Pemerintah Tetapkan Empat Agenda untuk Percepat Transformasi Digital
CIANJUR.CO - Pemerintah Indonesia menetapkan empat agenda kebijakan untuk mempercepat transformasi digital nasional. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menekankan bahwa pengembangan tersebut harus lebih tepat sasaran, efisien, dan memiliki akses luas bagi masyarakat. Arah kebijakan itu sekaligus mencakup efisiensi belanja negara dan pemanfaatan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) di sektor keuangan.
Seperti diberitakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dradjad menyampaikan pesan itu saat menjadi pembicara utama secara daring dalam Seminar Nasional Perbanas Institute (SNAP) 2026, Selasa (10/11). Seminar tersebut mengangkat tema “Masa Depan Industri Keuangan Indonesia di Era Kecerdasan Artifisial: Inovasi, Kepercayaan Digital, dan Keberlanjutan”.
Agenda percepatan digital berlangsung di tengah tantangan fluktuasi harga minyak global dan ketegangan likuiditas modal internasional. Pemerintah juga menyoroti capaian ekonomi nasional: pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2026 tercatat 5,47%, yang disebut sebagai peringkat kedua tertinggi di G20. Sementara itu, nilai transaksi ekonomi digital diperkirakan mendekati USD100 miliar.
Menurut Dradjad, digitalisasi telah menjadi bagian penting dari struktur perekonomian dan menopang berbagai sektor, mulai dari produksi dan konsumsi hingga intermediasi keuangan. Tantangan berikutnya, kata dia, adalah memastikan konektivitas transaksi digital. Dengan demikian, penguatan digital tidak hanya bertumpu pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada keterhubungan aktivitas ekonomi yang telah mengadopsinya.
Baca juga: Kemenkes Atur Seluruh Platform Kesehatan Digital, dari Telemedisin hingga Tarif
Nilai ekonomi digital Indonesia hampir mencapai USD100 miliar pada 2025. Pertumbuhan dua digit di seluruh sektor ekonomi digital membuat nilai valuasinya menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Perkembangan tersebut ditopang oleh e-commerce, jasa keuangan digital, serta momentum adopsi AI yang semakin kuat. Indonesia juga menempati peringkat pertama di Asia Tenggara dalam volume dan pertumbuhan transaksi video commerce.
Besarnya aktivitas itu membuat transformasi digital dipandang sebagai agenda lintas sektor yang mendesak, bukan lagi pilihan. Pemerintah menilai fondasi digital nasional telah terbentuk kuat, tetapi peningkatan penggunaan data dan pemanfaatan AI menghadirkan tantangan baru. Karena itu, diperlukan bauran kebijakan yang komprehensif dan kuat untuk memperkuat fondasi sekaligus memitigasi risiko digital.
Adopsi teknologi oleh masyarakat dan pemerintah menjadi salah satu gambaran fondasi tersebut. Hingga Juni 2026, sekitar 66 juta pengguna telah menggunakan sistem QRIS, yang juga merangkul hampir 45 juta merchant. Di lingkungan birokrasi, hampir 95% pemerintah daerah—sekitar 518 dari total 546 daerah—telah memiliki ekosistem digital.
Survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut menunjukkan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61%, sedangkan tingkat literasi keuangan masyarakat berada pada 69,57%. Angka-angka itu menjadi bagian dari gambaran kesiapan digital dan keuangan yang menjadi dasar pemerintah menyusun empat agenda kebijakan.
Baca juga: Tiga Tahun Sandbox Kesehatan, 39 Inovasi Lolos Pengujian
Empat arah kebijakan digital
Agenda pertama adalah Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Daerah. Kebijakan ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia yang terbesar di Asia Tenggara, mempercepat digitalisasi keuangan daerah, serta meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan arah tersebut, penguatan digital di tingkat daerah ditempatkan bersama upaya memaksimalkan potensi ekonomi dan perbaikan layanan.
Agenda kedua menyasar efisiensi belanja pemerintah. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden dalam Sidang Paripurna DPR pada 16 Agustus 2026. Salah satu upaya yang ditempuh ialah penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dengan fitur pembayaran daring pada e-katalog. Fitur tersebut telah diterapkan sejak Oktober 2026, lalu diperluas melalui kerja sama e-katalog yang terhubung langsung dengan marketplace dan UMKM.
Agenda ketiga adalah pemanfaatan AI di sektor keuangan. Pemerintah ingin mengoptimalkan penerapan teknologi tersebut untuk menghasilkan nilai ekonomi dan mendukung keputusan yang lebih baik. Penguatan implementasi AI juga diarahkan pada bank-bank digital.
Baca juga: Sugiono Luncurkan Bantuan Sarana Menulis untuk 8 Juta Siswa SD
Agenda keempat mencakup pengembangan talenta digital dan kerja sama global. Pemerintah berfokus menyiapkan generasi muda serta tenaga kerja agar siap menghadapi kebutuhan digital, salah satunya melalui program Digital Talent Scholarship. Di tingkat internasional, Indonesia memantapkan posisi dengan menjadi pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) dan terlibat aktif dalam kerja sama regional, termasuk ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).
Dradjad menjelaskan bahwa manfaat transformasi digital diharapkan bekerja melalui tiga lapis. Lapis pertama berkaitan dengan perlindungan dasar, termasuk menjaga daya beli dan memitigasi risiko. Lapis kedua ialah inklusi dan pembiayaan dasar untuk memperluas akses keuangan masyarakat. Adapun lapis ketiga berorientasi pada produktivitas dan peningkatan kapasitas usaha.
Pada lapis produktif tersebut, UMKM diharapkan memperoleh bantuan pembiayaan atau permodalan agar dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan. Karena itu, menurut Dradjad, transformasi digital harus memiliki sasaran yang lebih tepat, berjalan lebih efisien, dan dapat diakses lebih luas. Ketiga lapis manfaat itu menghubungkan perlindungan masyarakat, perluasan akses keuangan, dan dukungan bagi pengembangan usaha.