RIPPARNAS 2027–2045 Disiapkan untuk Perkuat Investasi Pariwisata
CIANJUR.CO - Pemerintah menyiapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) 2027–2045 sebagai landasan arah pembangunan pariwisata jangka panjang. Penyusunan rencana tersebut diarahkan untuk memperkuat investasi dan menghubungkan berbagai unsur ekosistem pariwisata, sehingga pembangunan destinasi dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional maupun daerah.
Seperti diberitakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, pemerintah menargetkan kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 4,9 persen hingga 5 persen pada 2029. Pada tahun yang sama, penerimaan devisa dari sektor ini diproyeksikan sebesar USD39,4 miliar. Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah menilai investasi, industri, dan pembangunan destinasi perlu diperkuat agar mampu menarik wisatawan dengan daya beli tinggi.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan bahwa pariwisata mempunyai potensi besar sebagai penghasil devisa. Dalam sambutan pada Kick-Off Penyusunan RIPPARNAS Tahun 2027–2045 di Jakarta, Selasa (10/11), ia menjelaskan bahwa jika jasa perjalanan wisatawan mancanegara dihitung sebagai ekspor jasa, pos tersebut dapat masuk tiga besar ekspor Indonesia. Ia juga menyebut pertumbuhan sektor ini berada pada kisaran 4–6 persen dan berbagai ukuran kinerjanya menunjukkan kenaikan.
Data yang disampaikan Susiwijono memperlihatkan perkembangan tersebut. Sepanjang Januari hingga September 2026, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) mencapai 12,01 juta, tumbuh 5,01 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada rentang waktu itu, perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) tercatat 938,84 juta perjalanan, atau meningkat 4,10 persen secara tahunan.
Sementara itu, pada Semester I-2026, devisa pariwisata mencapai USD8,43 miliar. Investasi di sektor pariwisata juga tumbuh 16,64 persen menjadi Rp39,68 triliun. Pemerintah memandang capaian kunjungan, perjalanan, devisa, dan investasi tersebut sebagai bagian dari perkembangan positif yang perlu disertai penguatan arah pembangunan, bukan hanya peningkatan jumlah wisatawan.
Baca juga: Harga Bapok di Pasar Gede Surakarta Relatif Terkendali Jelang Nataru
Arah pembangunan dan penguatan RIPPARNAS
Indonesia, menurut materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, tengah bertransformasi menuju pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan inklusif. Arah ini selaras dengan RPJMN 2025–2029, yang menetapkan 10 Destinasi Prioritas dan 3 Destinasi Regeneratif. Untuk menjalankannya, pengembangan destinasi perlu ditopang tata kelola yang baik, peningkatan kompetensi dan produktivitas sumber daya manusia, penguatan ekosistem, aksesibilitas dan konektivitas, serta investasi.
Peningkatan akses tidak berdiri sendiri. Perbaikan akses menuju destinasi, misalnya, perlu diikuti kesiapan pengelola, tenaga kerja, dan pelaku usaha setempat. Dengan dukungan tersebut, bertambahnya kunjungan diharapkan tidak berhenti pada aktivitas wisata, tetapi turut menggerakkan kegiatan ekonomi di daerah tujuan.
RIPPARNAS yang berlaku saat ini berlandaskan PP Nomor 50 Tahun 2011. Kerangkanya mencakup empat ranah: destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan. Keempat ranah itu dinilai tetap relevan sebagai fondasi, tetapi perlu diperkuat agar hubungan antaraspek, kebutuhan investasi, dan kontribusi pariwisata terhadap ekonomi wilayah dapat direncanakan secara lebih terukur.
Melalui RIPPARNAS 2027–2045, pemerintah mengharapkan adanya kesinambungan kebijakan lintas periode perencanaan. Dokumen tersebut juga diarahkan agar berfungsi melampaui pedoman jangka panjang dan menjadi instrumen operasional. Di dalamnya perlu ada target yang jelas, pemetaan peran serta tanggung jawab Kementerian dan Lembaga, serta kerangka pelaksanaan dan pemantauan yang dapat diukur.
Baca juga: Indonesia Usung Lima Prioritas untuk Perkuat Ketahanan ASEAN
Kerangka operasional itu diharapkan membantu menyelaraskan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di tingkat pusat maupun daerah. Dengan penyelarasan tersebut, investasi dapat diarahkan sesuai kebutuhan pengembangan destinasi. Perencanaan juga diharapkan memberi gambaran mengenai keterkaitan antara kebijakan, pelaksana, dan hasil pembangunan yang hendak dicapai.
Integrasi destinasi dengan pusat pertumbuhan
Pemerintah juga mendorong pergeseran dari pendekatan pembangunan pariwisata yang sektoral menuju pengembangan ekosistem ekonomi yang terintegrasi dengan pembangunan kewilayahan. Penetapan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), karena itu, perlu memperhitungkan hubungan fungsional antardaerah, potensi daya tarik, rantai nilai, serta keterkaitan destinasi dengan pusat pertumbuhan ekonomi.
Pusat pertumbuhan yang dimaksud meliputi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan industri, dan kawasan perkotaan. Hubungan dengan simpul transportasi seperti bandara, pelabuhan, dan stasiun juga perlu menjadi pertimbangan. Pendekatan tersebut menempatkan destinasi dalam hubungan yang lebih luas dengan kegiatan ekonomi dan konektivitas wilayah, bukan sebagai kawasan yang direncanakan secara terpisah.
Penetapan kawasan, menurut arah penyusunan RIPPARNAS, perlu ditopang justifikasi konseptual dan metodologis yang kuat. Dasar tersebut penting agar konsentrasi investasi, promosi, pengembangan atraksi, dan penyediaan infrastruktur dapat diarahkan secara tepat sasaran. Dengan demikian, berbagai kebutuhan pembangunan di kawasan yang saling terhubung dapat dipertimbangkan dalam satu kerangka.
Baca juga: Ekspor SDA Tetap Berjalan Seperti Biasa, PT DSI Jadi Perantara Tunggal Mulai 2027
RIPPARNAS diharapkan menjadi platform integrasi dan orkestrasi berbagai inisiatif pembangunan kepariwisataan. Pemerintah Pusat dan Daerah, Kementerian dan Lembaga, korporasi, serta pihak swasta perlu berkolaborasi agar intervensi pembangunan berjalan lebih fokus, sinergis, dan terukur. Koordinasi itu menjadi bagian dari upaya mendorong transformasi pariwisata yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.
Susiwijono menekankan bahwa kawasan yang dirancang secara khusus dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi pemerintah daerah. Ia berharap pengembangan pariwisata, terutama kawasan pariwisata di daerah, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan PDRB, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan realisasi investasi.
Menurut Susiwijono, pengembangan tersebut perlu menjadi bagian dari integrasi pembangunan kewilayahan yang membentuk ekosistem baru. Ia menyatakan bahwa kontribusi terhadap penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah merupakan ukuran penting yang diharapkan muncul dari pengembangan kawasan pariwisata.