Sugiono Instruksikan Percepatan Pemulihan Pascabencana Aceh-Sumatra
CIANJUR.CO - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono menginstruksikan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Aceh dan Sumatra. Upaya itu ditujukan untuk memulihkan roda kehidupan masyarakat terdampak sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Sugiono meminta program yang telah memperoleh alokasi anggaran segera bergerak ke tahap pelaksanaan, agar proses pemulihan tidak tertahan dan manfaatnya dapat dirasakan warga.
Arahan tersebut disampaikan ketika Sugiono memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri mengenai Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Aceh-Sumatra di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (27/10/2026). Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, rapat itu menjadi forum evaluasi sekaligus koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait pekerjaan pemulihan yang sedang berjalan dan yang masih perlu dirampungkan.
Dalam pertemuan tersebut, Menko PMK meminta jajaran kementerian dan lembaga terkait yang sudah mengantongi alokasi anggaran segera turun dan merealisasikan program pembangunan. Pelaksanaannya mencakup kegiatan fisik maupun sosial. Dengan cakupan itu, percepatan yang diminta tidak hanya menyangkut pekerjaan pembangunan, tetapi juga program yang mendukung pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak.
Baca juga: TPIP-TPID Sulampua Perkuat Konektivitas untuk Jaga Ketahanan Pangan
“Saya meminta kementerian dan lembaga yang sudah mendapatkan alokasi anggaran agar segera mengeksekusi pekerjaannya,” tegas Sugiono. Ia menginginkan hasil pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan terlihat manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Karena itu, instruksi tersebut secara khusus ditujukan kepada kementerian dan lembaga yang telah memiliki alokasi anggaran, sehingga pelaksanaan program menjadi langkah yang perlu segera ditindaklanjuti.
Perbaikan infrastruktur dasar bukan satu-satunya perhatian dalam agenda pemulihan. Sugiono juga menekankan pengembalian kemandirian ekonomi warga terdampak. Dalam keterangannya, ia menyebut pemulihan lahan pertanian, tambak, serta mata pencaharian masyarakat sebagai pekerjaan yang perlu terus dipacu. Pelaksanaannya, menurut Sugiono, memerlukan dukungan pembiayaan yang jelas. Dengan demikian, pemulihan yang didorong mencakup kebutuhan ekonomi warga selain pembangunan fisik.
Baca juga: Sugiono Dorong Kemitraan PBB untuk Perkuat Pembangunan Manusia Indonesia
Di samping pemulihan, Menko PMK meminta langkah mitigasi untuk mengurangi risiko bencana berulang. Ia menyatakan normalisasi sungai dan muara perlu segera dipercepat sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko kerusakan serupa. Sugiono menghubungkan pekerjaan tersebut dengan agenda penanganan pascabencana yang lebih luas: selain memperbaiki kondisi dan mata pencaharian yang terdampak, pemerintah juga perlu mempercepat langkah pengurangan risiko yang disebutkannya.
Evaluasi dan pemantauan lintas kementerian serta lembaga yang dibahas dalam rapat mencatat adanya kemajuan sangat signifikan dalam pemulihan kehidupan masyarakat di daerah terdampak. Namun, kemajuan itu belum berarti seluruh pekerjaan selesai. Sugiono menyebut masih terdapat sejumlah pekerjaan krusial yang perlu dirampungkan, sehingga orkestrasi lintas sektor tetap dipacu. Koordinasi tersebut diperlukan untuk menjaga agar berbagai bagian penanganan bergerak dalam rangkaian pemulihan yang sama.
Baca juga: SIZE Diaktifkan di Jawa–Bali, Libatkan 40 Kabupaten/Kota untuk Antisipasi Zoonosis
Sugiono memastikan perkembangan penanganan, hasil evaluasi, dan rumusan langkah percepatan dari rapat tingkat menteri akan segera dilaporkan kepada Presiden. Laporan itu disampaikan untuk memperoleh arahan kebijakan lebih lanjut. Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat orkestrasi kementerian dan lembaga serta merapikan tata kelola penanganan pascabencana. Penguatan tersebut diarahkan agar pemulihan berjalan responsif dan terintegrasi, serta mendukung kembalinya ketangguhan masyarakat di wilayah terdampak.