Kemenko PMK Bahas Modul Kesiapsiagaan Bencana Nonalam bagi Pelajar
CIANJUR.CO - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong penguatan kesiapsiagaan pelajar dan mahasiswa terhadap bencana nonalam, terutama ancaman zoonosis dan penyakit infeksius baru. Upaya itu dibahas melalui penyusunan kerangka Modul Gerakan Sadar Bencana (GSB) Non-Alam, yang dirancang untuk lingkungan pendidikan dan melibatkan kementerian/lembaga serta berbagai mitra pembangunan.
Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, pembahasan modul berlangsung dalam rapat di Hotel Harris Vertu Harmoni, Jakarta, Senin (9/11/2026). Pertemuan tersebut diarahkan untuk membahas substansi kesiapsiagaan generasi muda, sekaligus mempertemukan pihak lintas sektor yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana dan pencegahan penyakit.
Asisten Deputi Bidang Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK, Andre Notohamijoyo, menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 menjadi pembelajaran mengenai besarnya dampak bencana nonalam. Dampak krisis semacam itu dapat menjangkau berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Karena itu, penanganan krisis kesehatan tidak cukup diposisikan sebagai urusan sektor kesehatan saja.
Menurut Andre, ancaman tersebut perlu dihadapi dengan kesiapsiagaan dan penanganan terpadu lintas sektor. Ia menyoroti bahwa lemahnya deteksi dini, kepentingan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri, dan koordinasi yang tidak jelas dapat memperbesar dampak krisis. “Pengalaman pandemi COVID-19 mengajarkan bahwa keterlambatan deteksi dini, ego sektoral, serta ketidakjelasan koordinasi dapat memperbesar dampak krisis,” ujarnya dalam rapat tersebut.
Baca juga: Indonesia–Austria Bahas Investasi Infrastruktur Transportasi
Andre juga menegaskan keadaan seperti itu tidak boleh terulang ketika muncul ancaman zoonosis maupun penyakit infeksius baru pada masa mendatang. Pernyataan tersebut menjadi salah satu alasan kesiapsiagaan perlu dibangun sebelum ancaman berkembang menjadi krisis. Dalam kerangka modul, upaya mengenali risiko dan memperjelas peran berbagai pihak dibahas bersama dengan penguatan koordinasi.
Ancaman zoonosis dan penyakit infeksius baru membutuhkan perhatian bersama karena berkaitan erat dengan interaksi manusia, hewan, dan lingkungan. Untuk itu, Andre menekankan perlunya memperkuat pendekatan One Health. Pendekatan ini mengintegrasikan kesehatan manusia, kesehatan hewan, serta kelestarian lingkungan dalam satu sistem kesiapsiagaan, bukan memperlakukan ketiganya sebagai unsur yang terpisah.
Dalam konteks koordinasi, Kemenko PMK memiliki peran strategis untuk memastikan konvergensi kebijakan dan kerja sama antarkementerian/lembaga. Penguatan upaya itu juga didukung Permenko PMK Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru, serta kebijakan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Kedua hal tersebut menjadi bagian dari landasan yang disebut dalam pembahasan kesiapsiagaan.
Lingkungan pendidikan dipandang penting untuk membangun budaya sadar bencana nonalam. Andre menjelaskan, pelajar dan mahasiswa bukan hanya kelompok yang perlu mendapatkan perlindungan saat wabah terjadi. Mereka juga dapat menjadi agen perubahan dan penggerak kesadaran kesehatan di keluarga, sekolah, kampus, serta masyarakat, sehingga peran mereka tidak berhenti pada menerima perlindungan.
Baca juga: Dua Kelinci Ekspor 24,9 Ton Produk ke Australia, Mendag Dorong Pemanfaatan Perjanjian Dagang
“Generasi muda harus ditempatkan bukan hanya sebagai objek perlindungan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pengurangan risiko bencana,” kata Andre. Ia menyebut pelajar dan mahasiswa berpotensi menggerakkan perilaku hidup bersih dan sehat, sekaligus membantu mengenali serta melaporkan tanda awal ancaman penyakit di sekitar mereka. Peran itu menghubungkan pengetahuan yang diperoleh dengan kewaspadaan di lingkungan sehari-hari.
Kerangka modul yang dibahas mencakup empat dimensi kesiapsiagaan. Pertama, pengenalan ancaman zoonosis dan penyakit infeksius baru. Kedua, pemahaman tentang ekosistem sehat dengan pendekatan One Health. Ketiga, penerapan protokol perlindungan di rumah dan satuan pendidikan. Keempat, penguatan deteksi dini serta surveilans berbasis masyarakat.
Materi yang direncanakan meliputi pengenalan rabies, flu burung, leptospirosis, dan antraks. Modul juga mencakup mekanisme penularan penyakit serta penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Selain mengetahui jenis penyakit dan cara penularannya, pelajar dan mahasiswa diarahkan untuk memahami tanda-tanda awal kejadian luar biasa (KLB).
Baca juga: Indonesia Dorong Aksi Regional Hadapi Resistansi Antimikroba
Untuk menyampaikan materi kepada pelajar dan mahasiswa, modul diarahkan menggunakan pendekatan interaktif. Bentuk yang disebut dalam pembahasan meliputi infografik, simulasi mandiri, dan studi kasus yang dekat dengan kehidupan mereka. Dengan demikian, rancangan penyampaian materi memadukan penjelasan mengenai ancaman dan perlindungan dengan kegiatan yang disusun agar berhubungan dengan keseharian peserta didik.
Rapat pembahasan diharapkan menghasilkan kesepakatan tentang kerangka substansi modul, pembentukan tim penyusun, serta pembagian tugas kontributor lintas sektor. Selain itu, Kemenko PMK berharap ada rencana uji coba modul di satuan pendidikan, termasuk di lokasi percontohan Proyek CARE-I. Rangkaian pembahasan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan CARE-I, pengurangan risiko bencana, dan pencegahan zoonosis serta penyakit infeksius baru.
Selanjutnya, Modul GSB Non-Alam diharapkan dapat terintegrasi dengan Peta Jalan SPAB 2025–2029. Integrasi itu dimaksudkan untuk mendukung penguatan kapasitas generasi muda dalam menghadapi berbagai ancaman bencana nonalam. Upaya tersebut juga diarahkan untuk membangun satuan pendidikan yang tangguh, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan melindungi generasi muda Indonesia dari risiko wabah serta krisis kesehatan di masa mendatang.