Dante Ajak Asia-Pasifik Bersatu Hadapi Ancaman Resistansi Antimikroba
CIANJUR.CO - Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono mengajak negara-negara Asia-Pasifik memperkuat kerja sama dalam menghadapi resistansi antimikroba (AMR), yakni keadaan ketika kuman menjadi kebal terhadap antibiotik. Menurutnya, ancaman tersebut tidak dapat ditangani oleh satu negara secara mandiri karena dampaknya melintasi batas negara.
Pesan itu disampaikan Dante saat membuka High Level Dialogue on the Future of AMR in the Asia-Pacific di Jakarta, Rabu (11/11/2026). Dilansir dari Kementerian Kesehatan RI, ia menggambarkan kolaborasi regional seperti seikat sapu lidi: satu batang mudah patah, sedangkan sejumlah batang yang disatukan menjadi lebih kuat menghadapi tantangan.
“AMR adalah pandemi senyap yang dampaknya sama sekali tidak senyap. Tidak ada satu negara pun yang dapat menyapunya sendirian,” kata Dante. Perumpamaan tersebut menegaskan bahwa kerja sama perlu berlangsung bukan hanya saat dialog digelar, tetapi juga melalui komitmen dan tindakan setelah pertemuan selesai.
Dante menyatakan penetapan target global saja tidak cukup untuk menghentikan AMR. Setiap negara perlu mengambil langkah nyata dan bersedia bekerja bersama secara terbuka serta konsisten. Dengan demikian, target yang disepakati dapat diikuti upaya pelaksanaan, bukan berhenti sebagai kesepakatan di tingkat pertemuan.
Besarnya dampak AMR tercermin dalam data Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) 2021. Pada tahun itu, AMR menyebabkan 1,14 juta kematian secara langsung di seluruh dunia dan berkaitan dengan 4,71 juta kematian. Di Indonesia, angka kematian langsung tercatat 36.500, sementara 147.000 kematian lainnya berkaitan dengan AMR.
Baca juga: Kemenko PMK Koordinasikan Kesiapan Pelayanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027
Jika tidak ada intervensi serius, krisis tersebut diproyeksikan menyebabkan hingga 10 juta kematian pada 2050. Dampak ekonominya juga diperkirakan mencapai US$3,4 triliun per tahun pada 2030. Angka-angka itu menjadi latar bagi dorongan untuk memperkuat penanganan AMR, baik melalui kesepakatan internasional maupun kebijakan di tingkat negara.
Deklarasi Politik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2024 menetapkan target pengendalian AMR yang perlu dicapai pada 2030. Sasaran itu mencakup penurunan 10% dari 4,95 juta kematian terkait AMR bakteri, serta sedikitnya 60% negara memiliki rencana aksi nasional yang didanai. Target lainnya adalah memastikan 70% penggunaan antibiotik pada manusia berasal dari kelompok Access WHO, yang dinilai lebih aman dan efektif.
Di Indonesia, Kementerian Kesehatan menjalankan penguatan pengendalian melalui Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba 2025–2029 dan Strategi Nasional Sektor Kesehatan 2025–2029. Upaya tersebut juga mencakup penguatan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) di rumah sakit, agar penanganan AMR masuk ke dalam kegiatan pengawasan dan pelayanan kesehatan.
Sampai saat ini, sebanyak 1.635 rumah sakit atau 51% telah melaporkan pelaksanaan PPRA. Cakupan pemantauan rumah sakit meningkat dari 69 pada 2023 menjadi 139 pada 2024. Menurut Kemenkes, pemantauan itu turut diperkuat dengan perluasan pengumpulan data bakteri prioritas WHO dan penetapan laboratorium rujukan nasional.
Penguatan kebijakan juga diarahkan kepada pemerintah daerah. Melalui advokasi, Kemenkes mendorong komitmen daerah yang telah menghasilkan regulasi di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, dan Jawa Timur. Regulasi serupa juga terbit di Kota Surabaya, Kota Surakarta, serta Kota Pasuruan.
Baca juga: Plafon KUR 2026 Diusulkan Naik Jadi Rp325 Triliun, Relaksasi untuk Debitur Gempa NTT
Pemetaan mikrobiologi menunjukkan bahwa 131 dari total 514 kabupaten/kota telah memiliki peralatan dan tenaga terlatih untuk melakukan kultur serta uji kepekaan antibiotik. Data tersebut menggambarkan kapasitas laboratorium yang tersedia di daerah untuk mendukung pemeriksaan kuman dan mengetahui kepekaannya terhadap antibiotik.
Di sisi penggunaan obat, Dante mengingatkan dokter agar meresepkan antibiotik secara rasional dan sesuai indikasi medis. Penggunaan yang tidak tepat berisiko mempercepat terjadinya resistansi. Ia menekankan antibiotik tidak diperlukan untuk semua pasien, melainkan digunakan ketika infeksi disebabkan bakteri.
“Tidak perlu semua pasien menggunakan antibiotik. Antibiotik hanya digunakan kalau infeksinya disebabkan bakteri,” ujar Dante. Ia juga menjelaskan bahwa sebagian besar kasus demam disebabkan virus dan tidak memerlukan antibiotik. Karena itu, keputusan pemberian obat perlu mempertimbangkan penyebab infeksi, bukan semata-mata gejala demam.
Kemenkes mulai memasukkan uji kepekaan antibiotik dan penyusunan peta pola kuman sebagai bagian dari penilaian akreditasi rumah sakit. Langkah tersebut diharapkan membantu tenaga medis memilih pengobatan yang tepat sasaran. Pada saat yang sama, penguatan tata kelola itu ditujukan untuk mencegah kekebalan kuman dan melindungi masyarakat dari penggunaan antibiotik berlebihan, sehingga mutu pelayanan kesehatan tetap terjaga.
Baca juga: Kemendag Fasilitasi 104 Barcode GS1 untuk 39 UMKM
Dukungan terhadap langkah Indonesia disampaikan Direktur ReAct Asia Pacific, Dr. S.S. Lal. Ia mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam mendorong penanganan AMR, yang disebutnya sebagai isu kesehatan masyarakat global yang krusial. Lal menyebut 1,14 juta orang meninggal karena AMR setiap tahun secara global dan menyatakan setengahnya berada di kawasan Asia-Pasifik.
“Kami sangat berterima kasih kepada Indonesia dan Wakil Menteri Dr. Dante yang mengambil kepemimpinan. Ini adalah contoh bagaimana kepemimpinan diambil oleh pemerintah dan negara,” kata Dr. Lal. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai dukungan terhadap peran Indonesia dalam mendorong perhatian dan tindakan bersama atas persoalan AMR.
Melalui dialog tingkat tinggi di Jakarta, Kemenkes mendorong negara-negara Asia-Pasifik mengonsolidasikan praktik terbaik serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Pendekatan One Health yang diusung menghubungkan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Kemenkes juga menekankan perlunya indikator pemantauan AMR yang akurat dan terukur.
Kolaborasi kawasan itu diharapkan memperkuat pengendalian AMR sekaligus membangun fondasi layanan kesehatan nasional yang lebih aman dan berkualitas. Ajakan Dante untuk bekerja bersama bertolak dari pandangan bahwa ancaman ini memerlukan langkah berkelanjutan dari berbagai negara dan sektor.