Kemenko PMK Pimpin Komite Pengarah Program JENGGALA
CIANJUR.CO - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) ditetapkan sebagai Host sekaligus Ketua Pengarah I Program JENGGALA. Komite Pengarah tersebut dibentuk untuk mengoordinasikan program yang mendorong kepemimpinan perempuan muda dalam membangun ketahanan iklim, sekaligus menjaga agar pelaksanaannya selaras dengan kebijakan dan inisiatif yang telah berjalan.
Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, pembentukan komite berlangsung di Kedutaan Besar Kanada, Jakarta, pada Selasa (17/11/2026). Pertemuan itu dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, yang akrab disapa Lisa. Ia hadir atas undangan Yayasan Plan International Indonesia.
JENGGALA merupakan singkatan dari Jaringan Pemuda untuk Gerakan Gender dan Ketahanan Iklim Berkelanjutan. Program ini dirancang sebagai kerja sama empat tahun dengan pendanaan Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada. Pelaksanaannya dilakukan Plan Indonesia bersama Plan International Canada dan Forum Aktivis Muda Mudi (FAMM) Indonesia.
Program tersebut menyasar lima kabupaten. Empat wilayah berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, dan Nagekeo. Satu wilayah lainnya adalah Kabupaten Takalar di Sulawesi Selatan. Sasaran program mencakup organisasi pemuda dan perempuan di kawasan perdesaan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Intervensi yang direncanakan meliputi penguatan keterampilan pertanian cerdas iklim, adaptasi perubahan iklim yang inklusif, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta peningkatan kepemimpinan dan partisipasi perempuan muda. Dengan cakupan tersebut, JENGGALA tidak hanya berfokus pada kegiatan terkait iklim, tetapi juga pada kapasitas organisasi dan keterlibatan kelompok muda di wilayah sasaran.
Baca juga: Pemerintah Dorong Kolaborasi Pemberdayaan Masyarakat hingga Daerah
Dalam arahannya, Lisa meminta agar program memiliki fokus dan nilai tambah yang jelas, serta terhubung dengan program pemerintah dan inisiatif mitra pembangunan yang sudah ada. Menurut dia, inisiatif baru semestinya memperkuat upaya yang berlangsung, bukan menggandakan kegiatan. Perempuan muda berusia 18–30 tahun, kata Lisa, perlu menjadi salah satu kekhususan JENGGALA.
“Salah satu keunggulan yang perlu diperkuat adalah kepemimpinan perempuan muda usia 18–30 tahun, sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi penggerak dan pengambil keputusan dalam aksi ketahanan iklim di wilayahnya,” tegas Lisa. Penekanan itu menempatkan perempuan muda dalam peran aktif, bukan sekadar sebagai kelompok penerima kegiatan.
Lisa juga mendorong agar JENGGALA memanfaatkan ekosistem organisasi masyarakat sipil yang telah terbentuk. Ia secara khusus menyebut 50 organisasi yang tergabung dalam CSO Working Group Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI). Menurutnya, keterhubungan dengan jaringan itu diperlukan untuk memperkuat sinergi dan memperluas jangkauan advokasi, sekaligus menghindari jalur koordinasi yang berjalan sendiri.
“Jangan membangun jejaring baru yang justru terpisah dari program yang sudah ada. Manfaatkan dan perkuat jejaring 50 organisasi masyarakat sipil dalam CSO Working Group RAN GPI. Prinsipnya, bukan mengulang, melainkan menghubungkan,” ujar Lisa. Arahan tersebut menegaskan bahwa pengembangan JENGGALA perlu bertumpu pada jejaring yang tersedia, bukan membentuk koordinasi terpisah.
Baca juga: Kemendag Perkuat Pengawasan Impor Post-Border Berbasis Risiko
Aspek keberlanjutan juga diminta masuk sejak tahap perencanaan. Lisa menekankan bahwa praktik baik dari program perlu didokumentasikan, capaian dan dampaknya diukur, lalu disiapkan agar bisa direplikasi di daerah lain. Hasil program juga diharapkan terhubung dengan kebijakan dan perencanaan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Keberlanjutan tidak boleh baru dipikirkan ketika program akan berakhir,” jelas Lisa. Ia meminta agar sejak awal dipikirkan cara menjaga perkembangan kapasitas lokal, mereplikasi praktik baik, dan memasukkan hasil program ke dalam sistem pembangunan. Dengan persiapan tersebut, manfaat JENGGALA diharapkan tidak berhenti saat dukungan program berakhir.
Dalam pelaksanaannya, perempuan muda diharapkan terlibat secara bermakna pada seluruh tahapan, mulai dari perencanaan dan pengambilan keputusan hingga pelaksanaan serta evaluasi. Pendekatan partisipatif diperlukan untuk menggali persoalan nyata di tingkat tapak, sehingga bentuk intervensi dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.
Riset dan identifikasi kebutuhan di wilayah sasaran selanjutnya perlu dikawal agar masuk ke mekanisme perencanaan daerah, termasuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dengan demikian, kebutuhan yang dihimpun melalui program dapat ditindaklanjuti melalui anggaran pemerintah daerah maupun desa.
Baca juga: Kokopit COCOKIM Ekspor Perdana ke Taiwan Senilai Rp138 Juta
Selain Kemenko PMK sebagai Host dan Ketua Pengarah I atau Program Steering Committee (PSC), Kementerian PPN/Bappenas ditetapkan sebagai Ketua Pengarah II. Pembentukan komite menjadi instrumen koordinasi untuk menjaga keselarasan dan keberlanjutan hasil JENGGALA. Penetapan ini turut mempertimbangkan Nota Kesepahaman Kemenko PMK Nomor 02/AP.02/05/2026 dan Plan Indonesia Nomor 244/Partnership/FY26/YPII/CO/V/2026.
Sebelum dokumen kerja sama disepakati, Kemenko PMK meminta Plan Indonesia melengkapi sejumlah dokumen pendukung sebagai bagian dari kesiapan implementasi. Dokumen itu mencakup pemetaan program yang telah berjalan di lima kabupaten sasaran, data dasar atau baseline, serta profil penerima manfaat.
Kelengkapan lain yang diminta meliputi peta pemangku kepentingan, mekanisme koordinasi lintas sektor, strategi keberlanjutan dan replikasi praktik baik, serta indikator keberhasilan terukur mengenai kepemimpinan perempuan muda dan ketahanan iklim. Melalui Komite Pengarah, Kemenko PMK mengawal penyelarasan JENGGALA dengan kebijakan pembangunan yang telah berjalan. Koordinasi lintas sektor dan keterlibatan pemerintah daerah diharapkan mendukung integrasi praktik baik program ke dalam sistem pembangunan nasional dan daerah.