Airlangga Dorong Percepatan Aksesi Indonesia ke OECD
CIANJUR.CO - Pemerintah Indonesia memperkuat langkah menuju keanggotaan penuh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak para menteri dan kepala lembaga mengokohkan komitmen agar proses aksesi berjalan lebih cepat, terukur, dan menghasilkan penyelarasan kebijakan yang tetap memperhatikan kepentingan nasional.
Seperti diberitakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, hal itu disampaikan Airlangga dalam Rapat Koordinasi Tim Nasional Aksesi Indonesia ke OECD pada Senin (9/11). Rapat tersebut digelar sebagai persiapan kunjungan Sekretaris Jenderal OECD ke Indonesia. Airlangga hadir sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Tim Nasional Aksesi Indonesia ke OECD.
Airlangga menempatkan proses aksesi sebagai bagian dari strategi besar untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Menurut dia, upaya menuju keanggotaan organisasi tersebut tidak semata-mata merupakan agenda diplomatik, melainkan juga instrumen transformasi kebijakan nasional. Penyelarasan dengan standar dan praktik terbaik global diharapkan memperkuat kualitas kebijakan, regulasi, serta pelaksanaannya.
Dalam keterangannya, Airlangga menyebut perbaikan tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa proses penyelarasan tetap dijalankan dengan mempertimbangkan kepentingan Indonesia, sehingga agenda internasional itu terhubung dengan kebutuhan pembangunan nasional.
Aksesi OECD juga diharapkan menopang target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Airlangga menjelaskan, hal itu berkaitan dengan reformasi struktural yang mendorong transparansi, efektivitas regulasi, dan penerapan kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy. Penguatan kualitas regulasi tersebut sejalan dengan agenda Asta Cita Pemerintah, yang menempatkan regulasi sebagai salah satu fondasi pembangunan nasional.
Baca juga: Kemenko PMK Bahas Modul Kesiapsiagaan Bencana Nonalam bagi Pelajar
Indonesia resmi menjadi negara aksesi OECD setelah OECD Accession Roadmap for Indonesia diadopsi pada Maret 2024. Peta jalan tersebut kemudian diserahkan secara resmi oleh Sekretaris Jenderal OECD pada Juni 2024. Tahapan yang sedang dijalani kini adalah Technical Review atau peninjauan teknis, yang dimulai pada September 2025.
Airlangga menyebut peninjauan teknis sebagai tahap penting karena menjadi ruang pembahasan mendalam antara Indonesia dan komite-komite OECD mengenai kesesuaian kebijakan nasional dengan instrumen hukum organisasi tersebut. Hingga saat ini, pembahasan telah dimulai pada 24 dari 25 bidang aksesi. Menurutnya, perkembangan itu mencerminkan komitmen Indonesia untuk menjalani proses secara menyeluruh dan terukur.
Bidang yang menjadi perhatian mencakup tata kelola regulasi, tata kelola publik, tata kelola perusahaan, investasi, statistik, persaingan usaha, serta pemberantasan korupsi. Rangkaian peninjauan diawali dengan pengumpulan informasi melalui pengisian kuesioner. Tahap berikutnya meliputi diskusi tatap muka dalam misi pencarian fakta atau fact finding mission, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembicaraan awal bersama komite-komite OECD.
Setelah rangkaian awal tersebut, pembahasan teknis akan menghasilkan Chair’s Letter yang memuat hasil peninjauan atas kebijakan Indonesia. Dengan demikian, prosesnya mencakup pengumpulan informasi, klarifikasi melalui pertemuan, hingga penyampaian hasil reviu. Pemerintah menargetkan seluruh proses aksesi dapat diselesaikan pada 2028.
Baca juga: Indonesia–Austria Bahas Investasi Infrastruktur Transportasi
Selama proses berlangsung, pemerintah akan menyempurnakan regulasi dan tata kelola nasional agar selaras dengan instrumen hukum OECD dan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Airlangga juga mengingatkan bahwa perhatian OECD tidak hanya tertuju pada rancangan kebijakan, tetapi juga efektivitas penerapannya. Karena itu, pelaksanaan reformasi menjadi bagian penting dari pekerjaan menuju keanggotaan.
Keterlibatan dalam proses tersebut, menurut Airlangga, tidak cukup hanya mengandalkan kementerian dan lembaga pemerintah. Dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta kelompok masyarakat lainnya juga perlu berpartisipasi. Ia menilai kualitas implementasi dan tingkat keterlibatan para pemangku kepentingan akan menentukan keberhasilan aksesi.
Airlangga secara khusus mendorong keterlibatan aktif parlemen atau DPR dalam penyelarasan kebijakan sesuai rekomendasi OECD. Dalam rapat itu, ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak selama proses berlangsung. Dukungan negara anggota OECD yang disebut antara lain datang dari Australia, Irlandia, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan Swiss, serta Asian Development Bank (ADB).
Menurut Airlangga, dukungan negara anggota dan mitra pembangunan mencerminkan kepercayaan internasional terhadap komitmen Indonesia menjalankan reformasi. Ia menyampaikan terima kasih atas dukungan tersebut, yang juga berkaitan dengan upaya memperkuat tata kelola agar semakin transparan, akuntabel, dan berstandar global.
Baca juga: Dua Kelinci Ekspor 24,9 Ton Produk ke Australia, Mendag Dorong Pemanfaatan Perjanjian Dagang
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti. Hadir pula Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Aida S. Budiman, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, dan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widi Putri.
Peserta lainnya mencakup Wakil Menteri Pertanian Alim Setiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, serta Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Amarulla Octavian. Turut hadir Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono, Wakil Ketua KPPU Hilman Pujana, dan Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata.
Dalam rapat itu juga hadir Sesmenko Perekonomian Susiwijono; Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi; Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Elen Setiadi; Analis Kebijakan Ahli Utama Rizal Edwin Manansang; serta perwakilan kementerian dan lembaga anggota Tim Nasional OECD. Kehadiran unsur pemerintah dan lembaga tersebut berlangsung dalam koordinasi persiapan kunjungan Sekretaris Jenderal OECD serta pembahasan agenda aksesi Indonesia.