Indonesia Dorong Aksi Regional Hadapi Resistansi Antimikroba
CIANJUR.CO - Indonesia mendorong agar komitmen pengendalian resistansi antimikroba diwujudkan menjadi langkah nyata di tingkat regional. Tantangan ini, yang dikenal sebagai Antimicrobial Resistance (AMR), tidak lagi hanya dipandang sebagai ancaman pada masa depan. Dampaknya telah menjadi persoalan kesehatan masyarakat yang membutuhkan penanganan cepat, terpadu, dan berkelanjutan.
Pesan tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono saat membuka Konferensi Regional Asia Pasifik tentang Resistansi Antimikroba (AMR) 2026 di Jakarta, Senin (9/11). Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan RI, konferensi regional yang ketiga itu berlangsung pada 9–10 November 2026 bersama ReAct Asia Pacific. Pertemuan ini diarahkan menjadi ruang untuk membawa komitmen kebijakan ke tahap pelaksanaan.
Dante mengingatkan bahwa resistansi antimikroba tidak selalu berkembang melalui suatu wabah besar yang muncul tiba-tiba. Ancaman ini dapat tumbuh perlahan di berbagai lingkungan dan sektor, termasuk rumah sakit, peternakan, pertanian, sumber air, serta lingkungan masyarakat. Karena itu, persoalan AMR tidak terbatas pada layanan kesehatan manusia, melainkan berkaitan pula dengan aktivitas dan lingkungan di sekitarnya.
Jangkauan lintas sektor tersebut membuat kerja sama regional menjadi penting. Mikroorganisme yang kebal terhadap obat tidak mengenal batas negara maupun pembagian kewenangan. Konferensi di Jakarta menjadi momentum untuk membahas cara menerjemahkan kesepakatan dan kebijakan menjadi tindakan yang dapat diterapkan, bukan berhenti pada pernyataan komitmen.
Baca juga: Mendag Dorong Ekspor Produk Surya PT Synergy Infra Hijau
Besarnya risiko juga tergambar dalam data global tahun 2021. Resistansi antimikroba secara langsung menyebabkan lebih dari 1,14 juta kematian di dunia dan berkaitan dengan 4,71 juta kematian lainnya. Angka itu menunjukkan bahwa ancaman AMR berhubungan dengan berbagai kelompok masyarakat. Kementerian Kesehatan RI menyebut bayi baru lahir dengan sepsis, ibu pascapersalinan, petani, dan lanjut usia sebagai kelompok yang menghadapi risiko tersebut.
Di tingkat nasional, Indonesia telah memasukkan komitmen pengendalian AMR ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Strategi Nasional Pengendalian AMR Sektor Kesehatan 2025–2029. Kedua kerangka itu menjadi dasar bagi sasaran yang ingin dicapai dalam beberapa tahun ke depan, khususnya di rumah sakit dan dalam penggunaan antibiotik.
Pada 2029, pemerintah menargetkan 80 persen rumah sakit telah menjalankan Program Pengendalian AMR. Sasaran lainnya adalah 60 persen rumah sakit pemerintah patuh terhadap standar peresepan antibiotik sistemik secara empiris. Target tersebut menempatkan pelaksanaan program dan kepatuhan terhadap standar peresepan sebagai bagian penting dari upaya pengendalian.
Baca juga: PUKA, Bisnis Kerajinan yang Membuka Ruang bagi Crafter Disabilitas
Dante meminta agar capaian pada 2029 dapat dibuktikan melalui hasil, bukan hanya rencana. “Saat kita bertemu lagi nanti di tahun 2029, mari kita pastikan kita datang tidak hanya dengan rencana, namun membawa bukti dan hasil yang nyata,” ujar Wamenkes. Pernyataan itu menegaskan harapan agar komitmen yang dibahas dalam konferensi dapat terlihat dalam penerapan program.
Direktur ReAct Asia Pacific, Dr. S.S. Lal, juga menyoroti jarak antara komitmen dan pelaksanaannya. Menurut Lal, tantangan terbesar pengendalian AMR saat ini berada di lapangan. Kesenjangan masih terlihat, antara lain dalam kesesuaian rencana dengan anggaran serta penerapan pedoman pada praktik peresepan antibiotik di masyarakat.
Konferensi tersebut diikuti sekitar 90 delegasi dari 28 negara dan membahas tujuh pokok bahasan utama. Di antara agenda yang disebutkan ialah percepatan implementasi Deklarasi Politik PBB 2024, jaminan akses terhadap antibiotik esensial, serta penerapan pendekatan One Health. Pendekatan ini mengedepankan kolaborasi antara sektor kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.
Baca juga: Kemenko PMK Dorong Penguatan Kerja Sama Pendidikan Indonesia-Uni Eropa
Forum itu juga membicarakan antimicrobial stewardship, yaitu tata kelola penggunaan antibiotik secara bijak dan bertanggung jawab. Pembahasan tersebut berkaitan dengan tantangan yang disampaikan Lal mengenai penerapan pedoman peresepan di masyarakat. Dengan demikian, agenda konferensi mencakup kerja sama lintas sektor sekaligus perhatian pada penggunaan antibiotik.
Hasil pembahasan akan dirangkum dalam Multi-Stakeholder Recommendations Brief. Dokumen rekomendasi lintas pemangku kepentingan itu akan menjadi bahan evaluasi bersama menjelang pertemuan PBB pada 2029. Lal menegaskan bahwa pengendalian AMR tidak dapat dilakukan secara terpisah karena ancamannya melintasi batas negara dan kewenangan masing-masing sektor.
“Resistansi antimikroba tidak mengenal batas negara maupun kewenangan satu kementerian. Bakteri dan mikroorganisme lainnya tidak akan menunggu kita, jangan sampai kita yang justru saling menunggu,” kata Lal. Kementerian Kesehatan RI menyebut informasi konferensi tersebut disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik. Masyarakat dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email [email protected].