Mendag Pastikan Keterbukaan Informasi Dukung Program Kemendag
CIANJUR.CO - Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dari tiga program prioritas Kementerian Perdagangan (Kemendag). Menurutnya, dukungan terhadap penyediaan informasi dapat membantu program berjalan efektif dan memperluas manfaat yang diterima masyarakat. Kemendag, pada saat yang sama, terus mendukung pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan dalam dan luar negeri.
Hal tersebut disampaikan Mendag Busan dalam Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik Kemendag di Jakarta pada Rabu (12/11). Berdasarkan laporan Kementerian Perdagangan RI, kegiatan itu merupakan bagian dari rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP).
Dalam kesempatan itu, Budi menekankan pentingnya komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. “Ketika pemerintah menyampaikan informasi, juga harus ada respons dari masyarakat,” ujarnya. Ia menyebut pendekatan dua arah tersebut sejalan dengan arah kebijakan Kemendag dalam Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Perluasan Pasar Ekspor, serta Dari Lokal untuk Global.
Ketiga program itu diarahkan untuk memperkuat ekosistem perdagangan nasional. Pelaksanaannya melibatkan pemerintah, pelaku usaha, industri, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta konsumen. Karena itu, informasi mengenai program dan fasilitas yang tersedia perlu menjangkau pihak-pihak yang terlibat, agar masyarakat maupun pelaku usaha mengetahui kebijakan dan dapat memanfaatkannya.
Tiga program prioritas Kemendag
Program Pengamanan Pasar Dalam Negeri berupaya menjadikan besarnya pasar domestik sebagai peluang bagi produk-produk dalam negeri untuk tumbuh dan berkembang. Kemendag menempuh upaya tersebut dengan memperkuat ekosistem perdagangan, mulai dari produksi dan distribusi hingga akses pasar. Penguatan itu juga mencakup perlindungan konsumen serta peningkatan daya beli masyarakat.
Baca juga: HKN ke-62, Kemenkes Paparkan Capaian dan Agenda Transformasi Kesehatan
Adapun Program Perluasan Pasar Ekspor dijalankan melalui peningkatan kerja sama dan perjanjian perdagangan dengan negara mitra. Setelah perjanjian berlaku, Kemendag memastikan fasilitas perdagangan dapat dimanfaatkan pelaku usaha secara optimal melalui sistem pelayanan yang semakin mudah. Salah satu bentuk fasilitasi yang disebutkan ialah pemanfaatan tarif preferensi melalui Surat Keterangan Asal (SKA) otomatis.
Mendag menjelaskan, sistem terintegrasi memungkinkan pelaku usaha memperoleh informasi sekaligus menggunakan fasilitas tarif sesuai perjanjian perdagangan yang berlaku. Dengan layanan tersebut, mereka tidak harus menghitung secara manual besaran tarif preferensi yang bisa dimanfaatkan. Akses terhadap informasi tarif dan fasilitas itu menjadi bagian dari dukungan Kemendag dalam memperluas pasar ekspor.
Program Dari Lokal untuk Global memperkuat akses pasar bagi UMKM dan produk lokal melalui empat klaster: UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor), Desa BISA Ekspor, Kemitraan UMKM, dan Campuspreneur. Salah satunya, UMKM BISA Ekspor, memberikan pendampingan kepada pelaku usaha yang ingin menembus pasar internasional. Kegiatannya mencakup identifikasi produk potensial, penjajakan dengan calon buyer, pendampingan presentasi bisnis, serta dukungan penerjemahan.
Nilai transaksi UMKM BISA Ekspor tercatat USD 134,8 juta pada 2025. Dalam periode Januari–September 2026, nilainya mencapai USD 360 juta. Kemendag juga mendorong pemberdayaan perempuan melalui pengembangan UMKM dan perluasan akses pasar ekspor. Menurut Mendag Busan, sebagian besar pelaku UMKM yang mengikuti program pendampingan merupakan perempuan.
Untuk membantu meningkatkan kapasitas dan daya saing produk, Kemendag mendorong keterlibatan pembina dan agregator yang dapat berasal dari dinas, perguruan tinggi, maupun lembaga lainnya. Para pembina mendampingi UMKM untuk meningkatkan kualitas produk, memenuhi standar ekspor, serta membangun jejaring pasar internasional. Pendampingan itu menjadi bagian dari upaya membuka akses pasar bagi produk lokal.
Baca juga: Pemerintah Perkuat Reformasi Pasar Modal untuk Jaga Aset Investor
Di lingkungan akademik, Campuspreneur telah dilaksanakan melalui kerja sama dengan 27 perguruan tinggi. Program ini memberikan pelatihan kewirausahaan dan ekspor, sekaligus menghubungkan mahasiswa dengan jaringan buyer internasional melalui perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Sebanyak 20 perguruan tinggi peserta Campuspreneur juga mengikuti Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 dan mencatatkan potensi transaksi sebesar USD 24,5 juta.
Mendag menilai kebijakan serta program tersebut perlu dikomunikasikan secara luas supaya masyarakat dan pelaku usaha mengetahui keberadaannya dan dapat mengambil manfaat. Untuk memperbesar jangkauan informasi publik, Kemendag mengoptimalkan berbagai saluran komunikasi, termasuk kanal digital dan siniar atau podcast.
Permohonan informasi dan layanan publik
Pada Januari–Oktober 2026, Kemendag menerima 25.607 permohonan informasi. Sebagai pembanding, jumlah permohonan tercatat 38.248 pada 2025 dan 52.631 pada 2024. Mendag menyatakan penurunan jumlah permohonan dalam beberapa tahun terakhir dapat menjadi salah satu indikasi bahwa penyediaan informasi secara proaktif melalui berbagai saluran komunikasi semakin menjangkau masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa ketika masyarakat telah memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui saluran yang tersedia, kebutuhan untuk mengajukan permohonan informasi dapat berkurang. Namun, Budi menekankan bahwa ukuran pentingnya bukan semata jumlah permohonan. “Yang terpenting adalah bagaimana informasi tersebut benar-benar mudah diakses, dipahami, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Untuk memudahkan akses sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan, Kemendag mengembangkan aplikasi pusat bantuan terintegrasi HERO. Masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menggunakan aplikasi itu untuk menyampaikan pertanyaan, kendala, serta permohonan terkait berbagai layanan Kemendag. Hingga Oktober 2026, HERO telah menyelesaikan 82.582 tiket, dengan tingkat kepuasan pengguna mencapai 4,9.
Baca juga: KADI Mulai Peninjauan Antidumping HRC dari Belarus dan Kazakstan
Kemendag juga mengoptimalkan pelayanan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), SP4N-LAPOR!, situs web, media sosial, dan podcast. Selain itu, kementerian memberi perhatian pada aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas. Upaya yang dilakukan meliputi penerbitan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 16 Tahun 2026, penyediaan juru bahasa isyarat, serta pengembangan fitur aksesibilitas pada kanal informasi digital Kemendag.
Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 dilaksanakan untuk menilai kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta standar layanan informasi publik. Tahapan evaluasi mencakup pengisian kuesioner, verifikasi, klarifikasi, hingga presentasi atau uji publik. Rangkaian tersebut dilanjutkan dengan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik.
Dalam Uji Publik Kemendag, tiga panelis yang melakukan pengujian ialah Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Hafidha, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara, dan Ketua Komisi Informasi Pusat periode 2017–2022 Gede Narayana.
Pada tahun sebelumnya, Kemendag meraih penghargaan Arkaya Wiwarta Prajanugraha sebagai Badan Publik Terbaik Nasional dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025. Dalam Monev KIP 2025, kementerian memperoleh nilai 98,79 dan menempati peringkat pertama dari 48 kementerian yang dinilai. Capaian tersebut melengkapi keberhasilan Kemendag mempertahankan predikat Badan Publik Informatif selama lima tahun berturut-turut sejak 2021.