TPIP-TPID Sulampua Perkuat Konektivitas untuk Jaga Ketahanan Pangan

CIANJUR.CO - Pemerintah memperkuat koordinasi pengendalian inflasi di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) dengan menitikberatkan pada konektivitas antarpulau serta efisiensi rantai pasok pangan. Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Wilayah Sulampua di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Jumat, 23 Oktober 2026.

Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, penguatan sinergi ini ditujukan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Upaya tersebut juga sejalan dengan komitmen pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, yang pada Semester I-2026 tercatat 5,45 persen secara ctc. Sementara itu, inflasi pada September 2026 berada di angka 3,28 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy), masih dalam rentang sasaran nasional.

Meski inflasi umum terkendali, kelompok pangan bergejolak atau volatile food mencatat inflasi 5,03 persen (yoy) pada September 2026. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengatakan angka tersebut perlu dikendalikan agar kembali berada pada kisaran 3–5 persen. Kisaran itu merupakan sasaran yang disepakati dalam High Level Meeting TPIP pada Januari 2026.

Dalam rapat di Makassar, Ferry menjelaskan bahwa perubahan iklim, termasuk fenomena La Nina dan El Nino, secara historis dapat memengaruhi produksi dan distribusi pangan. Dampaknya berpotensi menambah tekanan inflasi. Karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi risiko melalui penguatan pasokan, kelancaran distribusi, serta koordinasi pengendalian inflasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Baca juga: Sugiono Dorong Kemitraan PBB untuk Perkuat Pembangunan Manusia Indonesia

Capaian inflasi nasional, menurut laporan tersebut, tidak terlepas dari koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia. Kerja bersama itu dijalankan melalui Strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, serta kolaborasi lintas sektor. Namun, risiko dari dalam maupun luar negeri masih perlu dicermati karena dapat memengaruhi harga dan ketersediaan pangan.

Salah satu risiko eksternal adalah kenaikan harga komoditas energi global yang berpotensi meningkatkan biaya transportasi dan distribusi. Dari sisi domestik, cuaca ekstrem dan El Nino dapat mengganggu produksi serta pasokan pangan. Permintaan masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 juga diperkirakan berpotensi menambah tekanan harga pada sejumlah komoditas pangan strategis.

Tekanan tersebut menjadi perhatian khusus di Sulampua karena karakteristik wilayahnya berupa kepulauan. Pada September 2026, 11 dari 14 provinsi di kawasan itu mencatat inflasi tahunan di atas batas atas sasaran nasional, yaitu 3,5 persen. Sulawesi Utara mencatat inflasi tertinggi yang disebutkan dalam laporan, sebesar 7,59 persen (yoy). Komoditas yang terutama memengaruhi tekanan inflasi meliputi aneka cabai, beras, bawang merah, aneka ikan, dan sayuran.

Baca juga: SIZE Diaktifkan di Jawa–Bali, Libatkan 40 Kabupaten/Kota untuk Antisipasi Zoonosis

Upaya menjaga pasokan di wilayah tersebut menghadapi tantangan geografis dan distribusi. Sulampua bergantung pada transportasi laut dan udara, sementara jarak antara pusat produksi dan pusat konsumsi serta kerentanan jalur distribusi terhadap gangguan cuaca turut memengaruhi kelancaran pasokan. Atas dasar itu, penguatan konektivitas antarpulau dan efisiensi rantai pasok dipandang sebagai bagian penting dari pengendalian inflasi di Kawasan Indonesia Timur.

Rapat koordinasi TPIP-TPID pada 23 Oktober itu disinergikan dengan Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS). Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi pemerintah pusat dan daerah untuk merumuskan langkah yang lebih terintegrasi dan antisipatif. Hasilnya, peserta menyepakati lima komitmen strategis guna meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian serta perikanan dari hulu hingga hilir, sekaligus mendukung arus distribusi yang efisien dan lancar.

• Memperkuat produksi pangan di sisi hulu melalui pengembangan yang adaptif terhadap iklim serta modernisasi pertanian dan perikanan.
• Mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan memperpanjang umur simpan produk.
• Membuka akses pembiayaan bagi petani dan nelayan.
• Memperkuat kualitas data stok serta pelaksanaan operasi pasar di wilayah 3T dengan dukungan EWS dan Neraca Pangan.
• Meningkatkan konektivitas antarpulau untuk mengintegrasikan ekosistem pangan.

Untuk mendukung potensi ekonomi kawasan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengoordinasikan BUMN logistik dalam proyek percontohan kerja sama antardaerah di Sulampua. Pelaksanaannya akan dimulai dari komoditas penyumbang inflasi, dengan optimalisasi layanan dan tarif distribusi. Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat hubungan antardaerah dalam penyaluran komoditas yang menjadi perhatian pengendalian harga.

Baca juga: Kemenkes Perkuat Sandbox Kesehatan untuk Dorong Inovasi Digital

Selain menata distribusi, petani dan nelayan akan dihubungkan dengan mitra pembeli atau off-taker. Mitra yang disebutkan meliputi Perumda, BUMD, KDKMP, KMP, dan SPPG. Penghubungan produsen dengan pembeli itu ditujukan untuk memperkuat akses pasar sekaligus penyerapan hasil produksi. Dengan demikian, komitmen rakor mencakup penguatan produksi, dukungan pembiayaan, pengelolaan data dan operasi pasar, hingga jalur distribusi serta pasar bagi hasil pangan.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Departemen Regional Bank Indonesia, Direktur Perum Bulog, Asisten Deputi Kemenko Pangan, Direktur Badan Pangan Nasional, serta perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian. Hadir pula perwakilan BUMN, BMKG, Kepala Perwakilan Bank Indonesia se-Sulampua, pelaku usaha pangan, dan perwakilan TPID se-Sulampua.