Kemenko PMK dan Pemprov DIY Perkuat Surveilans Zoonosis
CIANJUR.CO - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperkuat pelibatan masyarakat dalam mendeteksi dan merespons ancaman penyakit zoonosis. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan advokasi dan sosialisasi pelibatan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam Surveilans Berbasis Masyarakat (SBM), yang berlangsung pada 19–20 November 2026.
Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, kegiatan tersebut diselenggarakan Kemenko PMK bersama Pemerintah DIY melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, dengan dukungan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) Indonesia. Penguatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat menjadi tujuan utama, terutama agar tanda ancaman penyakit dapat dikenali dan ditangani sebelum berpotensi memicu kedaruratan kesehatan masyarakat.
Surveilans berbasis masyarakat yang diperkuat dalam kegiatan ini menggunakan pendekatan One Health. Pendekatan tersebut melihat keterkaitan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan, sehingga pengenalan ancaman tidak hanya ditempatkan pada satu sektor. Forum PRB diharapkan menjadi penghubung antara warga dan layanan resmi yang sudah tersedia, bukan membentuk jalur pelaporan baru.
Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK, Andre Notohamijoyo, menjelaskan bahwa masyarakat perlu menyampaikan temuan melalui prinsip “Lapor Cepat, Tepat, dan Aman”. Ia menyatakan, “SBM bukan dibentuk untuk membuat sistem pelaporan baru,” melainkan memperkuat jejaring masyarakat dengan layanan resmi. Forum PRB lintas sektor juga perlu mengenali tanda awal kejadian tidak biasa dan meneruskannya dengan cepat kepada otoritas berwenang.
Baca juga: Sugiono Lantik 10 Pejabat dan Anugerahkan Satyalancana
Forum PRB didorong menjadi penggerak warga
Kepala Pelaksana BPBD DIY, Agustinus Ruruh Haryata, menekankan bahwa penanggulangan bencana perlu lebih mengutamakan pencegahan dan kesiapsiagaan, bukan hanya penanganan setelah kejadian. Menurut dia, bencana tidak terbatas pada gempa bumi atau banjir, tetapi juga dapat berupa wabah penyakit. “Pencegahan jauh lebih baik daripada penanganan setelah kejadian,” ujarnya.
Dalam konteks itu, Forum PRB memiliki peran strategis sebagai penggerak masyarakat sekaligus “mata dan telinga” untuk mengenali sinyal bahaya kesehatan di lingkungan. Keberhasilan SBM, menurut penjelasan dalam laporan tersebut, tidak semata-mata dinilai dari jumlah laporan yang masuk. Kecepatan tindak lanjut atas informasi juga menjadi ukuran penting karena informasi yang direspons dapat membantu mencegah jatuhnya korban jiwa.
Agustinus mendorong sinergi lintas unsur agar laporan dan respons dapat terhubung. Pihak yang disebut perlu bekerja bersama meliputi BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Puskesmas, Puskeswan, pemerintah kelurahan, serta komunitas relawan di tingkat lokal. Pelibatan unsur-unsur tersebut sejalan dengan pendekatan yang menghubungkan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.
Baca juga: Mendag Budi Santoso Dampingi Prabowo di KTT APEC 2026
Leptospirosis dan antraks menjadi perhatian
Ancaman yang menjadi perhatian tidak hanya bencana alam, seperti gempa bumi dan banjir, melainkan juga bencana nonalam berupa krisis kesehatan dan penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Di DIY, data kesehatan yang disampaikan dalam kegiatan itu menyoroti leptospirosis dan antraks sebagai dua penyakit zoonosis yang memerlukan kewaspadaan serius.
Leptospirosis berkaitan erat dengan kebersihan lingkungan, kawasan persawahan, genangan air, serta keberadaan tikus sebagai vektor. Sepanjang 2025, tercatat 153 kasus leptospirosis dengan 38 kematian di DIY. Angka tersebut menjadi bagian dari alasan penguatan kewaspadaan dan kemampuan masyarakat mengenali tanda bahaya di sekitar tempat tinggal maupun lingkungan kegiatan sehari-hari.
Untuk antraks, catatan kasus pada manusia di DIY menunjukkan peningkatan dari 36 kasus pada 2023 menjadi 38 kasus pada 2024. Kedua jenis penyakit tersebut memiliki data dan karakteristik yang berbeda, tetapi sama-sama masuk dalam daftar ancaman zoonosis yang perlu diperhatikan melalui kesiapsiagaan dan penyampaian informasi secara tepat.
Baca juga: Kemenko PMK Beri Penghargaan Kearsipan, Imam Machdi Tekankan Akuntabilitas
Kegiatan ini diikuti perwakilan dari lima kabupaten/kota di DIY, yakni Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo. Peserta berasal dari unsur organisasi perangkat daerah (OPD), Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian/Kesehatan Hewan, Forum PRB, akademisi, serta jejaring relawan. Keterlibatan beragam unsur tersebut memberi ruang bagi pembahasan tindak lanjut di tingkat daerah dan komunitas.
Sebagai langkah lanjutan, peserta merumuskan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) untuk periode 30, 60, dan 90 hari. Rencana itu menjadi panduan untuk melaksanakan sosialisasi, memetakan kontak layanan, serta melakukan pendampingan di tingkat kelurahan dan komunitas. Pelaksanaan kegiatan tersebut diarahkan agar upaya pencegahan zoonosis berjalan berkelanjutan di seluruh wilayah DIY.