Inflasi Terjaga, PMI Manufaktur Indonesia Naik ke 54,0
CIANJUR.CO - Tiga indikator ekonomi yang diumumkan pada Senin, 2 November 2026, menunjukkan inflasi Indonesia masih berada dalam sasaran, neraca perdagangan kembali surplus, dan sektor manufaktur melanjutkan ekspansi. Perkembangan tersebut muncul menjelang publikasi data pertumbuhan ekonomi triwulan III pada 5 November 2026.
Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, inflasi Oktober tercatat 3,23 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy). Pada periode yang sama, surplus perdagangan September mencapai USD3,36 miliar dan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur meningkat menjadi 54,0. Ketiga indikator itu menjadi gambaran perkembangan stabilitas harga, perdagangan, dan aktivitas industri.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan. Ia menilai inflasi yang terjaga, manufaktur yang kembali ekspansif, serta ekspor yang tetap tumbuh mencerminkan fondasi ekonomi yang kuat di tengah ketidakpastian global. Pemerintah, kata dia, akan memperkuat sinergi kebijakan untuk menjaga daya beli, mendorong investasi dan kegiatan industri, serta meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk Indonesia.
Inflasi sesuai sasaran, pangan menjadi perhatian
Inflasi Oktober 2026 sebesar 3,23 persen yoy masih berada dalam rentang sasaran nasional, yakni 2,5±1 persen. Inflasi inti melandai menjadi 2,56 persen yoy, sementara inflasi harga yang diatur pemerintah atau Administered Prices (AP) tercatat 3,24 persen yoy. Komponen AP tersebut didorong penyesuaian biaya fuel surcharge untuk penerbangan domestik kelas ekonomi.
Baca juga: Mendag Budi Santoso Dorong UMKM Masuk Jaringan Ritel Modern
Berbeda dengan dua komponen tersebut, inflasi pangan bergejolak atau Volatile Food (VF) naik menjadi 5,81 persen yoy. Kenaikan ini dipengaruhi harga komoditas hortikultura, termasuk cabai rawit, cabai merah, dan tomat. Laporan itu mengaitkan kenaikan harga dengan penurunan produksi seiring fenomena El Niño yang memperpanjang musim kemarau.
Menurut pemerintah, inflasi yang tetap dalam rentang sasaran mencerminkan sinergi Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Pengendalian ke depan diarahkan pada langkah antisipatif terhadap risiko gangguan produksi dan distribusi pangan. Koordinasi lintas sektor dan antardaerah diperkuat untuk menjaga pasokan tersedia dan harga tetap terjangkau.
Memasuki akhir tahun, kesiapsiagaan pasokan dan harga pangan juga ditingkatkan untuk menghadapi kemungkinan permintaan yang naik menjelang Natal dan Tahun Baru, serta risiko gangguan produksi akibat El Niño. Langkah yang disiapkan meliputi optimalisasi pengelolaan air dan jaringan irigasi, percepatan serta pengaturan pola tanam, dan pemanfaatan lahan produktif. Pemerintah juga mendorong pemetaan wilayah rawan dan penguatan Early Warning System agar potensi gangguan produksi bisa diketahui dan dimitigasi lebih dini.
Dari sisi distribusi, konektivitas pasokan antarwilayah diperkuat melalui optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Pemantauan harga dan ketersediaan pangan turut dilakukan, disertai intervensi yang diperlukan. Rangkaian upaya tersebut ditujukan untuk menjaga kesinambungan pasokan dan mengantisipasi gejolak harga hingga akhir tahun. Pemerintah menyatakan inflasi terkendali penting untuk menopang daya beli masyarakat dan aktivitas perekonomian.
Baca juga: Indonesia-Turki Jajaki PTA untuk Perkuat Perdagangan dan Investasi
Surplus perdagangan dan penguatan manufaktur
Kinerja sektor eksternal juga mencatat perkembangan positif. Neraca perdagangan Indonesia pada September 2026 surplus USD3,36 miliar, sekaligus melanjutkan surplus selama tiga bulan berturut-turut. Ekspor mencapai USD27,59 miliar, tumbuh 3,68 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) dan 11,87 persen yoy. Kenaikan harga ekspor sejumlah komoditas utama menopang capaian tersebut, antara lain batu bara, gas alam, minyak kelapa sawit, karet alam, bijih besi, dan tembaga.
Prospek ekspor dinilai tetap cerah seiring berlanjutnya program hilirisasi dan membaiknya kondisi perekonomian negara mitra dagang utama Indonesia. Perluasan akses pasar dilakukan melalui 25 perjanjian perdagangan internasional yang telah diterapkan, sedangkan 13 perjanjian lain masih dalam proses perundingan. Indonesia juga disebut akan segera memberlakukan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), yang diharapkan membuka peluang pasar lebih luas bagi produk Indonesia di Uni Eropa.
Nilai impor September tercatat USD24,23 miliar. Di dalamnya, impor migas turun 7,35 persen mtm menjadi USD3,27 miliar. Laporan pemerintah mengaitkan perkembangan itu dengan upaya menjaga ketahanan energi, terutama melalui pelaksanaan B50 sejak 1 Juli 2026. Sementara itu, impor barang baku dan penolong tumbuh 3,12 persen mtm serta 24,65 persen yoy. Impor barang modal naik 12,14 persen mtm dan 1,25 persen yoy. Kenaikan pada dua kelompok tersebut mencerminkan kebutuhan industri terhadap input produksi, mesin, dan peralatan untuk mendukung peningkatan kapasitas.
PMI Manufaktur Indonesia untuk Oktober naik menjadi 54,0 dari 52,4. Angka tersebut menandai ekspansi selama dua bulan berturut-turut dan perbaikan kondisi manufaktur terkuat sejak Maret 2024. Penguatan terutama didorong permintaan baru yang meningkat dengan laju tercepat dalam lima tahun terakhir. Pesanan ekspor baru juga mencatat pertumbuhan tertinggi sejak survei dimulai pada April 2011.
Baca juga: Kemenko PMK Dorong Forum PRB Perkuat Surveilans Zoonosis
Sejalan dengan kenaikan permintaan, aktivitas produksi tumbuh paling kuat sejak Maret 2024. Perusahaan juga meningkatkan pembelian bahan baku dan menambah persediaan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Pandangan pengusaha terhadap kondisi pasar dan keberlanjutan ekspansi sektor manufaktur dalam 12 bulan mendatang tetap positif. Akselerasi permintaan domestik dan internasional dinilai menjadi modal bagi industri, dengan pengendalian biaya produksi dan peningkatan kapasitas tetap diperhatikan.
Untuk memperkuat produksi dan investasi, pemerintah melanjutkan instrumen pembiayaan serta insentif bagi sektor produktif, yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Alsintan, Kredit Industri Padat Karya (KIPK), dan Kredit Program Perumahan. KIPK diarahkan untuk mendukung revitalisasi industri padat karya, sedangkan KUR memperluas akses pembiayaan bagi usaha produktif, termasuk yang berorientasi ekspor. Pemerintah juga mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui program magang dan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan industri.
Airlangga mengatakan peningkatan manufaktur dan kinerja ekspor menegaskan komitmen untuk memperkuat investasi, hilirisasi, produktivitas, serta akses pasar. Pemerintah, lanjutnya, tetap menjaga inflasi agar daya beli terlindungi dan dunia usaha memperoleh kepastian dalam menjalankan kegiatan. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi perlu ditopang bukan hanya oleh permintaan, melainkan juga kapasitas produksi dan daya saing nasional. Pemerintah menyatakan akan mengawal momentum melalui kebijakan yang responsif dan antisipatif, termasuk memperkuat sinergi pusat-daerah, stabilitas harga, investasi, dan produktivitas industri.