Pemerintah Perkuat Investasi dan Kepastian Usaha di Batam
CIANJUR.CO - Pemerintah berupaya memperkuat iklim usaha dan daya saing Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta realisasi investasi. Upaya itu mencakup penguatan regulasi, penyederhanaan tata kelola perizinan, penyediaan infrastruktur pendukung, serta perluasan pembiayaan produktif bagi masyarakat.
Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, penguatan Batam juga diarahkan untuk menjaga ketahanan ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo membahas agenda tersebut bersama Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Amsakar Achmad dalam pertemuan di Gedung Bida Utama Kantor BP Batam, Kepulauan Riau, Selasa (10/11).
Dalam pertemuan itu, Dradjad menyampaikan bahwa perhatian pemerintah mencakup praktik underinvoicing, perdagangan barang bekas atau balpres, serta impor ilegal. Menurut dia, praktik-praktik tersebut berpotensi mengganggu perekonomian dan iklim investasi sehingga perlu dihadapi melalui pengawasan dan penegakan kebijakan yang lebih optimal. Langkah itu, kata Dradjad, diperlukan untuk mempertahankan daya saing Batam sekaligus menjaga kondisi usaha tetap sehat.
Perhatian pada iklim usaha tersebut berjalan beriringan dengan capaian ekonomi dan investasi Batam yang menunjukkan tren positif. Pada Triwulan II 2026, pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 7,28%. Angka itu berada di atas pertumbuhan Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,99% dan pertumbuhan nasional sebesar 5,29%.
Realisasi investasi juga telah mencapai Rp59,73 triliun hingga Triwulan III 2026. Nilai tersebut setara dengan 85,33% dari target investasi tahunan Batam sebesar Rp70 triliun. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator kinerja kawasan, sementara pemerintah mendorong agar pertumbuhan investasi didukung kepastian berusaha dan infrastruktur yang memadai.
Baca juga: Produk Indonesia Raup Potensi Transaksi Rp450 Miliar di CIIE Shanghai
Laporan tersebut juga mengaitkan peningkatan investasi dengan perubahan sejumlah indikator kualitas hidup masyarakat Batam. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2025 tercatat 83,80, naik dari 83,32 pada 2024. Pada periode yang sama dalam paparan itu, angka kemiskinan disebut turun menjadi 3,81%, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun selama dua tahun berturut-turut hingga mencapai 7,57%.
Pemerintah menekankan bahwa investasi yang baik tidak hanya tumbuh sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga harus dirasakan masyarakat. Karena itu, agenda penguatan kawasan industri dan ekonomi makro turut disertai akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, khususnya perempuan prasejahtera.
Salah satu dukungan yang disiapkan adalah Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) Mekaar 8%. Program yang dijalankan di bawah arahan Presiden Prabowo dan selaras dengan Asta Cita itu menyediakan pembiayaan serta pemberdayaan bagi perempuan prasejahtera yang menjalankan usaha mikro. Plafon pembiayaannya mencapai Rp15 juta, tanpa agunan tambahan, dengan suku bunga 8% flat per tahun.
Untuk mendukung program tersebut, pemerintah mengalokasikan subsidi bunga sebesar Rp2,62 triliun. Dana itu ditujukan untuk mendukung target 1,7 juta nasabah hingga akhir 2026. Skema KPPS Mekaar mengadopsi model pembinaan kelompok PT PNM (Persero) dan dilengkapi pendampingan berkala yang wajib diikuti, dengan tujuan mendorong kemandirian usaha keluarga.
Baca juga: Pemerintah Dorong Ritel Modern dan Penyerapan Produk Lokal
Kepastian regulasi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat lingkungan usaha di Batam. Pemerintah menegaskan perlunya implementasi yang efektif atas regulasi turunan, terutama PP Nomor 25 Tahun 2025 dan PP Nomor 28 Tahun 2025. Dukungan terhadap pelaksanaan kedua peraturan itu diharapkan memberi kepastian hukum sekaligus meningkatkan efisiensi logistik.
Dengan dukungan regulasi tersebut, pemerintah berharap terbuka peluang untuk menata rantai pasok modern dan memperluas konektivitas antarmuda. Batam juga diharapkan dapat menjadi model percontohan atau benchmark bagi kawasan ekonomi strategis lain di Indonesia. Harapan itu ditempatkan dalam rangkaian upaya memperkuat daya saing kawasan, bukan hanya meningkatkan realisasi investasi.
Di sisi infrastruktur, pemerintah bersama BP Batam memberi perhatian pada dua layanan dasar yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan investasi bernilai tinggi, yaitu keandalan pasokan listrik dan kepastian ketersediaan air baku. Kebutuhan tersebut menjadi perhatian, terutama untuk mendukung industri seperti pusat data yang memerlukan kepastian layanan dasar.
Sejumlah langkah konkret disiapkan untuk menjawab kebutuhan industri tanpa mengganggu pasokan air bagi masyarakat. Langkah yang disebutkan meliputi rekayasa cuaca serta pemanfaatan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO). Keduanya menjadi bagian dari perhatian pemerintah dan BP Batam terhadap ketersediaan air baku, sementara keandalan energi listrik juga dipandang penting untuk menopang investasi.
Baca juga: Delapan Perusahaan Indonesia Ikuti Hajj Conference & Expo 2026 di Jeddah
Dradjad menyatakan pengembangan industri masa depan, termasuk pusat data dan ekonomi digital di Nongsa Digital Park, perlu dikawal agar momentumnya terjaga. Ia menekankan pentingnya kepastian energi dan air baku agar peluang strategis tersebut tidak hilang. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri turut disebut sebagai perhatian strategis dalam pelaksanaan arahan Presiden.
Dalam pernyataan penutupnya, Dradjad mengaitkan pengembangan KEK dan kawasan industri dengan upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi, daya saing industri, serta investasi nasional. Pertemuan dengan Amsakar itu juga dihadiri Wakil Ketua II Bidang Fasilitasi dan Kemudahan KEK Budi Santoso, Inspektur Kemenko Perekonomian Mirza Sofjanhadi Mashudi, serta Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis Kemenko Perekonomian Gunawan Pribadi.
Turut hadir Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenko Perekonomian I Ktut Hadi Priatna, Kepala Biro Hukum, SDM dan Organisasi Setdenas KEK Muksin, serta jajaran direksi PT PNM. Kehadiran unsur kementerian, pengelola kawasan, dan PNM berlangsung dalam pertemuan yang membahas penguatan investasi, kepastian usaha, kebutuhan infrastruktur, dan dukungan pembiayaan di Batam.