UPDATE

Indonesia Paparkan Aksi Antisipatif Bencana di Forum Asia Pasifik

20/11/2026 13:49

CIANJUR.CO - Indonesia membawa pengalaman memperkuat Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD) ke forum Asia Pasifik. Dalam forum tersebut, pemerintah memaparkan upaya menghubungkan informasi risiko dan peringatan dini dengan tindakan kesiapsiagaan yang terencana, sebagai bagian dari pengurangan risiko bencana.

Asisten Deputi Penanganan Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Merry Efriana, menjadi salah satu narasumber dalam Asia-Pacific Dialogue Platform (APDP) 2026 on Anticipatory Action di Bangkok, Thailand, Selasa (17/11/2026). Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Merry menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat upaya tersebut.

APDP 2026 diikuti negara dan wilayah dari berbagai bagian Asia Pasifik. Pesertanya meliputi Indonesia, India, China, Hong Kong, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Filipina, Thailand, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Timor-Leste, Sri Lanka, Maldives, dan Afghanistan. Pertemuan ini menjadi ruang untuk bertukar pengalaman dalam memperkuat sistem peringatan dini sekaligus mengembangkan aksi antisipatif menghadapi bencana.

Baca juga: Kemenko PMK Dorong Kampus Jadi Pusat Talenta dan Inovasi

Dalam sesi tematik “From Policy to Practice: Institutionalising Anticipatory Action through National Systems”, Merry menjelaskan pendekatan Indonesia melalui empat elemen. Pertama, penyediaan informasi risiko dan peringatan dini. Kedua, penyusunan aksi antisipatif yang terencana. Elemen berikutnya ialah koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta pembiayaan yang fleksibel dan akuntabel.

Keempat elemen itu menggambarkan rangkaian yang menghubungkan informasi dengan tindakan. Peringatan dini menjadi salah satu unsur, sementara aksi yang direncanakan, koordinasi para pihak, dan dukungan pembiayaan menjadi bagian dari pendekatan yang dipaparkan Indonesia. Dengan kerangka tersebut, AMPD tidak hanya ditempatkan sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai upaya mendorong respons sebelum dampak bencana semakin besar.

Pengembangan AMPD di dalam negeri dilakukan secara kolaboratif melalui Pokja AMPD Indonesia. Kementerian/lembaga dan berbagai pemangku kepentingan dilibatkan sejak tahap awal pengembangan hingga penyusunan regulasi nasional. Proses tersebut menghasilkan salah satu capaian penting berupa Peraturan Menteri Koordinator PMK Nomor 2 Tahun 2026 tentang Strategi Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Aksi Merespons Peringatan Dini Bencana.

Baca juga: BRIN Serahkan Rekomendasi Penguatan Kelembagaan Kelanjutusiaan kepada Kemenko PMK

Peraturan itu telah ditandatangani Menteri dan saat ini masih dalam proses pengundangan di Berita Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, pengalaman Indonesia yang disampaikan di forum regional mencakup pengembangan pendekatan AMPD sekaligus penyusunan aturan untuk mendukung sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaannya.

Selain kebijakan dan regulasi, Indonesia membagikan praktik AMPD berbasis masyarakat dari Kalurahan Plembutan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengalaman tersebut menekankan peran partisipasi warga dan kepemilikan lokal dalam menerjemahkan peringatan dini menjadi tindakan kesiapsiagaan. Inisiatif Kalurahan Plembutan juga berhasil masuk tiga besar Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik DIY Tahun 2026.

Baca juga: Kemenko PMK dan Pemprov DIY Perkuat Surveilans Zoonosis

Merry menegaskan penanggulangan bencana merupakan urusan bersama, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Karena itu, pelaksanaan AMPD membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, media, serta masyarakat. Setiap pihak berperan sesuai tugas dan kewenangannya. Dalam kerja lintas sektor tersebut, Kemenko PMK memperkuat sinkronisasi kebijakan, koordinasi, dan pengendalian.

Partisipasi Indonesia dalam APDP 2026 menjadi sarana berbagi pengalaman sekaligus memperkuat pembelajaran dan kolaborasi regional. Upaya yang disampaikan dalam forum itu diarahkan agar peringatan dini dapat ditindaklanjuti tepat waktu, sehingga berfungsi untuk melindungi masyarakat dan mengurangi dampak bencana.