Airlangga Optimistis Prospek Ekonomi Indonesia 2027 Tetap Kuat
CIANJUR.CO - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan optimistis terhadap prospek perekonomian Indonesia pada 2027. Keyakinan tersebut disampaikan di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipengaruhi dinamika geopolitik, perubahan harga energi, serta tekanan pada perdagangan dan investasi internasional.
Dalam acara Kadin Indonesia Economic & Diplomatic Breakfast of November 2026 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/11), Airlangga menyebut pandangannya terhadap tahun mendatang secara singkat: “the outlook is good.” Pernyataan itu disampaikan saat ia menjelaskan kondisi ekonomi Indonesia dan berbagai langkah pemerintah untuk menjaga kepercayaan serta mendorong investasi.
Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan 5,47 persen pada triwulan III-2026, sementara inflasi berada pada 3,23 persen. Realisasi investasi tercatat Rp1.539,2 triliun atau setara 75,4 persen dari target tahunan. Angka-angka tersebut menjadi bagian dari gambaran kinerja ekonomi yang dinilai tetap solid dan resilien meski menghadapi tekanan eksternal.
Ketahanan eksternal juga tercermin pada cadangan devisa sebesar USD146,8 miliar, yang setara dengan 5,3 bulan impor. Neraca perdagangan mencatat surplus USD3,36 miliar. Di sisi industri, aktivitas manufaktur masih berada dalam fase ekspansi, dengan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur pada level 54,0.
Penguatan aturan devisa hasil ekspor
Untuk memperkuat kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026. Aturan tersebut memberi izin kepada eksportir sektor pertambangan yang memenuhi persyaratan untuk menempatkan sedikitnya 30 persen hasil ekspor selama minimal tiga bulan pada bank devisa yang ditunjuk Bank Indonesia. Bank yang dapat digunakan tidak hanya bank milik negara, tetapi juga bank non-BUMN.
Baca juga: Gula Aren Mahorahora Tembus Pasar Malaysia, Pesanan Lanjutan Satu Kontainer
Ketentuan itu berlaku bagi eksportir yang memenuhi kriteria kepemilikan saham. Perusahaan pertambangan Indonesia harus memiliki setidaknya satu pemegang saham dari tujuh negara atau wilayah yang ditetapkan, dengan porsi kepemilikan minimal 10 persen. Wilayah yang dimaksud ialah Amerika Serikat, Kanada, Tiongkok termasuk Hong Kong, Australia, Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa.
Selain lima bank milik negara, pemerintah telah menunjuk 11 bank non-BUMN sebagai bank devisa. Beberapa di antaranya adalah Standard Chartered, Deutsche Bank, MUFG, HSBC, ICBC, JPMorgan, Citibank, dan OCBC NISP. Pemerintah juga mengusulkan revisi ketentuan, yang mencakup perluasan jenis entitas bisnis yang dapat memenuhi persyaratan serta pengakuan kepemilikan saham tidak langsung melalui Ultimate Beneficial Owner (UBO).
Portal ekspor komoditas strategis disiapkan
Pemerintah juga menyiapkan kerangka ekspor komoditas sumber daya alam strategis melalui pembentukan DSI. Lembaga ini dirancang menjadi perantara tunggal dalam tata kelola ekspor batu bara, minyak nabati, dan ferroalloy. Pengaturan tersebut akan didukung Portal DSI atau NADI yang terintegrasi dengan CEISA dan SINSW.
Melalui portal itu, DSI akan meninjau, memverifikasi, dan menyetujui dokumen ekspor, termasuk kontrak serta Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). DSI juga akan mengawasi proses sebelum dan sesudah bea cukai. Meski demikian, transaksi komersial tetap berlangsung langsung antara eksportir dan pembeli. Eksportir wajib menyerahkan seluruh dokumen melalui portal dan tetap bertanggung jawab memenuhi persyaratan ekspor.
Baca juga: Kemendag Sosialisasikan Perubahan Aturan Ekspor Karet Alam
Jadwal penerapan sistem telah disusun bertahap. Pemerintah menargetkan perubahan regulasi selesai pada pertengahan November 2026, kemudian pengujian sistem dijadwalkan pada 15 November 2026. Setelah itu, uji coba terbatas direncanakan berlangsung pada 15 Desember 2026. Pemerintah menargetkan Portal DSI (NADI) dapat beroperasi penuh mulai 1 Januari 2027.
Agenda kerja sama ekonomi internasional
Dalam upaya memperluas akses pasar dan memperkuat integrasi ekonomi kawasan, Airlangga turut memaparkan agenda kerja sama internasional yang akan diikuti Indonesia. Pada pekan tersebut, Indonesia dijadwalkan berpartisipasi dalam KTT ASEAN. Salah satu agenda yang akan dilakukan adalah penandatanganan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), yang disebut sebagai perjanjian ekonomi digital regional komprehensif pertama di dunia.
Indonesia selanjutnya akan menghadiri APEC Economic Leaders’ Meeting di Shenzhen. Dalam pertemuan itu, agenda yang didorong mencakup integrasi ekonomi kawasan, penguatan ketahanan rantai pasok, serta pertumbuhan berkelanjutan di kawasan Asia-Pasifik.
Agenda berikutnya dijadwalkan pada 21 November 2026, ketika Indonesia akan menandatangani Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) di Brussels. Perjanjian dengan Uni Eropa tersebut diharapkan membuka babak baru dalam penguatan akses pasar, memberikan peluang perdagangan dengan tarif nol untuk berbagai produk, serta meningkatkan investasi strategis antara Indonesia dan Uni Eropa.
Baca juga: Kemenko PMK Tata Tiga Pokja PAUDHI untuk Kawal RAN 2026–2029
Menutup sambutannya, Airlangga mengajak para duta besar, perwakilan negara sahabat, dan jajaran Kadin untuk memperkuat kemitraan ekonomi serta meningkatkan investasi di Indonesia. Pemerintah, menurutnya, berkomitmen membuka ruang kolaborasi dengan mitra internasional untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan inklusif.
“Pintu kami terbuka untuk investasi dan kami selalu terbuka terhadap berbagai masukan,” kata Airlangga. Ia menegaskan investasi merupakan salah satu kunci utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah berharap para mitra dapat berkembang bersama Indonesia, dengan aspirasi pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada tahun depan dan selanjutnya menuju 7 persen.
Acara tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo, serta Coordinating Vice Chairman for Foreign Affairs of KADIN Indonesia James T. Riady. Hadir pula Sesmenko Perekonomian Susiwijono, 21 duta besar, 34 atase atau pejabat, dan lima Foreign Chamber of Commerce atau kamar dagang asing.