Kemendag Fasilitasi 104 Barcode GS1 untuk 39 UMKM
CIANJUR.CO - Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) memfasilitasi pembiayaan 104 kode batang atau barcode GS1 bagi 39 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Para penerima merupakan peserta Program Product Placement Pilihan Busan (PPPB), program yang diarahkan untuk memperluas pemasaran produk UMKM.
Seperti diberitakan Kementerian Perdagangan RI, penyerahan fasilitas tersebut berlangsung dalam National Summit Hari Ritel Nasional (HRN) dan Bulan Mutu Nasional 2026 di Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/11). Kemendag menyebut dukungan bersama ritel modern itu ditujukan untuk meningkatkan daya saing produk UMKM.
Barcode GS1 membantu produk masuk ke dalam manajemen stok dan mendukung integrasi dengan jaringan ritel modern. Dengan demikian, fasilitasi ini berkaitan dengan kebutuhan teknis produk saat dipasarkan melalui saluran ritel, sekaligus membuka kemudahan akses ke pasar yang lebih luas. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengapresiasi dukungan APRINDO dalam rangkaian HRN 2026.
“Kemendag memfasilitasi barcode agar memudahkan pelaku usaha untuk mengakses pasar ritel modern. Selain itu, adanya barcode GS1 akan makin memudahkan akses pelaku usaha ke pasar luar negeri,” ujar Mendag Busan setelah menghadiri kegiatan tersebut.
PPPB perluas pemasaran produk terkurasi
PPPB diinisiasi Kemendag sebagai langkah untuk memperluas pemasaran produk UMKM. Dalam program ini, Mendag Busan mengkurasi usaha yang produknya dinilai potensial untuk naik kelas. Produk yang terpilih kemudian dipajang dan diperkenalkan di ruang tamu Mendag Busan di kantor Kemendag.
Baca juga: Wamendag Roro: Pameran Jadi Jembatan Produk Indonesia ke Pasar Global
Ruang tersebut menjadi tempat memperkenalkan produk kepada tamu yang datang, termasuk buyer luar negeri, pengusaha skala besar, dan perwakilan negara mitra. Selain kesempatan untuk ditampilkan, UMKM yang lolos kurasi dapat menerima beragam fasilitasi, mulai dari dukungan pemasaran hingga peningkatan kapasitas. Hingga kegiatan pada November 2026, PPPB telah berjalan selama lima periode sejak 2025.
Manfaat program juga dirasakan oleh pelaku usaha dari periode awal. Shelly, pemilik Salaku yang mengikuti PPPB periode pertama pada 2025, mengapresiasi fasilitas barcode yang menurutnya mendukung pengembangan usaha. Ia mengatakan peserta batch pertama tetap dapat menerima manfaat meskipun program telah berlanjut.
Salaku, kata Shelly, pada tahun ini berfokus untuk masuk ke pasar ritel. Ia memandang barcode sebagai penanda kredibilitas usaha sekaligus bukti bahwa kapasitas UMKM telah diakui dari sisi standar. Pernyataannya menunjukkan hubungan antara pemenuhan kebutuhan identifikasi produk dan upaya usaha untuk menjangkau saluran penjualan ritel.
Butet Rita Triana, pemilik Kain Ibu, juga menyambut baik fasilitasi tersebut. Menurutnya, barcode GS1 berguna untuk mengidentifikasi asal serta keterangan produk. Informasi itu dinilai dapat membantu Kain Ibu memperluas pasar hingga ke luar negeri. “Produk kami bisa lebih dikenal di luar negeri karena GS1 ini berlaku secara internasional,” ujar Rita.
Baca juga: Pemerintah Perkuat Investasi dan Kepastian Usaha di Batam
Rangkaian HRN dan dukungan kemitraan
National Summit HRN dan Bulan Mutu Nasional 2026 menjadi puncak peringatan HRN tahun ini. Rangkaian Hari Ritel Nasional berlangsung pada 2–11 November 2026, dengan agenda yang mencakup diskusi, kegiatan promosi produk lokal, serta penjajakan bisnis antara UMKM dan peritel.
Dalam National Summit, digelar pula gelar wicara dan seminar mengenai ritel. Salah satu narasumbernya adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Nurimansyah. Kegiatan tersebut juga menghadirkan perwakilan Badan Standardisasi Nasional (BSN), pelaku usaha ritel, dan pelaku usaha digital.
Pada kesempatan yang sama, 14 UMKM penerap SNI menerima Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI), sementara APRINDO memberikan penghargaan kepada peritel. Agenda lainnya ialah penandatanganan nota kesepahaman antara BSN dan APRINDO tentang Sinergi Penguatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian pada Ekosistem Ritel.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yang hadir dalam kegiatan, mengapresiasi penyelenggaraan HRN 2026. Ia menekankan perlunya dukungan berbagai pihak bagi kemajuan Indonesia, termasuk melalui sinergi dengan sektor ritel. “Semua pihak saling memerlukan, saling mendukung untuk kemajuan Indonesia, untuk kemakmuran Indonesia, untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, membuka tenaga kerja,” ujar Zulkifli.
Baca juga: Produk Indonesia Raup Potensi Transaksi Rp450 Miliar di CIIE Shanghai
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengikuti acara secara daring. Ia menyampaikan pentingnya penguatan kemitraan antara pelaku ritel dan UMKM untuk memperluas penyerapan produk lokal serta meningkatkan daya saing di pasar domestik. Airlangga mengajak APRINDO dan pelaku ritel memprioritaskan produk lokal bermutu tinggi, memperluas kemitraan strategis dengan UMKM, dan mendorong modernisasi rantai pasok melalui digitalisasi yang efisien.
Ketua Umum APRINDO Solihin turut mengapresiasi dukungan pemerintah terhadap rangkaian HRN 2026. Ia menyatakan ritel menggerakkan banyak sektor perdagangan. Menurut Solihin, di balik pertemuan barang dan konsumen terdapat mata rantai ekonomi yang melibatkan produsen, petani, UMKM, pekerja, distributor, logistik, dan masyarakat sebagai konsumen. Pertumbuhan ritel, ujarnya, berkaitan dengan investasi, lapangan kerja, distribusi produk, serta aktivitas ekonomi daerah.
Rangkaian HRN dimulai dengan peluncuran atau kick off pada 2 November 2026 di Bandung. Selanjutnya, Festival Produk Lokal Bermutu berlangsung pada 5–8 November dengan pameran produk dari 28 UMKM. Festival juga menggelar business matching yang mempertemukan 40 UMKM dengan 11 peritel anggota APRINDO.
Dalam festival tersebut, penjualan produk tercatat mencapai Rp94,6 juta, sedangkan potensi transaksi dari business matching mencapai Rp513,73 juta. PUKA, UMKM peserta PPPB Periode 2 2026, turut menjadi salah satu peserta festival. Rangkaian kegiatan itu menjadi bagian dari agenda HRN yang berpuncak pada National Summit di Bandung pada 11 November.