Indonesia Siap Teken ASEAN DEFA, Dorong Ekonomi Digital Kawasan
CIANJUR.CO - Indonesia bersiap menandatangani ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), kesepakatan yang dirancang untuk memperkuat integrasi ekonomi digital di kawasan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan bertolak ke Manila, Filipina, untuk menandatangani perjanjian tersebut pada 14 November 2026. Penandatanganan ini menjadi tahapan penting setelah rangkaian perundingan yang berlangsung sejak 2023.
Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, DEFA diinisiasi ketika Indonesia memegang Keketuaan ASEAN pada 2023 dan menjadi salah satu hasil utama yang diusung pada periode tersebut. Kerangka ini dirancang sebagai kerangka kerja digital komprehensif pertama yang menyatukan berbagai kebijakan digital di kawasan. Tujuannya adalah mempercepat integrasi ekonomi digital ASEAN sekaligus memperkuat posisi kawasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi global.
Langkah tersebut berlangsung di tengah perkembangan ekonomi digital Asia Tenggara yang terus menunjukkan tren positif. Transformasi digital yang pesat dan meningkatnya pemanfaatan teknologi menjadi bagian dari pertumbuhan itu. ASEAN memiliki pasar dengan lebih dari 680 juta penduduk, sehingga kawasan ini disebut mempunyai potensi ekonomi digital yang besar. Indonesia, sebagai salah satu bagian dari pasar tersebut, menjadikan penguatan ekonomi digital sebagai agenda strategis pemerintah.
Gambaran mengenai posisi Indonesia tercermin dalam laporan e-Conomy SEA 2025. Nilai transaksi bruto atau Gross Merchandise Value (GMV) ekonomi digital Indonesia mendekati USD100 miliar pada 2025. Angka itu tumbuh sekitar 14 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy), sekaligus menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Data tersebut menjadi konteks bagi upaya Indonesia mendorong kerja sama digital pada tingkat kawasan.
Baca juga: Kemenko PMK Susun Peta Jalan Sertifikasi Halal Menuju 2028
Perjanjian yang akan ditandatangani itu melibatkan ASEAN Member States (AMS), yakni 11 negara anggota ASEAN. Setelah melalui proses perundingan sejak 2023, penandatanganan oleh negara-negara anggota menandai peralihan menuju tahap pembentukan kesepakatan. Agenda di Manila pada 14 November 2026 tersebut juga menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong transformasi digital ASEAN melalui kerja sama bersama negara anggota lainnya.
Manfaat yang diharapkan dari DEFA tidak hanya berkaitan dengan penyelarasan kebijakan. Berdasarkan hasil studi BCG yang dikutip dalam laporan tersebut, implementasi DEFA secara komprehensif berpotensi meningkatkan nilai ekonomi digital ASEAN dari sekitar USD1 triliun menjadi USD2 triliun pada 2030. Potensi itu bergantung pada pelaksanaan kerangka yang menyeluruh, sementara bagi masyarakat dan pelaku usaha, kesepakatan ini diarahkan untuk membuat kegiatan ekonomi digital lintas negara lebih mudah dilakukan.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu kelompok yang diharapkan memperoleh manfaat. DEFA ditujukan untuk mendukung kemudahan perdagangan digital lintas negara, meningkatkan interoperabilitas sistem pembayaran dan layanan digital, serta menyederhanakan proses transaksi elektronik. Dengan peluang tersebut, UMKM Indonesia diharapkan dapat menjangkau pasar regional, memperluas basis konsumen, dan meningkatkan daya saing tanpa hanya bergantung pada pasar domestik.
Baca juga: Airlangga: Sawit Jadi Pilar Ketahanan Pangan dan Energi Nasional
Ruang lingkup kesepakatan juga mencakup aspek perlindungan konsumen dan keamanan transaksi. Kerangka ini diarahkan untuk mendorong arus data lintas batas yang tepercaya, serta pengembangan talenta dan inovasi digital. Dengan demikian, manfaat yang dituju mencakup kemudahan aktivitas perdagangan sekaligus penguatan unsur kepercayaan dan kapasitas yang diperlukan dalam ekonomi digital kawasan.
Bagi Indonesia, DEFA disebut sejalan dengan pelaksanaan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 dan agenda aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Implementasinya diharapkan memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia digital, dan mempercepat transformasi UMKM. Penguatan regulasi keamanan siber serta tata kelola data juga menjadi bagian dari arah tindak lanjut yang diharapkan.
Harmonisasi kebijakan digital di tingkat kawasan juga dinilai dapat meningkatkan kepastian usaha. Selain membuka peluang investasi di sektor teknologi tinggi, penyelarasan tersebut diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai ekonomi digital regional maupun global. Dengan demikian, kerangka kerja ini menghubungkan agenda integrasi ASEAN dengan sejumlah prioritas pembangunan ekonomi digital Indonesia.
Baca juga: Transformasi Ekonomi Didorong untuk Perkuat Daya Saing dan Lapangan Kerja
Sesudah seluruh negara anggota ASEAN menandatangani perjanjian, ASEAN DEFA akan mulai berlaku 180 hari setelah tanggal penandatanganan terakhir. Sekretariat ASEAN kemudian akan menerbitkan Certified True Copy (CTC) atas naskah perjanjian, yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat. Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses setelah penandatanganan oleh negara-negara anggota.
Di tingkat nasional, Indonesia akan menindaklanjuti perjanjian melalui proses ratifikasi. Pemerintah akan membentuk Panitia Antarkementerian untuk membahas instrumen hukum ratifikasi yang diperlukan. Dalam proses itu, Indonesia juga akan mempertimbangkan ketentuan bahwa ASEAN DEFA menggantikan ASEAN Agreement on Electronic Commerce, yang sebelumnya telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021.
Penandatanganan DEFA menjadi langkah strategis yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital ASEAN yang inklusif dan aman, serta memberi manfaat bagi masyarakat. Indonesia menyatakan akan terus berperan aktif dalam memperkuat integrasi digital kawasan dan mendorong ASEAN menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi digital dunia.