Renminbi Clearing Bank Perkuat Transaksi Indonesia–Tiongkok
CIANJUR.CO - Pemerintah memperkuat infrastruktur transaksi keuangan Indonesia dan Tiongkok melalui pengembangan ekosistem pasar uang dan valuta asing Rupiah–Renminbi. Salah satu langkah pentingnya ialah pembentukan Renminbi Clearing Arrangement dan penunjukan Bank of China (BOC) sebagai Renminbi Clearing Bank di Indonesia pada Juni 2026. Infrastruktur ini menjadi bagian dari upaya memperlancar transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal.
Seperti diberitakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, penguatan tersebut dibahas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keynote speech pada High Level Event bertajuk “Pengembangan Ekosistem Pasar Uang dan Pasar Valas RMB/IDR: Renminbi Clearing Bank” di Jakarta, Kamis (12/11). Ia menempatkan diversifikasi mata uang sebagai salah satu langkah untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan volatilitas pasar keuangan.
Dalam situasi tersebut, pendalaman pasar keuangan dan tersedianya alternatif transaksi lintas negara dengan mata uang lokal dinilai penting. Upaya itu diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang tertentu sekaligus menjaga efisiensi kegiatan perdagangan dan investasi. Pengembangan ekosistem Rupiah–Renminbi menjadi bagian dari pendekatan tersebut dalam hubungan ekonomi Indonesia dengan Tiongkok.
Airlangga juga memaparkan sejumlah indikator pasar yang menjadi perhatian. Ia menyebut volatility index turun menjadi 19,92 dari 28,8. Pada saat yang sama, external pressure dari USD Index tercatat di angka 101,67, sementara US Treasury tenor 10 tahun naik menjadi 4,88%. Menurut Airlangga, perkembangan tersebut berpengaruh terhadap aliran valuta asing dan perlu dicermati untuk menjaga stabilitas di pasar negara berkembang.
Baca juga: Mendag Pastikan Keterbukaan Informasi Dukung Program Kemendag
“Ini menjadi penting untuk menjaga financial stability dan external resilience,” tutur Airlangga dalam pidatonya. Pernyataan tersebut disampaikan ketika ia menjelaskan kaitan kondisi pasar global dengan kebutuhan menjaga stabilitas keuangan dan ketahanan eksternal. Dalam konteks itu, penguatan infrastruktur dan pilihan mata uang transaksi menjadi bagian dari langkah yang ditempuh untuk mendukung aktivitas ekonomi bilateral.
Kerja sama LCT dan peran bank kliring
Kerja sama transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) antara Indonesia dan Tiongkok telah berlangsung sejak 2021. Kerja sama ini terus dikembangkan melalui penguatan infrastruktur keuangan bilateral. Penunjukan BOC sebagai bank kliring pada Juni 2026 melengkapi upaya tersebut, bersama pembentukan Renminbi Clearing Arrangement.
Secara keseluruhan, transaksi LCT Indonesia dengan tujuh negara mitra mencapai ekuivalen USD49,42 miliar hingga Agustus 2026. Rata-rata jumlah pengguna tercatat 20.850 setiap bulan. Angka ini menggambarkan penggunaan skema LCT Indonesia dengan tujuh mitra secara keseluruhan; dalam kerja sama dengan Tiongkok, skema tersebut sudah berjalan sejak 2021.
Airlangga mengatakan pelaku usaha telah memanfaatkan adopsi LCT dan berharap penggunaan skema itu berkembang di berbagai sektor. Ia menyebut industri, energi, pertambangan, transportasi, serta perdagangan dan jasa sebagai bidang yang dapat memanfaatkan transaksi mata uang lokal. Kehadiran BOC sebagai clearing bank, menurut harapannya, dapat digunakan perusahaan Indonesia untuk bertransaksi dan memanfaatkan instrumen derivatif.
Baca juga: HKN ke-62, Kemenkes Paparkan Capaian dan Agenda Transformasi Kesehatan
Ia juga mendorong pelaku usaha sektor energi, termasuk Pertamina dan PLN, menggunakan LCT dalam transaksi perdagangan minyak dan gas. Dorongan tersebut menjadi bagian dari perluasan penggunaan skema ke kegiatan usaha, bukan hanya penguatan infrastruktur keuangan. Dengan pilihan Rupiah dan Renminbi, pelaku usaha memiliki alternatif mata uang untuk bertransaksi sekaligus mengelola eksposur terhadap perubahan nilai tukar.
Hubungan perdagangan dan investasi
Penguatan ekosistem Rupiah–Renminbi ditopang hubungan perdagangan dan investasi yang besar antara kedua negara. Pada Januari–September 2026, Tiongkok menyumbang sekitar 45% dari impor nonmigas Indonesia. Sementara itu, komoditas utama yang diekspor Indonesia ke Tiongkok mencakup besi dan baja, bahan bakar mineral, serta nikel dan produk turunannya.
Dari sisi investasi, Tiongkok daratan menjadi salah satu sumber utama penanaman modal asing di Indonesia. Nilainya mencapai USD4,97 miliar pada Januari–September 2026. Data perdagangan dan investasi tersebut menunjukkan besarnya hubungan ekonomi kedua negara yang menjadi landasan bagi pengembangan transaksi bilateral serta konektivitas keuangan.
Baca juga: Pemerintah Perkuat Reformasi Pasar Modal untuk Jaga Aset Investor
Di samping infrastruktur transaksi, pemerintah juga mendorong perluasan akses pasar. Penyelesaian agenda kerja sama perdagangan melalui Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) terus dipercepat. Sekitar 80% agenda telah tercakup melalui peningkatan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) 2.0, sedangkan penyelesaian hambatan nontarif masih menjadi perhatian.
Indonesia juga memperluas keterlibatan dalam kerja sama perdagangan digital melalui World Alliance for International Commerce and Trade (WAICO). Kerja sama itu membuka peluang pengembangan pasar digital. Dengan demikian, agenda penguatan hubungan ekonomi Indonesia–Tiongkok mencakup infrastruktur transaksi keuangan, akses pasar, perdagangan, investasi, dan ruang pengembangan perdagangan digital.
Pengembangan pasar uang dan valuta asing Rupiah–Renminbi menjadi bagian dari pendalaman pasar keuangan domestik dan penguatan konektivitas ekonomi Indonesia dengan mitra strategis. Melalui dukungan kliring, perluasan penggunaan mata uang lokal, serta penguatan kerja sama perdagangan dan investasi, transaksi bilateral diharapkan semakin efisien dan memberikan manfaat lebih luas bagi dunia usaha kedua negara.