UPDATE

Kemenkes Dorong Kesehatan Mental Masuk Sistem K3

18/11/2026 17:43

CIANJUR.CO - Jakarta, 17 November 2026 — Kementerian Kesehatan RI mendorong agar kesehatan mental pekerja menjadi bagian dari sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Penguatan ini diarahkan untuk mencegah risiko psikososial di lingkungan kerja, yang dapat berpengaruh terhadap keselamatan, produktivitas, serta kesejahteraan pekerja.

Seperti diberitakan Kementerian Kesehatan RI, Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono menyampaikan dorongan tersebut dalam Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat 2026 pada Selasa (17/11/2026). Seminar mengangkat tema “Dari Kesadaran Menuju Aksi: Mewujudkan Kesehatan Mental dan Kesejahteraan Pekerja di Indonesia”.

Dalam forum itu, Prof. Dante menjelaskan bahwa persoalan kesehatan mental di kalangan pekerja tidak selalu tampak. Sebagian pekerja memilih menyembunyikan tekanan yang mereka alami, sehingga persoalan tersebut berisiko luput dari perhatian. Ia menyebut beban kerja berlebihan, jam kerja panjang, perundungan, kekerasan, serta minimnya dukungan sosial sebagai hal-hal yang dapat memicu gangguan kesehatan mental.

Menurut Prof. Dante, isu ini perlu dilihat melampaui kondisi pribadi masing-masing pekerja. Kesehatan mental, kata dia, berkaitan langsung dengan keselamatan dan produktivitas, serta daya saing bangsa. Karena itu, upaya perlindungan tidak cukup hanya mendorong pekerja agar mampu menyesuaikan diri dengan tekanan yang ada.

Baca juga: Kemenko PMK Dorong PHBS dan Kolaborasi Cegah Zoonosis

“Kesehatan mental pekerja bukan hanya persoalan individu, melainkan isu strategis yang berkaitan langsung dengan keselamatan, produktivitas, dan daya saing bangsa,” ujar Prof. Dante. Ia menegaskan kesehatan jiwa perlu masuk ke dalam sistem manajemen K3 dan menjadi tanggung jawab pemberi kerja. Fokus penanganan, menurutnya, harus mencakup perbaikan sistem dan kondisi kerja, bukan semata-mata menuntut pekerja untuk beradaptasi.

Penekanan pada sistem kerja tersebut sejalan dengan upaya mencegah risiko psikososial sejak lingkungan kerja. Faktor seperti beban yang berlebihan, waktu kerja panjang, perundungan, kekerasan, dan kurangnya dukungan sosial disebut dapat memengaruhi kondisi mental pekerja. Dengan menjadikan kesehatan jiwa bagian dari manajemen K3, perhatian diarahkan pada kondisi yang berhubungan dengan risiko tersebut, sekaligus pada tanggung jawab pemberi kerja.

Untuk mendukung pencegahan, Kemenkes mengintegrasikan skrining kesehatan jiwa ke dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hingga Oktober 2026, lebih dari 54 juta penduduk dewasa dan lanjut usia telah menjalani skrining kesehatan jiwa melalui program tersebut. Angka itu menunjukkan jumlah penduduk dewasa dan lansia yang sudah mengikuti skrining sampai periode tersebut, sebagaimana disampaikan dalam keterangan Prof. Dante.

Baca juga: Pemerintah Ajak Investor Eropa Percepat Proyek Transisi Energi

Akses skrining bagi pekerja dibedakan menurut kelompok pekerjaannya. Bagi pekerja formal, pemeriksaan kesehatan jiwa diintegrasikan dengan pemeriksaan kesehatan berkala di tempat kerja. Sementara itu, pekerja informal dapat mengakses layanan melalui Puskesmas dan Pos Upaya Kesehatan Kerja. Prof. Dante menyampaikan bahwa jalur layanan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan bagi pekerja formal maupun informal.

Selain skrining, Kemenkes memperkuat dukungan psikologis awal melalui Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP) dan layanan Healing119. Masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam krisis kesehatan jiwa dapat mengakses layanan melalui 119 ekstensi 8 atau laman healing119.id. Kedua bentuk dukungan tersebut disebut sebagai bagian dari penguatan layanan, selain langkah skrining kesehatan jiwa.

Guru Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof. Robiana Modjo, juga menyoroti perlunya pengelolaan risiko psikososial secara terintegrasi. Ia menilai kesadaran tentang kesehatan mental perlu diwujudkan dalam kebijakan dan praktik nyata di lingkungan kerja, agar perlindungan terhadap pekerja tidak berhenti pada pengakuan bahwa isu tersebut penting.

Baca juga: Kemenko PMK Dorong Zakat Jadi Instrumen Pemberdayaan Masyarakat

“Pengelolaan risiko psikososial di tempat kerja perlu dilakukan secara terintegrasi,” ujar Robiana. Ia menekankan bahwa penerjemahan kesadaran menjadi langkah konkret diperlukan untuk membangun lingkungan kerja yang memungkinkan pekerja merasa aman, sehat, dan sejahtera. Pernyataan tersebut menempatkan kebijakan dan praktik di tempat kerja sebagai bagian penting dalam pengelolaan risiko psikososial.

Kemenkes menyebut perlindungan kesehatan mental pekerja membutuhkan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, fasilitas kesehatan, akademisi, dan pekerja. Upaya bersama itu diharapkan menjadikan perlindungan kesehatan mental bagian dari budaya kerja. Dengan begitu, perhatian di tempat kerja mencakup bukan hanya perlindungan kesehatan fisik, tetapi juga dukungan terhadap kesejahteraan psikologis setiap pekerja.

Informasi tersebut disiarkan Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan RI. Untuk keterangan lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email [email protected]. Keterangan biro mencantumkan Aji Muhawarman, ST, MKM, sebagai Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik.