Bupati Wahyu Tinjau Pilkades Digital di Ciranjang, Pastikan Pemilih Terlayani
CIANJUR.CO - Bupati Cianjur, dr. Mohammad Wahyu, meninjau pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Digital Serentak 2026 pada Minggu (8/11/2026). Kunjungan itu dilakukan untuk memeriksa kesiapan perangkat elektronik, kelancaran pemungutan suara, serta pelayanan bagi seluruh pemilih, termasuk lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.
Dikutip dari laman resmi CianjurKab, Pemkab Cianjur menyebut peninjauan berlangsung di TPS 3 SMA Plus PGRI Ciranjang, Desa Ciranjang, Kecamatan Ciranjang. Wahyu didampingi Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat beserta jajaran.
Baca juga: Bupati Cianjur Sambut 450 Prajurit Yonif 300/BJW dari Papua
Di lokasi, bupati mengamati penggunaan perangkat tablet sebagai sarana pemungutan suara. Hasil pemantauan dan koordinasi melalui konferensi video dengan sejumlah desa menunjukkan perangkat pendukung dilaporkan berfungsi dengan baik.
“Alhamdulillah, semua alat berjalan baik dan kita pastikan hal-hal yang menjadi pendukung juga lengkap,” kata Wahyu. Ia juga menyampaikan masyarakat terlihat antusias mengikuti Pilkades dan berharap pelaksanaannya sesuai harapan bersama.
Baca juga: Rembug Warga di Limbangansari Hadirkan Bantuan dan Layanan Publik
Wahyu turut memastikan pemilih lansia dan penyandang disabilitas memperoleh pelayanan. Sejumlah pemilih mendapat pendampingan petugas, termasuk warga pengguna kursi roda yang posisi perangkat tabletnya disesuaikan agar dapat memberikan suara dengan nyaman.
“Alhamdulillah berjalan lancar dan ada pendamping juga kalau misalkan terjadi kesulitan,” ujarnya.
Baca juga: Bupati Cianjur Ajak Pemuda Jadi Pelaku Utama Pembangunan
Menurut Wahyu, sistem digital diharapkan membuat pemungutan dan penghitungan suara lebih efisien serta cepat dibandingkan metode manual. Pemerintah Kabupaten Cianjur berharap Pilkades Digital Serentak 2026 berlangsung tertib, lancar, dan inklusif, sehingga seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan pemimpin desa bagi masa jabatan delapan tahun mendatang.