Pemerintah Dorong Ritel Modern dan Penyerapan Produk Lokal
CIANJUR.CO - Pemerintah mendorong penguatan sektor ritel dan produk lokal sebagai bagian dari upaya menopang pertumbuhan ekonomi. Peritel diharapkan meningkatkan efisiensi melalui transformasi digital, sementara kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu diperluas agar produk dalam negeri semakin banyak terserap dan mampu bersaing di pasar domestik.
Dalam siaran pers yang diterbitkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa rantai pasok perdagangan perlu diperkuat untuk mengejar sasaran pertumbuhan ekonomi 5,4–5,6 persen pada 2026 dan 6 persen pada 2027. Airlangga menyampaikan hal itu saat memberikan keynote speech secara daring pada National Summit Hari Ritel Nasional dan Bulan Mutu Nasional 2026, Rabu (11/11).
Menurut Airlangga, peritel perlu terus menyesuaikan diri dengan perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi perdagangan. Transformasi digital yang disebutnya mencakup strategi omnichannel serta pemanfaatan pembayaran non-tunai. Langkah tersebut disampaikan dalam kaitan dengan kebutuhan memperkuat rantai pasok, sekaligus menjaga efisiensi usaha dan kualitas produk yang beredar.
Peran ritel, sebagaimana dijelaskan dalam siaran pers tersebut, tidak hanya berada pada tahap penjualan. Sektor ini menghubungkan produsen dengan konsumen, membuka akses pasar bagi produk dalam negeri, dan membantu kelancaran distribusi barang kepada masyarakat. Karena itu, penguatan hubungan antara peritel dan UMKM dipandang penting untuk memperluas penyerapan produk lokal serta memperkuat daya saing pasar domestik.
Baca juga: Delapan Perusahaan Indonesia Ikuti Hajj Conference & Expo 2026 di Jeddah
Indikator perdagangan dan pembayaran digital
Airlangga menyebut kondisi keyakinan konsumen dan aktivitas perdagangan masih terjaga. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Oktober 2026 tercatat berada di level optimistis, yakni 119,9. Sementara itu, Indeks Penjualan Riil (IPR) September 2026 tumbuh 1,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi 221,3.
Dari sisi produksi, Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur pada Oktober 2026 mencapai 54,0. Angka itu menjadi level tertinggi sejak Maret 2024. Ketiga indikator tersebut menggambarkan perkembangan pada sisi konsumen, penjualan ritel, dan produksi manufaktur. Ketersediaan produk yang didukung aktivitas manufaktur menjadi bagian dari kondisi pasar yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan ritel.
Digitalisasi pembayaran juga membuka ruang bagi pelaku usaha untuk membuat transaksi lebih mudah dan efisien. Salah satu instrumen yang disoroti ialah QRIS. Pada Semester I-2026, jumlah transaksi QRIS meningkat dua kali lipat menjadi 12,55 miliar transaksi. Sistem pembayaran tersebut telah digunakan lebih dari 66 juta pengguna dan hampir 45 juta merchant, yang mayoritas merupakan pelaku UMKM.
Baca juga: Kemenko PMK Dorong Kesetaraan Hak Guru Disabilitas dalam RUU Sisdiknas
Besarnya jumlah pengguna dan merchant itu menunjukkan pemanfaatan pembayaran digital telah meluas dalam aktivitas perdagangan, termasuk di kalangan UMKM. Bagi sektor ritel, penggunaan sistem pembayaran non-tunai berjalan searah dengan dorongan Airlangga agar pelaku usaha menerapkan transformasi digital. Pemerintah juga menempatkan kemitraan UMKM sebagai salah satu cara memperbesar peluang produk lokal masuk ke pasar ritel.
Dukungan daya beli dan pembiayaan UMKM
Selain mendorong pelaku usaha, Pemerintah menyatakan terus menjaga daya beli masyarakat agar konsumsi dan perdagangan tetap terpelihara. Pada Triwulan IV-2026, bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram disalurkan kepada 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada periode yang sama, Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp300 ribu per bulan diberikan kepada 13,3 juta pekerja.
Untuk mendukung mobilitas masyarakat selama Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah menyediakan insentif dan diskon tarif transportasi dengan anggaran Rp883 miliar. Program tersebut menyasar 6,6 juta penumpang. Selanjutnya, pada 2027, insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) akan diperluas ke seluruh sektor. Insentif itu ditujukan bagi pekerja dengan penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) hingga Rp10 juta per bulan.
Baca juga: Pemerintah Tetapkan Empat Agenda untuk Percepat Transformasi Digital
Dukungan lain diarahkan pada akses pembiayaan produktif melalui Kredit Program Pemerintah, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Secara kumulatif, penyaluran Kredit Program Pemerintah sejak 2015 hingga 27 Oktober 2026 mencapai Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad kredit. Nilai dan jumlah akad tersebut menjadi bagian dari dukungan pembiayaan yang disiapkan untuk pelaku usaha.
Menurut penjelasan dalam siaran pers, pembiayaan diharapkan membantu UMKM meningkatkan kapasitas usaha dan kualitas produk, sekaligus memperluas jangkauan pemasaran. Penguatan kemampuan usaha itu berkaitan dengan peluang UMKM memasuki pasar ritel modern, sehingga keterhubungan antara pembiayaan, kemitraan, dan penyerapan produk lokal menjadi perhatian dalam upaya memperkuat perdagangan.
Menutup pemaparannya, Airlangga mengajak anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) dan pelaku usaha ritel memprioritaskan penyerapan produk lokal bermutu tinggi. Ia juga mendorong perluasan kemitraan strategis dengan UMKM serta modernisasi rantai pasok melalui digitalisasi yang efisien.