KADI Mulai Peninjauan Antidumping HRC dari Belarus dan Kazakstan
CIANJUR.CO - Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) memulai penyelidikan peninjauan kembali atau interim review atas penerapan antidumping terhadap impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, yang dikenal sebagai Hot Rolled Coil (HRC), dari Belarus dan Kazakstan. Penyelidikan tersebut dimulai di Jakarta pada Kamis, 12 November 2026.
Berdasarkan laporan Kementerian Perdagangan RI, Ketua KADI Frida Adiati menyatakan terdapat indikasi awal perubahan keadaan atau changes of circumstances pada HRC asal kedua negara. Perubahan keadaan dalam perdagangan produk tersebut ke Indonesia dinilai dapat memengaruhi margin dumping. Peninjauan ini secara khusus berkenaan dengan kemungkinan berubahnya besaran margin itu.
Sebelum memulai penyelidikan, KADI mengkaji kecukupan dan ketepatan bukti awal. Frida menjelaskan bahwa hasil kajian tersebut menunjukkan adanya dasar awal yang cukup untuk melanjutkan proses. “KADI menemukan adanya bukti awal yang cukup mengenai adanya perubahan keadaan pada perdagangan HRC asal Belarus dan Kazakstan ke Indonesia,” ujar Frida. Menurutnya, perubahan itu dapat menyebabkan perubahan besaran margin dumping.
Baca juga: Prabowo Targetkan Sekolah Unggulan Nagan Raya Rampung 18 Bulan
Cakupan barang yang diperiksa meliputi produk HRC dari kedua negara tersebut dalam 18 pos tarif. Klasifikasinya berdasarkan Harmonized System (HS) dan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022. Rinciannya adalah 7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.11, 7208.27.19, 7208.27.91, 7208.27.99, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.10, 7208.39.20, 7208.39.30, 7208.39.40, 7208.39.90, ex7208.90.10, ex7208.90.20, dan ex7208.90.90.
Daftar pos tarif tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103 Tahun 2024, yang kemudian diubah menjadi PMK Nomor 31 Tahun 2026. Dengan demikian, penyelidikan mencakup barang sesuai klasifikasi yang disebutkan dalam ketentuan tarif tersebut, bukan hanya berdasarkan penyebutan umum HRC.
Baca juga: Penataan Ruang Dinilai Kunci Kurangi Risiko Bencana di Indonesia
Pelaksanaan penyelidikan merujuk pada Pasal 73 ayat (2) huruf b dan Pasal 74 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2026 tentang Tindakan Pengamanan, Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan. Periode impor yang diperiksa adalah 1 Juli 2025–31 Juni 2026. Frida menyebut penyelidikan berlangsung paling lama 12 bulan, sesuai ketentuan dalam PP Nomor 39 Tahun 2026.
Seiring dimulainya proses, KADI telah menyampaikan pemberitahuan kepada pihak-pihak berkepentingan yang diketahui. Pihak tersebut mencakup industri dalam negeri, importir, serta perwakilan Belarus dan Kazakstan. Informasi juga diberikan kepada perwakilan pemerintahan kedua negara di Indonesia dan Kedutaan Besar RI di Belarus serta Kazakstan.
Baca juga: Indonesia–Australia Jajaki Kelanjutan Kerja Sama Ketangguhan Bencana
Pihak yang ingin memperoleh keterangan lebih rinci dapat menghubungi KADI di Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gedung I Lantai 5, Jakarta 10110. Permintaan informasi juga dapat disampaikan melalui email [email protected] dan [email protected].