Penataan Ruang Dinilai Kunci Kurangi Risiko Bencana di Indonesia
CIANJUR.CO - Penataan ruang perlu menjadi bagian mendasar dalam upaya melindungi masyarakat dan mengurangi risiko bencana di Indonesia. Aspek kebencanaan, menurut Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Lilik Kurniawan, harus diperhitungkan sejak awal penyusunan kebijakan pembangunan dan pemanfaatan wilayah.
Lilik menyampaikan hal itu ketika mewakili Menteri Koordinator PMK membuka Talkshow Hari Tata Ruang Nasional 2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tersebut mengangkat tema “Menata Ruang, Merajut Ekosistem: Menuju Negeri Tangguh Iklim dan Bencana”. Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, ia menilai keputusan mengenai tata ruang berkaitan langsung dengan perlindungan kehidupan dan keberlanjutan pembangunan.
Dalam sambutan yang dibacakannya mewakili Menko PMK, Lilik menyebut tata ruang lebih dari sekadar instrumen untuk mengatur pemanfaatan wilayah. “Tata ruang bukan sekadar instrumen untuk mengatur pemanfaatan wilayah, melainkan keputusan fundamental dalam melindungi kehidupan,” ujarnya. Ia juga mengaitkan penataan ruang dengan pengelolaan sumber daya alam dan upaya memastikan pembangunan tetap berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Urgensi perencanaan tersebut berkaitan dengan tingginya potensi ancaman bencana di Indonesia yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire. Risiko, menurut penjelasan dalam kegiatan itu, kian kompleks karena perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, serta tekanan terhadap lingkungan. Kondisi tersebut menuntut perubahan pendekatan penanggulangan bencana: bukan hanya merespons setelah bencana terjadi, melainkan mengantisipasi dan mengurangi risiko sejak pembangunan direncanakan.
Baca juga: Indonesia–Australia Jajaki Kelanjutan Kerja Sama Ketangguhan Bencana
Peran tata ruang berlaku sepanjang siklus penanggulangan bencana. Sebelum bencana, kajian bahaya dan risiko perlu menjadi dasar penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Penyusunannya juga perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga rencana pemanfaatan wilayah mempertimbangkan kondisi yang dapat memengaruhi risiko.
Ketika bencana terjadi, tata ruang dapat menjadi acuan untuk menentukan lokasi yang aman, jalur evakuasi, serta tempat pengungsian. Setelah bencana, perencanaan wilayah kembali diperlukan untuk menentukan lokasi rehabilitasi dan rekonstruksi. Cakupannya termasuk relokasi serta pemulihan sarana dan prasarana vital. Dengan demikian, pertimbangan ruang tidak berhenti pada penetapan rencana sebelum bencana, tetapi juga memandu tindakan saat keadaan darurat dan proses pemulihan.
Lilik menekankan agar pemulihan menerapkan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable, yaitu membangun kembali dengan lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan. Pemulihan, dalam pendekatan tersebut, tidak hanya mengembalikan keadaan seperti sebelum bencana. Proses itu juga menjadi kesempatan untuk mengurangi risiko dan membangun wilayah yang lebih tangguh, termasuk melalui penentuan lokasi dan pemulihan prasarana yang mempertimbangkan keselamatan.
Baca juga: Kemenko PMK Perkuat Surveilans Warga Hadapi Ancaman Zoonosis
Pengurangan risiko bencana, lanjut Lilik, perlu terintegrasi dalam kebijakan penataan ruang serta dokumen perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pelaksanaannya memerlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Pihak yang disebut mencakup ATR/BPN, BNPB, BMKG, Badan Informasi Geospasial (BIG), kementerian yang menangani lingkungan hidup, kehutanan dan infrastruktur, serta pemerintah daerah.
Di luar koordinasi antarlembaga, penguatan ketangguhan juga memerlukan kolaborasi pentahelix. Unsur yang dilibatkan meliputi pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil, dan media. Lilik menekankan perlunya pembagian peran yang jelas, mobilisasi sumber daya, serta aksi nyata yang terukur. Kolaborasi itu diarahkan untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem.
Talkshow tersebut menghadirkan Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana, Kepala BMKG Prof. Ir. Teuku Faisal Fathani, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, serta akademisi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia Prof. Dr. Tito Latif Indra. Diskusi juga melibatkan penanggap dari organisasi profesi, kalangan akademisi, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta BNPB.
Baca juga: Dante Ajak Asia-Pasifik Bersatu Hadapi Ancaman Resistansi Antimikroba
Kegiatan itu diharapkan membangun kesamaan perspektif dan mendorong langkah konkret lintas sektor untuk memasukkan aspek kebencanaan ke dalam kebijakan penataan ruang. Ukuran keberhasilan pembangunan, menurut pesan yang disampaikan Lilik, tidak cukup dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan mengurangi risiko bencana dan melindungi masyarakat juga menjadi bagian penting dari keberhasilan tersebut.
“Penataan ruang yang tepat bukan hanya mengatur wilayah, tetapi juga melindungi kehidupan,” kata Lilik. Ia menutup dengan menekankan sinergi dan komitmen bersama agar Indonesia semakin tangguh menghadapi perubahan iklim dan ancaman bencana. Pernyataan itu merangkum hubungan antara perencanaan ruang, koordinasi berbagai pihak, dan upaya perlindungan masyarakat yang menjadi pokok pembahasan dalam talkshow.