Pemerintah Ajak Investor Eropa Percepat Proyek Transisi Energi
CIANJUR.CO - Pemerintah mendorong investor dan pelaku usaha Eropa untuk memperkuat kerja sama serta mempercepat realisasi proyek transisi energi di Indonesia. Upaya ini diarahkan agar komitmen dan target energi bersih dapat diterjemahkan menjadi investasi nyata, proyek yang layak dibiayai, serta hasil yang terukur.
Seperti diberitakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan ajakan tersebut saat menjadi Guest of Honor dalam EuroCham Energy Dinner 2026 di Jakarta, Selasa (17/11). Ia menekankan bahwa kerja sama transisi energi tidak cukup berhenti pada komitmen dan penetapan target.
Menurut Dradjad, perhatian saat ini perlu diarahkan pada realisasi berbagai ambisi melalui proyek yang memenuhi kelayakan pembiayaan. Dengan begitu, kerja sama dapat menghasilkan investasi yang benar-benar berjalan dan capaian yang dapat diukur. Pemerintah memandang transisi energi sebagai bagian penting dari pembangunan ekonomi berkelanjutan, penguatan ketahanan energi, serta pembukaan peluang investasi dan pengembangan teknologi energi bersih.
Dalam pertemuan itu, Dradjad mengajak EuroCham Energy Working Group beserta anggotanya mengambil tiga langkah konkret. Langkah pertama ialah mengenali dan memprioritaskan proyek berpotensi tinggi, mencakup energi terbarukan, bahan bakar nabati, hidrogen, serta pengolahan sampah menjadi energi atau waste-to-energy.
Langkah kedua adalah memperkuat hubungan antara investor dan penyedia teknologi dari Eropa dengan PT PLN (Persero), Danantara, pengembang proyek, serta pelaku industri yang berpotensi menjadi pengguna energi. Kolaborasi tersebut diharapkan mempertemukan kemampuan investasi dan teknologi dengan kebutuhan maupun peluang proyek yang tersedia di Indonesia.
Baca juga: Kemenko PMK Dorong Zakat Jadi Instrumen Pemberdayaan Masyarakat
Langkah ketiga menyangkut percepatan pelaksanaan proyek. Pemerintah mendorong adanya penetapan kepemilikan proyek secara jelas dan penyusunan rencana aksi 90 hari. Kedua hal itu diperlukan agar peluang kerja sama tidak berhenti pada pembahasan, tetapi dapat segera ditindaklanjuti sebagai proyek konkret.
Target kapasitas dan kebutuhan investasi
Indonesia telah memiliki arah pengembangan sektor ketenagalistrikan melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Dalam rencana tersebut, target tambahan kapasitas pembangkit listrik mencapai 69,5 gigawatt (GW). Rinciannya meliputi 42,6 GW energi terbarukan dan 10,3 GW kapasitas penyimpanan energi.
Pengembangan yang direncanakan itu diperkirakan memerlukan investasi sekitar Rp2.133,7 triliun. Selain membuka kebutuhan pendanaan, program tersebut berpotensi menciptakan lebih dari 1,7 juta lapangan kerja. Dari jumlah itu, sekitar 760 ribu diperkirakan merupakan lapangan kerja ramah lingkungan atau green jobs.
Energi surya juga ditempatkan sebagai salah satu pendorong utama transformasi energi nasional. Pemerintah meluncurkan Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) pada 25 Agustus 2026, dengan pengembangan yang ditargetkan berlangsung selama tiga tahun ke depan. Pada tahap pertama, program itu mencakup 14 proyek di enam provinsi dengan kapasitas gabungan 5,3 GWp.
Baca juga: Menko PMK Dorong Mitigasi Jangka Panjang Banjir di Subulussalam
Di samping program PLTS tersebut, pemerintah menjalankan program de-dieselisasi di 741 lokasi. Kebutuhan kapasitasnya diperkirakan mencapai sekitar 3,21 GWp untuk pembangkit listrik tenaga surya dan 9,03 gigawatt hour (GWh) untuk penyimpanan energi. Berbagai target dan program ini menunjukkan ruang investasi bagi investor serta penyedia teknologi yang mendukung perubahan sistem energi Indonesia.
Kesiapan proyek dan kerja sama ekonomi
Besarnya peluang belum dengan sendirinya menjadikan proyek siap beroperasi. Pemerintah menilai kesiapan proyek perlu ditunjang kepastian regulasi, ketersediaan lahan, kesiapan jaringan listrik, pengaturan pembiayaan, solusi tingkat komponen dalam negeri yang aplikatif, serta proses perizinan yang efisien. Tanpa prasyarat tersebut, investasi tidak dapat bergerak dengan kecepatan yang dibutuhkan.
Untuk membantu menangani hambatan, pemerintah juga menyiapkan kanal debottlenecking. Langkah ini ditempatkan sebagai dukungan agar kendala yang menghambat pelaksanaan proyek dapat diatasi, sementara kepastian mengenai berbagai kebutuhan proyek diperhatikan sejak tahap persiapan.
Hubungan Indonesia dan Uni Eropa melalui Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) turut disebut sebagai platform strategis. Kerja sama itu diharapkan memperkuat daya saing Indonesia di tengah dinamika perekonomian global sekaligus membuka peluang lebih luas untuk hubungan ekonomi dan investasi, termasuk di sektor energi.
Baca juga: IEU-CEPA Ditandatangani 21 November, Airlangga Lanjutkan Misi Ekonomi ke Inggris
Dradjad menegaskan arti penting energi bersih bagi perekonomian. “Energi yang andal, terjangkau, dan bersih bukan sekadar tujuan lingkungan, melainkan juga kebutuhan ekonomi,” ujarnya.
Dalam EuroCham Energy Dinner 2026, turut hadir Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sarjito; Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ronny Ariuly Hutahayan; serta Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi Kemenko Perekonomian Farah Heliantina.
Hadir pula Board Member of EuroCham Donald Situmorang, Direktur Eksekutif EuroCham Indonesia Edison Bako, dan Head of Energy Working Group EuroCham Thomas Wagner. Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi pemerintah dan pihak EuroCham untuk mendorong identifikasi proyek, penguatan kolaborasi investasi serta teknologi, dan percepatan implementasi transisi energi di Indonesia.