Kemenko PMK Susun Peta Jalan Sertifikasi Halal Menuju 2028

CIANJUR.CO - Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Warsito, mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menyusun peta jalan kewajiban sertifikasi halal menuju 2028. Penyusunan rencana tersebut diarahkan agar penyesuaian tahapan kewajiban halal diikuti persiapan yang terukur, bukan sekadar perubahan jadwal.

Dilansir dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, pembahasan berlangsung dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penyesuaian Tahapan Kewajiban Sertifikasi Halal yang dipimpin Warsito secara hybrid pada Kamis (12/11/2026). Dalam rapat itu, penyesuaian tahapan dipandang sebagai kesempatan untuk memperkuat kesiapan nasional sekaligus memastikan jaminan produk halal berperan dalam perlindungan masyarakat dan penguatan jati diri bangsa.

Warsito menyebut pertemuan tersebut sebagai tindak lanjut setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026. Regulasi itu menjadi dasar pembahasan peta jalan hingga 2028. “Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut pasca terbitnya PP 40 Tahun 2026, untuk menyusun peta jalan menuju 2028 sebagai komitmen kita bahwa produk halal ini adalah bagian dari jati diri bangsa,” ujar Warsito.

Ia menekankan bahwa jaminan produk halal tidak cukup dipahami sebagai pemenuhan administrasi. Menurut Warsito, kepastian mengenai kehalalan produk juga memberikan rasa aman kepada masyarakat dan dapat meningkatkan daya saing produk nasional. Karena itu, peta jalan perlu menghubungkan tahapan kewajiban dengan kesiapan pelaku usaha, dukungan pelaksanaan, serta pengawasan.

Baca juga: Airlangga: Sawit Jadi Pilar Ketahanan Pangan dan Energi Nasional

PP Nomor 40 Tahun 2026 menyesuaikan masa penahapan kewajiban sertifikasi halal untuk sejumlah kelompok produk hingga 17 Oktober 2028. Kelompok yang disebut mencakup makanan dan minuman dari usaha mikro dan kecil (UMK), produk impor tertentu, kosmetik, serta barang gunaan. Periode penahapan tersebut memberi pemerintah dan pelaku usaha waktu untuk mematangkan kesiapan implementasi.

Namun, Warsito mengingatkan bahwa rentang waktu itu tidak boleh dimaknai sebagai alasan untuk menunda pekerjaan persiapan. “Penyesuaian masa penahapan bukan berarti penundaan persiapan. Periode 2026 sampai 2028 harus menjadi momentum percepatan dan penguatan ekosistem jaminan produk halal nasional,” tegasnya. Dengan demikian, masa hingga batas waktu yang ditetapkan perlu digunakan untuk memperkuat unsur-unsur yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sertifikasi.

Beberapa tantangan yang disoroti meliputi kesiapan pelaku usaha, pemerataan fasilitas pemeriksaan dan pendampingan, ketertelusuran bahan baku, serta pengawasan produk impor. Menurut Warsito, persoalan tersebut tidak dapat ditangani secara terpisah karena melibatkan berbagai sektor. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga, disertai pembagian peran yang jelas, menjadi kebutuhan dalam mengatasi tantangan tersebut.

Kemenko PMK mendorong agar peta jalan memuat target dan indikator yang dapat diukur. Pelaksanaannya juga perlu ditopang infrastruktur dan sumber daya manusia, fasilitas pembiayaan sertifikasi untuk UMK, serta pemantauan dan evaluasi berkala. Unsur-unsur itu menjadi bagian dari upaya memastikan langkah yang direncanakan memiliki dukungan dan dapat ditinjau perkembangannya.

Baca juga: Transformasi Ekonomi Didorong untuk Perkuat Daya Saing dan Lapangan Kerja

Pemerintah daerah juga dinilai perlu terlibat langsung. Peran yang disebutkan antara lain mendata pelaku UMK, mendampingi proses sertifikasi, dan mengintegrasikan program jaminan produk halal ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Warsito menegaskan, pemerintah daerah semestinya berperan dalam pelaksanaan percepatan, bukan hanya menerima sosialisasi kebijakan dari pemerintah pusat. “Pemerintah daerah perlu menjadi pelaksana aktif percepatan sertifikasi halal, bukan hanya objek sosialisasi kebijakan pusat,” tambahnya.

Dalam rapat yang sama, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melaporkan bahwa sertifikasi halal nasional telah menjangkau lebih dari 15,4 juta produk per November 2026. BPJPH turut memaparkan strategi pembinaan, peningkatan literasi masyarakat, percepatan sertifikasi, dan pengawasan produk halal. Kementerian Agama, sementara itu, menyampaikan dukungan untuk pengembangan literasi halal serta peningkatan kapasitas pengawasan.

Warsito menggarisbawahi tiga tindak lanjut. Pertama, pembentukan tim kecil yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mempersiapkan pembentukan satuan tugas (Satgas) percepatan sertifikasi halal. Langkah awal ini dimaksudkan untuk menyiapkan proses pembentukan Satgas, yang menjadi salah satu bagian dari konsolidasi percepatan.

Baca juga: Renminbi Clearing Bank Perkuat Transaksi Indonesia–Tiongkok

Kedua, landasan regulasi pembentukan Satgas akan dikaji. Pilihan yang disebut meliputi Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta kemungkinan penguatan melalui Instruksi Presiden atau Peraturan Presiden. Pengkajian tersebut melibatkan kementerian dan lembaga terkait serta asosiasi pelaku usaha. Ketiga, peta jalan akan disusun menurut bidang atau klaster, dengan memuat program, langkah pelaksanaan, penanggung jawab, dan target waktu penyelesaian.

Warsito menegaskan bahwa konsolidasi untuk mempercepat pelaksanaan dan mengendalikan target wajib halal 2028 harus bertumpu pada indikator terukur. Rapat tersebut dihadiri para deputi BPJPH, Direktur Jaminan Produk Halal Kementerian Agama, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kantor Staf Kepresidenan, serta kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait.

Peserta lainnya berasal dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, KNEKS, BPOM, Badan Karantina Indonesia, dan Majelis Ulama Indonesia. Keterlibatan berbagai pihak tersebut berlangsung dalam pembahasan koordinasi tindak lanjut penyesuaian tahapan kewajiban sertifikasi halal.