Ekspor SDA Tetap Berjalan Seperti Biasa, PT DSI Jadi Perantara Tunggal Mulai 2027
CIANJUR.CO - Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan kebijakan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tidak akan mengubah iklim usaha maupun aktivitas ekspor yang selama ini dijalankan pelaku usaha. Kebijakan tersebut berlaku penuh mulai 1 Januari 2027, dengan PT DSI berperan sebagai perantara tunggal ekspor.
Meski ada perantara tunggal, eksportir tetap dapat berhubungan langsung dengan pembeli atau buyer, melakukan negosiasi, menyepakati kontrak bisnis, dan mengirim barang seperti biasa. Berdasarkan laporan Kementerian Perdagangan RI, Budi menyampaikan penegasan itu dalam Sosialisasi Perkembangan Implementasi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dan Tata Kelola Ekspor SDA Strategis pada Jumat, 6 November.
“Per 1 Januari 2027, PT DSI menjadi perantara tunggal ekspor. Bapak dan Ibu eksportir tetap melakukan aktivitas ekspor seperti sekarang,” kata Budi. Ia menegaskan bahwa transaksi dan negosiasi antara eksportir dengan buyer tetap berlangsung dengan cara yang sama, sementara prosedur ekspor tidak berubah.
Dengan demikian, perubahan tata kelola tidak mengalihkan hubungan bisnis eksportir dengan buyer kepada PT DSI. Peran perantara tunggal tersebut ditempatkan pada proses setelah perizinan ekspor dari Kementerian Perdagangan selesai, yakni proses clearance melalui PT DSI. Budi menyatakan bahwa ketentuan ini mengikuti perubahan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas SDA strategis.
Baca juga: Kemendag Bekali 300 UMKM Jatim soal Mutu dan Syarat Ekspor
Sosialisasi yang menjadi tempat penyampaian keterangan itu dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Sejumlah pejabat turut hadir, yakni Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Aida Suwandi Budiman, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan sekaligus Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Dian Ediana Rae, Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman, Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma’ruf, serta Direktur Utama PT DSI Luke Thomas Mahony.
Penyesuaian aturan dan proses clearance
Kementerian Perdagangan telah mengevaluasi kebijakan ekspor sejak Juni 2026. Evaluasi itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas penyesuaian tata kelola ekspor komoditas SDA strategis yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. Budi menyebut evaluasi akan terus dilakukan secara periodik.
Seiring perubahan PP tersebut, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 15, 16, dan 17 Tahun 2026 akan disesuaikan. Budi menjelaskan bahwa setelah perizinan ekspor dari Kemendag selesai, eksportir akan mengikuti proses clearance melalui PT DSI. Ketiga Permendag itu mengatur ekspor komoditas strategis berupa batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy.
Untuk ketiga komoditas tersebut, eksportir perlu menyampaikan kontrak dan seluruh dokumen pelengkap pabean kepada PT DSI melalui portal NADI. Penyampaian dokumen itu menjadi bagian dari proses yang akan dijalankan dalam tata kelola baru, tetapi tidak menghapus ketentuan prosedur yang selama ini wajib dipenuhi eksportir.
Baca juga: Airlangga Dorong Percepatan Aksesi Indonesia ke OECD
Ketentuan yang tetap berlaku mencakup kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) untuk ekspor sawit, persyaratan Eksportir Terdaftar (ET) untuk ekspor batu bara, serta kewajiban Laporan Surveyor (LS) untuk ekspor paduan besi atau ferro alloy. Dengan penjelasan tersebut, pemerintah menyatakan prosedur komoditas yang sudah berlaku tetap menjadi bagian dari proses ekspor meskipun ada tahapan clearance melalui PT DSI.
Ketentuan masa berlaku Eksportir Terdaftar
Budi juga membahas masa berlaku ET yang ketentuannya berlaku hingga 31 Desember 2026. Ia mengimbau pelaku usaha mengurus ET dengan mengacu pada perubahan Permendag yang akan berlaku. Pengaturan bagi pemegang ET akan dibedakan berdasarkan waktu penerbitannya.
Eksportir yang telah memiliki ET sebelum 1 Juni akan memperoleh perpanjangan masa berlaku secara otomatis melalui perubahan Permendag. Masa berlaku itu disesuaikan dengan ketentuan tiga tahun, lalu dikurangi masa yang telah berjalan. Sementara itu, eksportir yang memperoleh ET mulai 1 Juni harus mengajukan kembali sesuai Permendag baru yang akan berlaku.
“Untuk eksportir yang memiliki ET sebelum 1 Juni, secara otomatis dengan perubahan Permendag masa berlaku diperpanjang sesuai masa berlaku tiga tahun dipotong yang sudah berjalan,” jelas Budi. Ia menambahkan, pemegang ET mulai 1 Juni perlu mengajukan kembali berdasarkan aturan baru tersebut.
Baca juga: Kemenko PMK Bahas Modul Kesiapsiagaan Bencana Nonalam bagi Pelajar
Kajian kebijakan DHE SDA
Dalam kesempatan yang sama, Budi menyampaikan bahwa Kementerian Perdagangan bersama kementerian dan lembaga terkait telah mengkaji kebijakan DHE SDA. Kajian itu dilakukan untuk memastikan kebijakan selaras dengan ketentuan dalam perjanjian perdagangan internasional. Pembahasan juga mencakup usulan penambahan negara yang memperoleh pengecualian dari kewajiban DHE SDA.
Budi mengatakan kajian atas usulan tersebut telah memperhatikan kesesuaian dengan perjanjian perdagangan internasional yang berlaku. Ia berharap kebijakan yang disusun dapat berjalan seiring dengan upaya meningkatkan ekspor Indonesia.
Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam nasional bagi kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kebijakan DHE SDA dan tata kelola ekspor komoditas SDA strategis merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut.