Kemenkes Atur Seluruh Platform Kesehatan Digital, dari Telemedisin hingga Tarif
CIANJUR.CO - Kementerian Kesehatan RI akan mengatur seluruh platform pelayanan kesehatan digital yang beroperasi di Indonesia. Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono mengatakan regulasi diperlukan agar perkembangan layanan digital berlangsung aman, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Cakupannya bukan hanya penggunaan teknologi, tetapi juga praktik telemedisin, pencatatan rekam medis, perizinan dokter, serta penetapan tarif pelayanan.
Penegasan itu disampaikan Dante dalam Forum Diseminasi Capaian dan Penguatan Kolaborasi Ekosistem Inovasi Teknologi Kesehatan di Indonesia, Sandbox Kesehatan Summit 2026, di Jakarta, Selasa (10/11). Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan RI, forum tersebut sekaligus menandai tiga tahun pelaksanaan program Sandbox Kesehatan, yang merupakan hasil kolaborasi Kemenkes RI dan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta.
Dante menyebut pengaturan sebagai salah satu tanggung jawab pemerintah terhadap layanan kesehatan digital. “Salah satu tugas pemerintah adalah mengatur the duty of the government is to govern yaitu memberikan regulasi bagi seluruh platform digital kesehatan yang ada di Indonesia,” ujarnya. Pernyataan itu menempatkan regulasi sebagai bagian dari pengelolaan ekosistem, seiring bertambahnya layanan yang menghubungkan masyarakat dengan informasi maupun konsultasi kesehatan.
Menurut Dante, inovasi kesehatan digital berkembang semakin cepat sejak pandemi COVID-19. Ragam layanan berbasis informatika yang muncul mencakup telemedisin dan konsultasi kesehatan daring, serta aplikasi PeduliLindungi. Perkembangan pemanfaatan teknologi juga terlihat ketika masyarakat mulai menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk mencari informasi dan memeriksa keluhan kesehatan sebelum berbicara dengan dokter.
Baca juga: Tiga Tahun Sandbox Kesehatan, 39 Inovasi Lolos Pengujian
Di balik kemudahan akses tersebut, muncul persoalan mengenai ketepatan informasi kesehatan yang beredar di ruang digital dan pihak yang bertanggung jawab atas informasi maupun layanan. Karena itu, pengembangan teknologi kesehatan perlu disertai mekanisme pengujian dan aturan yang dapat menjelaskan bagaimana layanan dijalankan. Tantangan itu menjadi salah satu alasan Kemenkes menerbitkan buku panduan Sandbox Kesehatan.
Panduan tersebut digunakan sebagai acuan untuk menguji inovasi, termasuk AI dan telemedisin, agar pengembangannya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kerangka pengaturan yang disampaikan Dante, layanan telemedisin perlu terhubung dengan pencatatan rekam medis yang baik. Informasi kesehatan juga harus memiliki dasar pertanggungjawaban hukum, sementara praktik telemedisin perlu diatur secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi penggunaan platform.
Ketentuan yang disiapkan turut menyentuh dokter yang memberikan konsultasi. Aspek perizinan praktik, termasuk Surat Izin Praktik (SIP), masuk dalam cakupan pengaturan. Penetapan tarif pelayanan kesehatan digital juga menjadi bagian yang akan diatur. Dengan demikian, ruang lingkup yang disebutkan Kemenkes mencakup tata kelola layanan, pencatatan, legalitas tenaga medis, dan biaya yang dikenakan kepada pengguna.
Dante juga menekankan bahwa tujuan digitalisasi kesehatan bukan sekadar menghadirkan layanan berbasis teknologi. Pemanfaatannya diharapkan memperluas akses masyarakat dan tidak memperbesar kesenjangan pelayanan antardaerah. Ia mencontohkan masyarakat di daerah, termasuk Papua, yang diharapkan dapat mengetahui dan mengakses dokter terdekat sesuai kebutuhan layanan kesehatan yang spesifik melalui platform digital.
Baca juga: Sugiono Luncurkan Bantuan Sarana Menulis untuk 8 Juta Siswa SD
“Pelayanan digital justru tidak akan memperbesar kesenjangan, melainkan mendekatkan layanan kesehatan secara konkret kepada masyarakat,” kata Dante. Pernyataan tersebut menegaskan harapan Kemenkes agar kemudahan yang ditawarkan layanan digital dapat menjangkau masyarakat di wilayah berbeda, sekaligus tetap disertai ketentuan yang mengatur keamanan dan pertanggungjawabannya.
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemenkes RI, Eko Sulistijo, menjelaskan bahwa penyelenggaraan Sandbox Kesehatan Summit 2026 mencerminkan komitmen kementerian mendorong pengujian inovasi teknologi kesehatan. Pengujian itu, menurut Eko, merupakan bagian dari transformasi kesehatan. Ia menilai inovasi dapat memberi peluang bagi para inovator Indonesia untuk menghadirkan solusi bagi peningkatan pelayanan masyarakat, baik pada layanan primer maupun rujukan.
Eko mengatakan inovasi yang lolos pengujian di Sandbox akan didorong agar memperoleh rekomendasi dari sisi regulasi maupun industri. Para inovator juga diharapkan dapat bergabung dengan mitra yang memperkaya layanan. Dengan jalur tersebut, pengujian tidak hanya menjadi tahap untuk menilai inovasi, tetapi juga berkaitan dengan kemungkinan pengembangan dan penerapannya dalam ekosistem layanan kesehatan.
Baca juga: RIPPARNAS 2027–2045 Disiapkan untuk Perkuat Investasi Pariwisata
Dukungan bagi pengembangan ekosistem itu turut disampaikan Head of Economics and Social Affairs British Embassy, Samuel Hayes. Ia mengatakan Inggris bangga mendukung Kemenkes RI dalam mengembangkan regulatory sandbox untuk inovasi kesehatan sejak 2023. Hayes menyebut jumlah peserta meningkat dibandingkan tahun pertama program: ketika itu 15 inovator mendaftar, sedangkan kini lebih dari 60 inovasi telah mengikuti proses pengujian dan 39 di antaranya memperoleh akreditasi.
Hayes juga menyampaikan pengalaman Inggris dalam penerapan regulatory sandbox. “Inggris sebenarnya menjadi negara pertama yang memperkenalkan regulatory sandbox pada 2015 melalui Financial Conduct Authority, setara OJK, untuk layanan keuangan,” ujarnya. Ia mengatakan pengalaman Inggris dapat dibagikan kepada Indonesia. Menurut Hayes, Inggris juga berada di garis depan dalam aspek keselamatan dan etika AI, yang dinilainya penting bagi pengembangan inovasi kesehatan digital.
Kolaborasi Indonesia dan Inggris di bidang tersebut berlandaskan kemitraan strategis kedua negara, Nota Kesepahaman antara Kemenkes RI dan Department of Health and Social Care Inggris, serta platform kesehatan Tangguh+ yang menyatukan berbagai bentuk kerja sama. Hayes berharap hubungan kolaborasi itu semakin erat seiring perkembangan inovasi teknologi kesehatan pada masa mendatang.