Kemenko PMK Perkuat Surveilans Warga Hadapi Ancaman Zoonosis
CIANJUR.CO - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memperkuat pengurangan risiko bencana nonalam dengan mengembangkan Surveilans Berbasis Masyarakat (SBM). Kegiatan yang berlangsung di Jakarta pada Rabu-Kamis, 11-12 November 2026, itu berfokus pada kewaspadaan terhadap ancaman zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru (PIB). Penguatan dilakukan dengan mendorong keterlibatan warga dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam mengenali potensi ancaman kesehatan di lingkungan sekitar.
Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, SBM dirancang untuk membantu memperkuat kewaspadaan dini melalui partisipasi masyarakat. Warga berada dekat dengan lingkungan tempat tinggalnya, sedangkan Forum PRB menjadi wadah kolaborasi berbagai unsur. Keterlibatan keduanya diarahkan agar indikasi yang muncul dapat dikenali dan diteruskan melalui cara yang tepat.
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, menekankan kesiapsiagaan terhadap bencana nonalam perlu disiapkan sejak dini. Menurut dia, upaya tersebut perlu disertai peningkatan literasi dan keterlibatan aktif masyarakat. Pengetahuan warga mengenai potensi zoonosis dan penyakit infeksius baru juga perlu diikuti pemahaman tentang langkah yang harus dilakukan ketika menemukan indikasi ancaman.
“Kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana nonalam perlu dibangun sejak dini melalui peningkatan literasi dan keterlibatan aktif masyarakat,” ujar Lilik. Ia menjelaskan bahwa Forum PRB berperan sebagai ruang kolaborasi pemerintah, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut penting untuk memperkuat kewaspadaan dini, sekaligus menghubungkan berbagai pihak dalam upaya mengenali potensi risiko di lingkungan.
Baca juga: Dante Ajak Asia-Pasifik Bersatu Hadapi Ancaman Resistansi Antimikroba
Lilik juga mengingatkan ancaman zoonosis dan penyakit infeksius baru tidak terpisah dari kondisi kesehatan hewan maupun lingkungan. Karena itu, penanganannya memerlukan pendekatan One Health, yakni keterpaduan upaya menjaga kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan secara menyeluruh. Pandangan ini menjadi dasar perlunya memperhatikan perubahan pada ketiga unsur tersebut dalam membangun kesiapsiagaan, bukan hanya mengamati kondisi kesehatan manusia.
Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK, Andre Notohamijoyo, menyampaikan pencegahan perlu dilakukan sebelum suatu kejadian berkembang menjadi wabah. Dalam pengurangan risiko bencana, kemampuan masyarakat mengenali perubahan kondisi kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan menjadi salah satu kunci. Informasi mengenai perubahan itu, menurut Andre, perlu disampaikan secara cepat dan tepat agar kesiapsiagaan dapat dibangun.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta, Marulitua Sijabat, menyoroti kondisi ibu kota sebagai kawasan metropolitan yang memiliki kepadatan penduduk dan mobilitas masyarakat tinggi. Dalam situasi tersebut, warga yang berada paling dekat dengan lingkungan tempat tinggalnya dapat menjadi pihak pertama yang mengenali perubahan kondisi di lapangan. Peran itu membuat masyarakat penting dalam mendukung pengamatan awal terhadap indikasi yang berpotensi menjadi ancaman kesehatan.
Baca juga: Kemenko PMK Koordinasikan Kesiapan Pelayanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027
“Surveilans Berbasis Masyarakat menjadi salah satu upaya strategis untuk memperkuat kewaspadaan dini,” kata Marulitua. Melalui SBM, masyarakat didorong untuk mengenali, mencatat, dan meneruskan sinyal atau indikasi awal yang berpotensi menimbulkan ancaman kesehatan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan surveilans tidak berhenti pada pengenalan perubahan, tetapi juga mencakup pencatatan dan penyampaian informasi.
Marulitua turut mengingatkan pentingnya mekanisme pelaporan yang tepat. Keselamatan perlu diutamakan, sementara kerahasiaan data pribadi harus dijaga. Masyarakat juga diminta menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari cara penyampaian laporan, agar indikasi awal diteruskan melalui jalur yang sesuai dan tidak berubah menjadi informasi yang tersebar tanpa konfirmasi.
Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan di DKI Jakarta, yaitu BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, serta Forum PRB. Forum itu menaungi puluhan organisasi kemasyarakatan, keagamaan, dan perguruan tinggi. Keterlibatan beragam unsur tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kolaborasi dalam pelaksanaan SBM dan kewaspadaan terhadap ancaman kesehatan.
Baca juga: Plafon KUR 2026 Diusulkan Naik Jadi Rp325 Triliun, Relaksasi untuk Debitur Gempa NTT
Dalam implementasinya, para relawan dibekali lima pedoman utama. Mereka diminta mengutamakan keselamatan, mencatat fakta dengan cepat, menggunakan jalur pelaporan resmi, memastikan konfirmasi dan tindak lanjut, serta menjaga komunikasi dan kerahasiaan data. Pedoman itu mencakup tahapan penting dalam meneruskan indikasi: mulai dari pencatatan fakta hingga memastikan informasi disampaikan melalui jalur yang dapat ditindaklanjuti.
Jalur pelaporan dibedakan berdasarkan jenis indikasi yang ditemukan. Informasi mengenai kejadian kesehatan manusia diteruskan kepada Puskesmas atau fasilitas kesehatan. Adapun kejadian kesehatan hewan dilaporkan kepada petugas kesehatan hewan atau Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyediakan Jakarta Siaga 112 sebagai nomor tunggal panggilan darurat yang dapat diakses masyarakat secara gratis selama 24 jam dan terintegrasi dengan instansi terkait.
Andre menambahkan, Kemenko PMK mendorong penguatan SBM agar tidak hanya meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat diterjemahkan menjadi rencana aksi yang konkret dan berkelanjutan di tingkat masyarakat. Sinergi lintas sektor yang terbentuk diharapkan memperkuat ketangguhan warga dalam mengenali, melaporkan, dan mengantisipasi ancaman zoonosis serta penyakit infeksius baru sejak dini.