Plafon KUR 2026 Diusulkan Naik Jadi Rp325 Triliun, Relaksasi untuk Debitur Gempa NTT
CIANJUR.CO - Pemerintah mengusulkan peningkatan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2026, dari Rp295 triliun menjadi Rp325 triliun. Pada saat yang sama, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM menetapkan target penyaluran Kredit Program sebesar Rp386,9 triliun untuk 2027 dan menyepakati relaksasi bagi debitur KUR terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Rencana tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Komite Kebijakan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite di Jakarta, Rabu (11/11). Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, pembahasan mencakup usulan Rencana Tahunan Penyaluran Kredit Program 2027, peningkatan target KUR tahun ini, serta keringanan bagi debitur yang terdampak bencana.
Pemerintah menyebut perluasan pembiayaan sebagai bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan akses permodalan yang adil dan memperbesar kesempatan ekonomi. Melalui Kredit Program, usaha rakyat didorong agar berkembang, meningkatkan produktivitas, menyerap tenaga kerja, dan naik kelas. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk mendukung Asta Cita dalam membangun perekonomian yang inklusif dan berkeadilan.
Penyaluran 2026 dan program sektoral
Hingga 31 Oktober 2026, realisasi penyaluran Kredit Program tercatat Rp300,8 triliun. Nilai itu setara 89,2 persen dari plafon yang telah didistribusikan, yakni Rp337,4 triliun. Sebanyak 68,1 persen penyaluran masuk ke sektor produksi di luar perdagangan. Sementara itu, kualitas pembiayaan masih terjaga, dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) sebesar 2,14 persen per 30 September 2026.
KUR menjadi bagian utama Kredit Program. Realisasinya mencapai Rp271,3 triliun dengan jangkauan 4,2 juta debitur. Penyaluran juga mencakup KUR Syariah, yang menyediakan pembiayaan sesuai prinsip syariah, dan KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia (KUR PMI). Program KUR PMI membantu membiayai proses penempatan calon pekerja migran ke luar negeri. Dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan, pemerintah mengusulkan kenaikan target KUR 2026 menjadi Rp325 triliun.
Baca juga: Kemendag Fasilitasi 104 Barcode GS1 untuk 39 UMKM
Program pembiayaan lain turut menjangkau sejumlah sektor produktif. Kredit Program Perumahan (KPP) telah menyalurkan Rp29,2 triliun kepada hampir 120 ribu debitur hingga 31 Oktober 2026. Pembiayaan itu mendukung Program Tiga Juta Rumah. Pada periode yang sama, Kredit Alsintan menyalurkan Rp197,8 miliar kepada 285 debitur untuk mendukung penyediaan alat dan mesin pertanian modern.
Adapun Kredit Industri Padat Karya (KIPK) telah dimanfaatkan 63 debitur dengan nilai penyaluran Rp146 miliar. Program ini ditujukan untuk memperkuat usaha sekaligus menjaga keberlanjutan lapangan kerja. Airlangga menyebut Kredit Program sebagai wujud kehadiran negara dalam membuka akses pembiayaan. Ia mengatakan antusiasme masyarakat terhadap KUR terus meningkat sehingga ruang pembiayaan perlu diperluas sesuai kebutuhan sektoral.
“Kami berharap semakin banyak usaha rakyat yang tumbuh, menyerap tenaga kerja, dan naik kelas,” ujar Airlangga. Ia menyatakan dukungan pembiayaan tersebut diarahkan pula untuk menopang program prioritas Presiden, baik pada tahun ini maupun tahun depan.
Target Kredit Program 2027
Untuk 2027, target keseluruhan penyaluran Kredit Program ditetapkan Rp386,9 triliun. KUR direncanakan memperoleh porsi terbesar, sebesar Rp325 triliun. Pemerintah juga menyiapkan Kredit Usaha Pertanian (KUP) dengan target Rp1,3 triliun. Rinciannya terdiri atas KUP Alsintan Rp300 miliar dan KUP Peternakan Rp1 triliun.
Baca juga: Wamendag Roro: Pameran Jadi Jembatan Produk Indonesia ke Pasar Global
KUP merupakan pengembangan Kredit Alsintan dengan cakupan pembiayaan yang diperluas hingga usaha peternakan. Selain itu, target KIPK ditetapkan Rp600 miliar, sedangkan KPP dan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) masing-masing ditargetkan Rp30 triliun. Komite Kebijakan akan mengevaluasi target penyaluran Kredit Program setiap kuartal. Hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk mengoptimalkan target tersebut.
Dalam rapat, Komite juga membahas penggunaan kekayaan intelektual untuk mendukung akses KUR serta rencana memperluas pembiayaan bagi nelayan. Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan penyaluran Kredit Program pada 2027, di samping penetapan sasaran untuk berbagai program sektoral.
Relaksasi bagi debitur terdampak gempa
Untuk debitur KUR yang terdampak gempa di NTT, Komite menyepakati relaksasi melalui restrukturisasi kredit. Bentuknya dapat berupa pemberian masa tenggang dan/atau perpanjangan tenor. Kebijakan restrukturisasi dapat mulai diterapkan tahun ini, dengan dukungan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang membuka ruang restrukturisasi hingga tiga tahun di wilayah terdampak.
Selain restrukturisasi, suku bunga atau marjin KUR bagi debitur terdampak direncanakan menjadi 0 persen pada 2027 dan 3 persen pada 2028. Keringanan itu akan didukung pagu subsidi bunga atau subsidi marjin reguler. Ketentuan lebih lanjut akan diatur melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Peraturan Menteri Keuangan. Pemerintah menyatakan relaksasi tersebut diharapkan memberi kesempatan kepada debitur untuk menata kembali kondisi keuangan dan memulihkan kegiatan usaha setelah bencana.
Baca juga: Pemerintah Perkuat Investasi dan Kepastian Usaha di Batam
Pelaksanaan Kredit Program juga ditopang kebijakan fiskal dan tata kelola yang akuntabel. Sejalan dengan dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penguatan anggaran subsidi KUR 2026, pemerintah meningkatkan target penyaluran dari Rp295 triliun menjadi Rp325 triliun. Pemerintah menyiapkan penyesuaian pagu anggaran subsidi untuk pembayaran imbal jasa penjaminan (IJP) KUR Generasi I, khususnya untuk menyelesaikan tagihan yang telah diverifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tagihan yang masih dalam proses verifikasi akan diperhitungkan dalam anggaran 2027. Langkah tersebut ditujukan memberi kepastian kepada lembaga penjamin atau asuransi KUR dan mitra pelaksana.
Airlangga menegaskan bahwa penyaluran subsidi harus tepat sasaran dan disertai pengawasan. “Negara hadir bukan hanya dengan membuka akses permodalan, tetapi juga memastikan setiap rupiah subsidi sampai kepada pihak yang berhak,” katanya. Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen memenuhi kewajiban sambil memperkuat pengawasan agar Kredit Program memberi manfaat bagi masyarakat.
Rapat koordinasi turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, serta Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri. Hadir pula perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian UMKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, Kementerian Ekonomi Kreatif, BPKP, serta Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara. Kehadiran kementerian dan lembaga tersebut menunjukkan koordinasi lintas instansi dalam memperluas akses pembiayaan dan memperkuat ekosistem Kredit Program bagi usaha produktif.