UPDATE

BRIN Serahkan Rekomendasi Penguatan Kelembagaan Kelanjutusiaan kepada Kemenko PMK

20/11/2026 13:45

CIANJUR.CO - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyerahkan Naskah Rekomendasi Kebijakan “Urgensi Kelembagaan Kelanjutusiaan” kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Serah terima sekaligus diskusi publik itu berlangsung di Gedung B.J. Habibie, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).

Dokumen tersebut merupakan hasil kajian BRIN bersama Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Naskah disiapkan sebagai bahan pertimbangan untuk memperkuat koordinasi antarkementerian dan lembaga dalam penyelenggaraan layanan bagi lanjut usia atau lansia. Seperti diberitakan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, pembahasan juga mencakup pilihan kelembagaan yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan kelanjutusiaan.

Sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan mengikuti kegiatan tersebut. Mereka antara lain Asisten Deputi Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Kemenko PMK Ricky Radius Siregar, Direktur Kebijakan Pembangunan Manusia, Kependudukan dan Kebudayaan BRIN Rudi Arifiyanto, serta Komisioner Dewan Jaminan Sosial Nasional Michael Budi Lukman. Wakil Rektor IV UMM M. Salis Yuniardi hadir secara daring. Perwakilan Kementerian Kesehatan, Kemendukbangga/BKKBN, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pusat Statistik juga hadir.

Baca juga: Kemenko PMK dan Pemprov DIY Perkuat Surveilans Zoonosis

Dalam sambutan yang disampaikan mewakili Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN Nunung Nuryartono, Rudi menekankan perlunya tindak lanjut bersama kementerian dan lembaga terkait. Menurutnya, kerja bersama dibutuhkan agar hasil kajian dan rekomendasinya dapat dimanfaatkan dalam pengembangan kebijakan maupun layanan bagi lansia. Dengan demikian, penyerahan naskah menjadi bagian dari pembahasan untuk membawa hasil kajian ke proses kebijakan dan pelayanan.

M. Salis menyatakan UMM siap mendukung perumusan sekaligus pelaksanaan kebijakan kelanjutusiaan. Ia juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya. Dukungan kampus dan partisipasi masyarakat disebut sebagai bagian dari upaya yang dapat menyertai kerja kementerian dan lembaga dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Ricky Radius Siregar mengingatkan bahwa peningkatan jumlah penduduk lansia perlu diimbangi kesiapan layanan yang beragam. Kebutuhan yang ia sampaikan meliputi layanan kesehatan, perlindungan sosial, dukungan ekonomi bagi keluarga, serta perawatan jangka panjang. Layanan itu, menurut Ricky, perlu membantu lansia tetap sehat dan mandiri, sekaligus memungkinkan mereka terus berkontribusi di masyarakat.

Baca juga: Sugiono Lantik 10 Pejabat dan Anugerahkan Satyalancana

Setelah rangkaian pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan naskah secara simbolis. Dalam kajiannya, BRIN dan UMM memetakan tiga persoalan yang perlu menjadi perhatian: koordinasi lintas sektor yang belum optimal, pelaksanaan kebijakan yang belum konsisten, serta evaluasi dan akuntabilitas bersama yang masih perlu diperkuat. Ketiganya berkaitan dengan kebutuhan menyelaraskan peran pihak-pihak yang terlibat, menjalankan kebijakan secara konsisten, dan memperkuat penilaian serta pertanggungjawaban bersama.

Untuk menjawab persoalan tersebut, kajian menawarkan tiga alternatif penguatan kelembagaan. Pilihan pertama adalah mengoptimalkan peran Kementerian Sosial melalui tata kelola kolaboratif. Dua pilihan lainnya ialah membentuk Dewan Nasional Kelanjutusiaan atau membentuk Badan Kelanjutusiaan. Kajian tidak menetapkan satu pilihan sebagai keputusan akhir; ketiganya perlu ditelaah lebih lanjut.

Baca juga: Mendag Budi Santoso Dampingi Prabowo di KTT APEC 2026

Penelaahan atas alternatif itu perlu mempertimbangkan efektivitas, kejelasan kewenangan, manfaat bagi pelayanan, dan keberlanjutan pembiayaan. Pertimbangan tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan karena masing-masing opsi menyangkut bentuk penguatan kelembagaan yang berbeda. Kemenko PMK akan memfasilitasi pembahasan lintas kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam naskah.

Agenda yang didorong dalam tindak lanjut mencakup penyempurnaan regulasi kelanjutusiaan dan penegasan pembagian peran hingga ke pemerintah daerah. Selain itu, integrasi data diperlukan untuk memantau akses serta mutu layanan. Penguatan perawatan jangka panjang juga masuk dalam agenda, termasuk peningkatan kompetensi pendamping lansia dan pengembangan layanan berbasis keluarga serta komunitas.