Airlangga: Sawit Jadi Pilar Ketahanan Pangan dan Energi Nasional
CIANJUR.CO - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut industri kelapa sawit sebagai salah satu penopang perekonomian sekaligus pilar ketahanan pangan dan energi nasional. Pemerintah mendorong sektor ini berkembang secara berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas, penguatan kapasitas pekebun, penerapan standar keberlanjutan, dan percepatan hilirisasi.
Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, peran sawit terlihat dari kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kinerja ekspor. Pada Triwulan III 2026, subsektor perkebunan menyumbang 5,15 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Kelapa sawit menjadi komoditas penyumbang terbesar di dalam subsektor tersebut.
Catatan ekspor juga menunjukkan peningkatan pada periode Januari hingga Oktober 2026. Nilai ekspor kelapa sawit mencapai USD28,84 miliar, naik 16 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025, yakni USD24,88 miliar. Dari sisi volume, ekspor tercatat 33,8 juta ton, meningkat 6 persen dibandingkan Januari–Oktober tahun sebelumnya.
Airlangga menyampaikan pandangan itu saat hadir secara virtual dalam acara 22nd Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026, Kamis (12/11). Ia menilai posisi strategis sawit tidak hanya ditentukan oleh besarnya kontribusi ekonomi, tetapi juga oleh efisiensi penggunaan lahan dibandingkan komoditas minyak nabati utama lainnya.
Baca juga: Transformasi Ekonomi Didorong untuk Perkuat Daya Saing dan Lapangan Kerja
“Kelapa sawit menjadi salah satu komoditas strategis bagi Indonesia,” kata Airlangga. Ia menjelaskan produktivitas minyak sawit mencapai sekitar 4 ton per hektare, sedangkan komoditas minyak nabati utama lainnya menghasilkan kurang dari 0,7 ton per hektare. Keunggulan produktivitas tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong pengembangan industri sawit tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan.
Dukungan untuk pekebun dan peningkatan produksi
Pemerintah juga mengarahkan agar manfaat ekonomi dari industri kelapa sawit dapat dirasakan lebih luas oleh pekebun rakyat. Dukungan diberikan melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Program Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, serta Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit.
Program pengembangan sumber daya manusia tersebut mencakup beasiswa pendidikan, pelatihan teknis, dan peningkatan kapasitas pekebun. Rangkaian program itu diarahkan untuk memperkuat kemampuan pekebun sekaligus mendorong produktivitas. Pemerintah menyatakan peningkatan produksi diupayakan tanpa perluasan areal perkebunan.
Dalam data yang disampaikan, produksi kelapa sawit Indonesia meningkat dari 52,76 juta ton pada 2024 menjadi 56,55 juta ton pada 2025. Untuk 2026, produksi diproyeksikan mencapai sekitar 60 juta ton. Pada tahun yang sama, konsumsi domestik diperkirakan sebesar 27,9 juta ton, sementara ekspor diproyeksikan sekitar 35 juta ton.
Baca juga: Renminbi Clearing Bank Perkuat Transaksi Indonesia–Tiongkok
Angka produksi, konsumsi, dan ekspor tersebut memperlihatkan besarnya peran sawit dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus memasok pasar luar negeri. Pemerintah mengaitkan pengembangan sektor ini dengan upaya menjaga produktivitas, meningkatkan kapasitas pekebun, dan mengolah komoditas lebih lanjut melalui hilirisasi.
ISPO, biodiesel B50, dan hilirisasi
Di bidang keberlanjutan, pemerintah terus memperkuat penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Instrumen nasional ini digunakan untuk memastikan produksi kelapa sawit memenuhi persyaratan keberlanjutan. Pengembangan Sistem Informasi ISPO juga berlangsung untuk mengintegrasikan data perkebunan, sertifikasi, serta informasi terkait rantai pasok.
Penguatan ISPO dan sistem informasinya diarahkan untuk membantu pemenuhan standar keberlanjutan serta persyaratan pasar. Langkah tersebut juga disebut menjadi fondasi bagi pengembangan industri hilir kelapa sawit. Dengan demikian, agenda keberlanjutan berjalan beriringan dengan upaya memperluas pengolahan dan pemanfaatan produk sawit.
Salah satu langkah hilirisasi yang disoroti adalah penerapan mandatori biodiesel B50, yang dimulai pada 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut diperkirakan meningkatkan kebutuhan biodiesel dari sekitar 15,6 juta kiloliter pada implementasi B40 menjadi sekitar 16,7 juta kiloliter pada B50.
Baca juga: Mendag Pastikan Keterbukaan Informasi Dukung Program Kemendag
Selain memperkuat pemanfaatan sumber daya domestik, pelaksanaan B50 diproyeksikan menurunkan emisi gas rumah kaca sekitar 44,46 juta ton CO₂ ekuivalen. Pemerintah juga terus menjajaki pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF) berbasis kelapa sawit sebagai bagian dari agenda transisi energi nasional. Kedua upaya itu menempatkan pemanfaatan sawit dalam pembahasan mengenai kebutuhan energi dan pengurangan emisi.
Pemerintah menilai tantangan yang dihadapi industri sawit juga dapat menjadi peluang untuk memperkuat daya saing dan memperluas kontribusi Indonesia dalam rantai pasok global. Karena itu, kolaborasi berkelanjutan antara pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun internasional dinilai penting untuk mengembangkan industri yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.
Dalam penutup pernyataannya, Airlangga menekankan perlunya komitmen bersama dalam menjaga peran sawit. “Dengan kolaborasi yang berkelanjutan dan komitmen bersama, kita dapat memastikan industri kelapa sawit Indonesia tetap menjadi kontributor yang bertanggung jawab bagi ketahanan pangan global, menjadi pilar ketahanan energi, serta menjadi sumber ketahanan ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.