Dradjad Tekankan Konsistensi Kebijakan dan Penguatan Daya Beli
CIANJUR.CO - Penguatan daya beli masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian pemerintah untuk mempertahankan momentum pembangunan nasional. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menekankan perlunya konsistensi kebijakan, kepercayaan terhadap kondisi ekonomi, dan iklim usaha yang kondusif agar kegiatan ekonomi serta investasi dapat berkembang secara berkelanjutan.
Dalam program Indonesia Business Forum (IBF) tvOne bertema “Wakil Presiden Baru, Apa Efeknya bagi Ekonomi” di Jakarta, Rabu (18/11), Dradjad menyampaikan bahwa dinamika nasional perlu disikapi secara proporsional. Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, ia menilai stabilitas dan kesinambungan agenda pembangunan perlu dijaga di tengah berbagai perkembangan yang terjadi.
Dradjad mengatakan kondisi politik Indonesia relatif stabil dan proses demokrasi terus mengalami konsolidasi. Ia juga menekankan agar arah kebijakan ekonomi tetap sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam konteks itu, Dradjad menyatakan keyakinannya bahwa Presiden akan memilih wakil presiden yang menjalankan amanat konstitusi. “Saya sangat meyakini itu, Bapak Presiden akan mencari atau akan memilih Wapres yang betul-betul menjalankan pasal 33 dari Undang-Undang Dasar kita,” ujarnya dalam forum tersebut.
Baca juga: Indonesia Minta Dukungan Jerman Perkuat Perdagangan dan Investasi
Selain menyoroti kesinambungan kebijakan, Dradjad mengingatkan pentingnya membangun persepsi mengenai perekonomian berdasarkan data. Ia menilai narasi yang tidak ditopang data dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha. Dampaknya, menurut dia, dapat berlanjut pada kegiatan konsumsi dan investasi, sehingga pembahasan mengenai keadaan ekonomi perlu merujuk pada indikator yang dapat dipertanggungjawabkan.
Salah satu persepsi yang disorot adalah anggapan bahwa daya beli masyarakat melemah. Dradjad menjelaskan bahwa data konsumsi rumah tangga menunjukkan kegiatan ekonomi masyarakat masih tumbuh. Kenaikan konsumsi itu, menurutnya, bukan semata-mata akibat bertambahnya jumlah penduduk, tetapi juga mencerminkan aktivitas ekonomi yang terus berlangsung.
Ia menyebut pertumbuhan konsumsi rumah tangga dalam beberapa periode terakhir tetap berada di atas 5 persen, sedangkan rata-rata pertumbuhan penduduk berkisar 1 persen. Perbandingan tersebut menjadi bagian dari penjelasan Dradjad bahwa perkembangan konsumsi tidak cukup dibaca hanya dari perubahan jumlah penduduk. Data konsumsi juga memperlihatkan aktivitas belanja dan pengeluaran masyarakat di berbagai kelompok kebutuhan.
Dradjad mengakui pertumbuhan konsumsi untuk kebutuhan tertentu, seperti pakaian dan alas kaki, lebih rendah dibandingkan sektor lain. Namun, pengeluaran masyarakat juga bergeser menuju transportasi, komunikasi, restoran, hotel, dan pariwisata. Dalam data pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang ia paparkan, kelompok restoran dan hotel mencatat pertumbuhan tertinggi, sebesar 6,59 persen. Angka itu seiring dengan meningkatnya konsumsi makanan jadi pada jasa penyediaan makan dan minum.
Baca juga: Kemenko Perekonomian Bekali 43 Peserta Magang Batch 3 Angkatan II
Perubahan pola belanja, lanjut Dradjad, berkaitan pula dengan perkembangan teknologi dan disrupsi digital. Jika sebelumnya kegiatan belanja lebih banyak berlangsung secara langsung di pusat perdagangan, kini sebagian aktivitas beralih ke platform daring. Karena itu, perubahan kinerja pada sektor atau jenis usaha tertentu perlu dilihat bersama perkembangan konsumsi di sektor lainnya, bukan secara terpisah.
Pemerintah, kata Dradjad, terbuka menerima masukan mengenai kondisi daya beli selama disertai data yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, pemerintah mendorong program untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya Program Magang Nasional yang menargetkan 150.000 peserta dari lulusan perguruan tinggi. Program itu diharapkan memberi pengalaman kerja kepada lulusan baru sekaligus memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia usaha.
Penciptaan lapangan kerja juga didorong melalui penguatan iklim investasi dan peningkatan kegiatan sektor produktif. Upaya yang disebutkan meliputi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri (KI), penyederhanaan perizinan, serta percepatan penyelesaian hambatan usaha melalui gugus tugas debottlenecking di Kemenko Perekonomian. Kepastian hukum, tata kelola, dan transparansi turut dipandang penting untuk membentuk iklim usaha yang kondusif serta mendorong partisipasi sektor swasta.
Dradjad turut menyoroti perlunya mengembangkan inovasi dan potensi ekonomi daerah. Ia mencontohkan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), yang mengembangkan pengolahan hasil pertanian, serta Kabupaten Ngawi, yang menjalankan pertanian terpadu atau integrated farming dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan. Contoh tersebut menunjukkan bagaimana kreativitas dan pengolahan sumber daya lokal dapat menjadi pendorong pertumbuhan, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru.
Baca juga: Kemenkes Dorong Kesehatan Mental Masuk Sistem K3
Pengembangan inovasi daerah juga dikaitkan dengan upaya mendorong peran generasi muda dalam kegiatan ekonomi. “Pemerintah ingin mendorong inovasi dan kreativitas, dari generasi muda kita ya, dengan memberikan berbagai fasilitas, berbagai kemudahan, supaya anak-anak muda kita ini juga akan menjadi new entrepreneur,” kata Dradjad.
Ke depan, pemerintah menyatakan akan terus mengoptimalkan sumber daya dan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan merata. Konsistensi arah kebijakan, penguatan sektor produktif, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional.
Dalam kesempatan tersebut hadir pula Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto; Plt. Deputi I Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Fithra Faisal Hastiadi; Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Saleh Husin; serta Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura, dan Administrasi Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Kiki Verico.