Pemerintah Perkuat Reformasi Pasar Modal untuk Jaga Aset Investor
CIANJUR.CO - Pemerintah memperkuat reformasi pasar modal untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus melindungi aset masyarakat yang telah masuk ke bursa. Langkah tersebut diarahkan pada perbaikan tata kelola perusahaan, penegakan aturan yang lebih efektif, serta peningkatan edukasi dan literasi pasar modal. Pemerintah menilai penguatan itu penting seiring makin eratnya hubungan pasar modal dengan aktivitas investasi masyarakat.
Dalam siaran pers yang diberitakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, pemerintah menyampaikan bahwa pengembangan pasar modal perlu disertai tata kelola, transparansi, dan pengawasan berkelanjutan. Reformasi dipandang sebagai upaya membangun pasar keuangan nasional yang lebih kredibel, bukan hanya menjawab kebutuhan investor, tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menanamkan dananya.
Untuk menghimpun masukan dan merumuskan tindak lanjut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar pertemuan konsultatif di kantor kementerian pada Kamis (12/11). Pertemuan tersebut melibatkan Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta perwakilan emiten.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan Indonesia berkomitmen melakukan reformasi yang diperlukan di sektor pasar keuangan, termasuk pasar modal. Ia menyebut pemerintah mendengar keinginan investor, namun menegaskan bahwa alasan yang lebih mendasar ialah peran pasar modal dan keuangan sebagai elemen penting dalam perekonomian.
“Indonesia sangat berkomitmen untuk melakukan reformasi yang diperlukan bagi pasar keuangan kita, termasuk pasar modal,” kata Dradjad. Menurut dia, reformasi tidak semata-mata dilakukan untuk memenuhi keinginan investor, melainkan karena pasar keuangan memiliki kedudukan instrumental dalam ekonomi Indonesia.
Baca juga: KADI Mulai Peninjauan Antidumping HRC dari Belarus dan Kazakstan
Tiga fokus penguatan reformasi
Dalam pertemuan itu, pemerintah membahas tiga aspek utama. Fokus pertama adalah peningkatan nilai perusahaan atau corporate value melalui pendekatan value up. Pemerintah merujuk praktik reformasi tata kelola perusahaan di Jepang dan Korea Selatan sebagai acuan dalam mendorong peningkatan nilai emiten.
Upaya peningkatan nilai perusahaan tersebut mencakup perbaikan kualitas tata kelola emiten dan optimalisasi efisiensi penggunaan modal atau capital efficiency. Pemerintah menilai penggunaan modal yang lebih efisien, bersama tata kelola yang lebih baik, dapat mendukung kinerja dan nilai perusahaan. Dengan demikian, emiten diharapkan menjadi lebih menarik bagi investor.
Pembahasan tidak terbatas pada kebijakan yang langsung berada di ranah pasar modal. Pemerintah juga menghimpun masukan mengenai kebijakan sektor ekonomi riil yang dinilai dapat mendukung peningkatan nilai emiten. Hal yang dibicarakan meliputi kebijakan perpajakan, bea masuk, dan pengembangan energi hijau.
Masukan mengenai kebijakan tersebut akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Koordinasi itu dimaksudkan untuk memastikan dukungan yang lebih menyeluruh bagi dunia usaha dan pasar modal. Dengan demikian, pembahasan peningkatan nilai perusahaan turut mempertimbangkan kebijakan di sektor lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha.
Aspek kedua yang menjadi perhatian ialah penguatan dan percepatan penegakan aturan atau enforcement. Pemerintah mendorong agar tindak lanjut atas keputusan dan penanganan berbagai persoalan di pasar modal dapat berlangsung lebih cepat dan efektif. Dalam pelaksanaannya, langkah tersebut juga akan mempertimbangkan praktik terbaik yang diterapkan di negara lain.
Baca juga: Prabowo Targetkan Sekolah Unggulan Nagan Raya Rampung 18 Bulan
Selain ketegasan dan kecepatan penanganan, pemerintah menyoroti pentingnya komunikasi kepada publik. Informasi mengenai langkah pengawasan maupun keputusan yang telah diambil perlu disampaikan agar masyarakat dapat memahami upaya pengawasan pasar modal dengan lebih baik. Komunikasi publik tersebut menjadi bagian dari penguatan penegakan aturan, bukan terpisah dari proses penanganan persoalan.
Aspek ketiga adalah peningkatan edukasi dan literasi pasar modal, baik bagi pemegang saham maupun investor. Pemerintah memandang kebutuhan ini penting karena partisipasi masyarakat di pasar keuangan terus berkembang. Seiring perkembangan tersebut, masyarakat perlu memahami fungsi pasar modal serta kaitannya dengan investasi dan aset yang mereka miliki.
Pasar modal dan aset masyarakat
Dradjad menekankan bahwa peran pasar modal kini tidak hanya sebagai tempat bagi perusahaan atau emiten memperoleh pendanaan. Pasar modal juga telah menjadi salah satu sarana investasi dan penyimpanan aset masyarakat. Karena itu, perubahan kondisi bursa dapat berpengaruh terhadap nilai aset yang telah ditempatkan masyarakat di dalamnya.
“Kami melihat pasar modal ini bukan lagi hanya sarana bagi para emiten untuk menggalang dana. Kami sudah melihat pasar modal ini sebagai sarana tabungan bagi rakyat kita,” ujar Dradjad. Ia menyampaikan bahwa naik turunnya bursa berpengaruh besar terhadap naik turunnya aset masyarakat yang telah masuk ke bursa.
Baca juga: Penataan Ruang Dinilai Kunci Kurangi Risiko Bencana di Indonesia
Ia juga menyebut para investor tersebut sebagai rakyat Indonesia yang perlu mendapat perhatian negara. Pemerintah, kata Dradjad, akan melakukan upaya semaksimal mungkin agar nilai aset masyarakat di bursa dapat terjaga. Pernyataan tersebut menempatkan perlindungan investor dan keberlanjutan nilai aset masyarakat sebagai bagian dari perhatian pemerintah terhadap stabilitas serta penguatan pasar modal.
Menutup keterangannya, Dradjad mengundang investor asing menyampaikan masukan maupun kendala yang dihadapi saat berinvestasi di Indonesia. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan mendukung reformasi pasar modal nasional. Pemerintah menyatakan siap berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menindaklanjuti masukan dan mendorong pasar keuangan Indonesia menjadi lebih transparan, kredibel, serta terpercaya.
Dalam pernyataan berbahasa Inggris, Dradjad mempersilakan pihak yang memiliki kekhawatiran untuk menghubungi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, OJK, atau BEI. Ia menyatakan pemerintah akan berupaya menangani berbagai kekhawatiran tersebut dan berharap dapat bekerja sama untuk kepentingan bersama lembaga terkait maupun Indonesia.
Hadir dalam pertemuan itu Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian, Direktur Utama BEI beserta jajaran, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek (DPLE) OJK, Direktur Utama KPEI beserta jajaran, Direktur Utama KSEI beserta jajaran, Ketua APEI beserta jajaran, Wakil Ketua AEI beserta jajaran, serta perwakilan emiten. Keterangan tersebut disampaikan Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto.