Indonesia–Australia Jajaki Kelanjutan Kerja Sama Ketangguhan Bencana
CIANJUR.CO - Penguatan kerja sama Indonesia dan Australia di bidang penanggulangan bencana serta bantuan kemanusiaan menjadi agenda pembahasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Kemitraan yang dikembangkan ke depan diharapkan menghasilkan program berkelanjutan sekaligus menjawab kebutuhan pemerintah daerah dalam membangun ketangguhan menghadapi bencana.
Seperti diberitakan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, dorongan tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, ketika menerima audiensi delegasi Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Pemerintah Australia. Pertemuan berlangsung di Kemenko PMK, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Audiensi itu menjadi forum konsultasi sekaligus penjajakan desain kerja sama kedua negara untuk melanjutkan kemitraan setelah Program SIAP SIAGA. Pembahasan mengenai arah kerja berikutnya dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah dan keberlanjutan dukungan, agar kemitraan tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan dalam jangka pendek.
Lilik menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Australia selama ini. Dukungan yang ia soroti terutama berkaitan dengan peningkatan kapasitas dan penguatan sistem penanggulangan bencana. Menurutnya, kemitraan tersebut telah berkontribusi dalam memperkuat kesiapsiagaan serta respons bencana di Indonesia.
Baca juga: Kemenko PMK Perkuat Surveilans Warga Hadapi Ancaman Zoonosis
Salah satu wujud dukungan yang dibahas ialah Logistics Hub di Kota Padang, Sumatera Barat. Fasilitas tersebut disebut sebagai salah satu warisan penting kerja sama Indonesia–Australia. Perannya sebagai pusat koordinasi logistik terlihat, antara lain, ketika Indonesia menghadapi Siklon Senyar yang berdampak pada tiga provinsi.
Keberadaan Logistics Hub membantu pengelolaan dan distribusi dukungan logistik dalam penanganan bencana. Pengalaman itu menjadi bagian dari pembahasan mengenai kontribusi kemitraan yang telah berjalan, sekaligus menunjukkan pentingnya dukungan yang memperkuat sistem dan mekanisme penanganan, bukan hanya kegiatan yang bersifat sesaat.
Dalam audiensi, Lilik mengusulkan lima area prioritas pengembangan kerja sama. Usulan pertama adalah penguatan tata kelola dan koordinasi Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD). Kedua, pengembangan Dashboard Personal KITA TANGGUH. Dua agenda tersebut masuk dalam rangkaian prioritas yang diajukan untuk dibahas dalam desain kemitraan berikutnya.
Baca juga: Dante Ajak Asia-Pasifik Bersatu Hadapi Ancaman Resistansi Antimikroba
Prioritas ketiga ialah penguatan koordinasi penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Berikutnya, Lilik mengusulkan penguatan tata kelola kolaborasi multipihak melalui Indonesia Disaster Management Summit (IDMS). Area kelima mencakup penguatan kapasitas koordinasi dan keberlanjutan pembangunan ketangguhan kawasan.
Lima usulan tersebut menjadi kerangka pengembangan kerja sama yang dibicarakan dalam konsultasi. Lilik menekankan bahwa program mendatang perlu diarahkan pada hasil dan manfaat yang nyata. Dukungan, menurutnya, harus memperkuat kapasitas, sistem, serta mekanisme kerja yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah secara berkelanjutan.
“Program kerja sama ke depan harus benar-benar menjawab kebutuhan daerah dan memberikan dampak nyata dalam memperkuat ketangguhan bencana,” tegas Lilik. Ia juga menekankan pentingnya memastikan setiap dukungan menghasilkan manfaat berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial.
Baca juga: Kemenko PMK Koordinasikan Kesiapan Pelayanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027
Delegasi DFAT Pemerintah Australia yang hadir terdiri atas Team Leader Paul Nichols, Partnership Advisor Tanya McQueen, Counsellor Paula Gerhardt, First Secretary Kedutaan Besar Australia Jacquin Lord, DRM Specialist Avianto Amri, serta Senior Program Manager Riri Silalahi.
Melalui audiensi tersebut, Kemenko PMK berharap kemitraan Indonesia–Australia dapat menjadi semakin terarah dan responsif terhadap kebutuhan. Keberlanjutan kerja sama diharapkan turut memperkuat tata kelola penanggulangan bencana nasional dan mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang lebih tangguh menghadapi bencana.