Kemendag Sosialisasikan Perubahan Aturan Ekspor Karet Alam
CIANJUR.CO - Kementerian Perdagangan menyosialisasikan perubahan ketentuan ekspor karet alam melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 26 Tahun 2026. Aturan tersebut merupakan perubahan atas Permendag Nomor 1 Tahun 2026 tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis yang Akan Diekspor. Sosialisasi dilaksanakan secara daring pada Kamis (12/11), dengan tujuan menjelaskan penyempurnaan regulasi kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan.
Berdasarkan laporan Kementerian Perdagangan RI pada 13 November 2026, kegiatan tersebut diselenggarakan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN). Pemerintah menyampaikan bahwa perubahan aturan dimaksudkan untuk mendukung kelancaran perdagangan sekaligus meningkatkan daya saing karet alam Indonesia di pasar internasional. Materi sosialisasi mencakup penyesuaian dalam ketentuan ekspor yang perlu dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat.
Direktur Jenderal PKTN Kemendag, Moga Simatupang, mengatakan penyempurnaan regulasi merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola ekspor karet alam. Penyesuaian, menurut dia, mempertimbangkan dinamika di lapangan dan masukan pemangku kepentingan. Dengan pertimbangan tersebut, aturan diharapkan lebih adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha sekaligus memberi kepastian hukum.
Moga menjelaskan, perubahan itu merespons kebutuhan yang muncul saat ketentuan sebelumnya diterapkan. Pemerintah berupaya mendukung kelancaran ekspor tanpa mengurangi prinsip pengendalian mutu. Dengan demikian, penyederhanaan atau penyesuaian prosedur tetap ditempatkan berdampingan dengan persyaratan mutu yang harus dipenuhi produk ekspor.
Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kemendag, Sukoco, menerangkan bahwa karet alam termasuk komoditas ekspor strategis Indonesia dan mempunyai peran penting dalam perdagangan internasional. Ia menyebut daya saingnya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memenuhi permintaan pasar. Konsistensi mutu, ketertelusuran produk, kepastian identitas produsen, dan kredibilitas sistem pengendalian mutu juga menjadi unsur yang diperhitungkan.
Baca juga: Kemenko PMK Tata Tiga Pokja PAUDHI untuk Kawal RAN 2026–2029
Tiga pokok perubahan aturan
Dalam pemaparannya, Sukoco merinci tiga perubahan utama dalam Permendag Nomor 26 Tahun 2026. Pokok pertama menyempurnakan ketentuan Tanda Pengenal Produsen Standard Indonesian Rubber (TPP SIR). Pengaturan ini mencakup penggunaan kembali kode TPP SIR yang sudah dimiliki eksportir produsen apabila terjadi perubahan kepemilikan akibat pemisahan perusahaan. Aturan tersebut juga mengatur mekanisme perpanjangan TPP SIR setelah masa berlakunya berakhir.
Pokok kedua adalah pengaturan penerbitan Letter of Confirmation (LoC), yakni dokumen pendukung ekspor karet alam ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Ketentuan baru memberikan landasan hukum dan memperjelas prosedur penerbitannya. Kejelasan ini berkaitan dengan kebutuhan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan dokumen ekspor ke negara tujuan, sehingga proses pengajuan LoC memiliki dasar dan tata cara yang lebih jelas.
Perubahan ketiga menyangkut ekspor karet alam untuk keperluan barang contoh dan pameran. Permendag tersebut memperjelas batas jumlah atau alokasi ekspor yang dapat digunakan untuk kedua keperluan itu. Pengaturan mengenai contoh dan pameran melengkapi dua pokok lainnya, yakni pengelolaan identitas produsen melalui TPP SIR serta dokumen pendukung ekspor ke RRT.
Sukoco menegaskan, pengaturan tersebut bukan hanya perubahan administratif. Pemerintah, menurut dia, berupaya menyeimbangkan pengendalian mutu dengan kebutuhan pelaku usaha. Produk ekspor tetap harus memenuhi persyaratan mutu dan memiliki ketertelusuran yang jelas, sementara eksportir membutuhkan prosedur sederhana serta kepastian pelayanan agar kegiatan ekspor dapat berjalan lancar dan efisien.
Baca juga: Indonesia Siap Teken ASEAN DEFA, Dorong Ekonomi Digital Kawasan
Sosialisasi melibatkan 181 peserta
Sosialisasi diikuti 181 peserta. Mereka berasal dari perwakilan kementerian dan lembaga terkait, Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO), eksportir produsen karet alam, serta lembaga penilaian kesesuaian. Lembaga yang disebut dalam kelompok terakhir meliputi lembaga sertifikasi produk dan laboratorium pengujian. Kehadiran berbagai pihak itu diharapkan menyamakan pemahaman mengenai aturan baru dan memperkuat koordinasi saat kebijakan diterapkan.
Dalam kegiatan yang sama, Analis Perdagangan Ahli Madya Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Eny Tulak, memaparkan substansi perubahan Permendag Nomor 26 Tahun 2026. Adapun Pranata Komputer Ahli Muda Pusat Data dan Sistem Informasi, Rizky Pohan, menjelaskan cara mengajukan permohonan TPP SIR melalui sistem INATRADE. Kedua materi itu membahas sisi ketentuan dan prosedur pelayanan yang diperlukan pelaku usaha.
Penjelasan mengenai INATRADE diberikan agar peserta memahami tata cara pengajuan permohonan TPP SIR melalui sistem tersebut. Sementara itu, paparan Eny Tulak berfokus pada isi perubahan regulasi. Kemendag menyatakan materi sosialisasi diharapkan membantu pelaku usaha memahami substansi aturan, prosedur pelayanan, dan penerapannya secara menyeluruh.
Sukoco menilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan tidak hanya bergantung pada kejelasan regulasi. Kesiapan sistem pelayanan serta pemahaman dan kepatuhan seluruh pihak yang terlibat juga diperlukan. Karena itu, koordinasi pemerintah, asosiasi, pelaku usaha, dan lembaga penilaian kesesuaian menjadi faktor penting untuk memastikan ketentuan ekspor dapat dijalankan secara efektif.
Baca juga: Kemenko PMK Susun Peta Jalan Sertifikasi Halal Menuju 2028
Ia mengatakan peningkatan daya saing karet alam Indonesia memerlukan sinergi pemerintah dan dunia usaha. Pemerintah berupaya menghadirkan kebijakan yang memberikan kepastian hukum, memperkuat pengendalian mutu, dan mendukung kemudahan berusaha. Di sisi lain, pelaku usaha diharapkan menjaga konsistensi mutu serta memenuhi persyaratan ekspor agar kepercayaan pembeli internasional dapat dipertahankan.
Dukungan terhadap perubahan aturan juga disampaikan Direktur Eksekutif GAPKINDO, Erwin Tunas. Ia mengapresiasi terbitnya Permendag Nomor 26 Tahun 2026 karena dinilai memberi solusi atas sejumlah kendala pelaku usaha, terutama dalam proses perpanjangan TPP SIR. Erwin turut menyambut baik pengaturan penerbitan LoC untuk mendukung ekspor karet alam ke RRT.
Erwin berharap kode TPP SIR yang telah dimiliki sebelumnya dapat digunakan kembali. Menurutnya, kepercayaan pembeli internasional terhadap identitas produsen bukan sesuatu yang mudah dibangun. Kepastian pengaturan tersebut, kata dia, diharapkan membantu pelaku usaha mempertahankan kepercayaan pembeli sekaligus menjaga keberlanjutan kegiatan ekspor.