, tetapi juga dari perubahan yang terjadi pada sektor-sektor usaha dan kelompok pekerja.
Sejumlah indikator sosial ekonomi yang dipaparkan turut menunjukkan perkembangan positif. Jumlah penduduk bekerja tercatat 147,99 juta orang, sedangkan tingkat pengangguran sebesar 4,75 persen. Tingkat kemiskinan pada Maret 2026 tercatat 8,07 persen dan rasio Gini membaik menjadi 0,368. Sementara itu, inflasi pada Oktober 2026 berada di angka 3,23 persen secara tahunan.
Perubahan teknologi menggeser struktur pekerjaan
Dradjad menyoroti bahwa kemajuan teknologi mengubah kemampuan sektor usaha untuk bertahan dan bersaing. Sebagian industri yang sebelumnya menyerap tenaga kerja kelas menengah kini menghadapi kesulitan karena terlambat menerapkan teknologi baru. Perubahan serupa terlihat pada perdagangan ritel di pusat perbelanjaan, yang menghadapi pergeseran konsumen ke belanja daring.
Baca juga: Renminbi Clearing Bank Perkuat Transaksi Indonesia–Tiongkok
“Ada sektor-sektor industri yang dulu menyerap kelas menengah, itu sekarang tidak sanggup bertahan lagi,” kata Dradjad. Ia menjelaskan bahwa ketidakmampuan bersaing dan perubahan kebiasaan belanja ikut mendorong pergeseran antarsektor. Karena itu, transformasi ekonomi perlu merespons bukan hanya perkembangan teknologi, tetapi juga perubahan pola konsumsi masyarakat.
Di tengah penyesuaian tersebut, sektor informasi dan komunikasi, transportasi, restoran, serta perhotelan menunjukkan pertumbuhan yang relatif tinggi. Menurut Dradjad, sektor berbasis teknologi dan jasa itu juga memiliki tingkat upah yang relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Pemerintah memandang perkembangan tersebut sebagai alasan untuk mempercepat perubahan struktur ekonomi, sehingga sektor-sektor yang tumbuh dapat membuka pekerjaan lebih luas dan menyerap tenaga kerja dari bidang yang sedang mengalami penyesuaian.
Perubahan struktur ekonomi, dengan demikian, berkaitan langsung dengan peluang kerja dan tingkat pendapatan. Pemerintah menyatakan perlu membangun sektor baru yang kuat, berbasis teknologi, dan memiliki daya saing tinggi agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam indikator makro, tetapi juga membuka kesempatan bagi pekerja untuk terserap dalam kegiatan ekonomi yang berkembang.
Stimulus untuk menjaga daya beli
Untuk menjaga daya beli dan melindungi masyarakat yang terdampak perubahan ekonomi, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan. Langkah yang disebutkan mencakup penguatan kebijakan pengupahan, perluasan cakupan Pajak Penghasilan (PPh) Ditanggung Pemerintah (DTP), relaksasi bunga kredit perumahan, Program Magang Nasional, serta tambahan kredit program.
Baca juga: Mendag Pastikan Keterbukaan Informasi Dukung Program Kemendag
Dukungan lainnya diberikan melalui bantuan pangan bagi 33,24 juta keluarga dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp900.000 bagi sekitar 13,3 juta pekerja. Pemerintah juga menyiapkan diskon transportasi untuk periode Natal dan Tahun Baru. Berbagai bentuk dukungan tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat menghadapi dampak perubahan dalam jangka pendek.
Namun, Dradjad menegaskan stimulus tidak menggantikan kebutuhan akan pembenahan ekonomi yang lebih mendasar. Ia mengibaratkan program bantuan sebagai “obat penurun panas” bagi masyarakat yang sedang terdampak. Menurut dia, solusi utama tetap berupa transformasi sektor ekonomi dan pembangunan bidang usaha baru yang mampu bersaing, menciptakan lapangan kerja, serta menyerap tenaga kerja secara lebih optimal.
Perbaikan iklim usaha dan akses pasar
Selain mendorong transformasi industri, pemerintah melanjutkan upaya memperbaiki iklim usaha dan investasi melalui penyederhanaan regulasi serta percepatan penyelesaian hambatan usaha. Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking menjadi salah satu instrumen koordinasi untuk mengidentifikasi dan menangani kendala yang dihadapi dunia usaha.
Dradjad menekankan pentingnya deregulasi dan debirokratisasi agar Indonesia tidak terjebak dalam aturan yang berlebihan. Langkah tersebut diarahkan untuk membentuk ekosistem usaha yang lebih efisien dan kompetitif. Dalam kaitan yang sama, pengembangan kawasan ekonomi khusus dan penyederhanaan perizinan disebut perlu terus dioptimalkan agar Indonesia dapat menarik investasi dan menciptakan pusat pertumbuhan baru.
Baca juga: HKN ke-62, Kemenkes Paparkan Capaian dan Agenda Transformasi Kesehatan
Pemerintah juga mendorong penguatan pasar modal dan tata kelola investasi. Upaya yang disampaikan meliputi peningkatan nilai perusahaan melalui tata kelola dan efisiensi, percepatan penegakan aturan, serta peningkatan edukasi bagi investor dan pemangku kepentingan. Rangkaian langkah itu merupakan bagian dari upaya membangun kembali kepercayaan pasar dan memperkuat peran pasar modal sebagai sarana investasi serta pengelolaan tabungan masyarakat.
Di bidang perdagangan internasional, pemerintah mengembangkan kerja sama Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), termasuk dengan Uni Eropa dan negara-negara mitra lainnya. Kerja sama tersebut diharapkan memperluas akses pasar bagi produk Indonesia, meningkatkan ekspor, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Penguatan ketahanan energi dan pangan serta hilirisasi juga tetap menjadi prioritas pemerintah, sejalan dengan arahan Presiden. Dradjad menyatakan Indonesia masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan daya saing dan mempercepat pertumbuhan. Pemerintah mengandalkan sinergi kebijakan antarkementerian dan lembaga untuk memperkuat fondasi ekonomi, meningkatkan produktivitas, serta mendorong kesejahteraan yang lebih merata melalui transformasi ekonomi.