Kemenko PMK Dorong Kesetaraan Hak Guru Disabilitas dalam RUU Sisdiknas
CIANJUR.CO - Disabilitas tidak seharusnya menjadi penghalang seseorang untuk berkarier sebagai guru, selama ia memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan. Prinsip kesetaraan itu ditegaskan Plt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Katiman, dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
Seperti diberitakan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Katiman menyampaikan pandangannya dalam Webinar Nasional “Bedah RUU Sisdiknas” yang diselenggarakan Ikatan Guru Tunanetra Indonesia (IGTI), Minggu, 8 November 2026. Ia menekankan bahwa guru penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan.
“Guru penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berkarier di dunia pendidikan,” ujar Katiman. Pernyataan tersebut menempatkan kesempatan bekerja dan berkembang sebagai bagian dari pembahasan inklusivitas, bukan hanya persoalan akses peserta didik terhadap layanan pendidikan.
Baca juga: Pemerintah Tetapkan Empat Agenda untuk Percepat Transformasi Digital
Menurut Katiman, pendidikan inklusif perlu diterapkan pula di lingkungan kerja para pendidik. Artinya, guru penyandang disabilitas perlu memperoleh lingkungan yang aksesibel agar dapat menjalankan tugasnya. Dukungan yang dibutuhkan dapat berupa teknologi asistif, alat bantu mengajar, serta sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pekerjaan.
Dalam penyusunan RUU Sisdiknas, Kemenko PMK mendorong agar pengaturan mengenai hak guru diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Penyelarasan itu diarahkan untuk memastikan kesetaraan tidak berhenti pada pengakuan umum, tetapi tercakup dalam berbagai tahap dan aspek kehidupan profesi guru.
Jaminan yang didorong meliputi kesetaraan dalam rekrutmen, peningkatan kompetensi, promosi jabatan, tunjangan, jaminan sosial, dan perlindungan profesi. Dengan cakupan tersebut, pemenuhan hak berkaitan dengan akses untuk memasuki profesi, memperoleh pengembangan, serta mendapat perlakuan dan perlindungan dalam perjalanan karier.
Baca juga: Kemenkes Atur Seluruh Platform Kesehatan Digital, dari Telemedisin hingga Tarif
Pelaksanaannya juga perlu memperhatikan aksesibilitas sejak proses seleksi hingga pendidikan profesi. Kemenko PMK menyebut kebutuhan perangkat pembaca layar serta bahan belajar dalam format buku braille atau audio. Selain dukungan akses, diperlukan pula mekanisme pengaduan untuk menangani diskriminasi dan perundungan yang dialami guru penyandang disabilitas.
Katiman menambahkan, pemenuhan hak tersebut memerlukan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan. Pembagian peran di antara pihak-pihak itu, dukungan pendanaan, penyediaan akomodasi yang layak, serta pemantauan dengan indikator terukur dinilai menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan.
Ia mengingatkan agar jaminan kesetaraan tidak hanya tertulis dalam regulasi. “Jangan sampai regulasi hanya menjamin kesetaraan di atas kertas. Kita harus memastikan setiap guru, termasuk guru penyandang disabilitas, memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegasnya.
Baca juga: Tiga Tahun Sandbox Kesehatan, 39 Inovasi Lolos Pengujian
Katiman juga mengapresiasi inisiatif IGTI menggelar webinar tersebut. Pelibatan organisasi guru penyandang disabilitas, menurutnya, mencerminkan prinsip nothing about us, without us: penyusunan aturan mengenai hak penyandang disabilitas perlu melibatkan kelompok yang akan terdampak oleh aturan itu.
Ia berharap cakupan pemenuhan hak tidak terbatas pada guru penyandang disabilitas tunanetra, tetapi juga menjangkau guru dengan ragam disabilitas lainnya. Melalui penguatan RUU Sisdiknas, Kemenko PMK berharap ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan dapat terwujud, dengan prinsip no one left behind bagi seluruh pendidik tanpa terkecuali.