UPDATE

Kemenko PMK Dorong PHBS dan Kolaborasi Cegah Zoonosis

18/11/2026 16:05

CIANJUR.CO - Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) menjadi salah satu fondasi pencegahan zoonosis dan Penyakit Infeksi Emerging (PIE). Risiko penularan kedua kelompok penyakit itu berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, termasuk interaksi manusia dengan hewan, kondisi lingkungan dan sanitasi, serta kebiasaan mengelola sampah dan menjaga kebersihan.

Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko PMK Sukadiono menegaskan bahwa pencegahan tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi. Masyarakat perlu membiasakan perilaku sehat, sementara lingkungan, layanan, fasilitas, dan kebijakan harus mendukung penerapannya secara konsisten.

Hal tersebut disampaikan Sukadiono dalam Diseminasi Hasil Asesmen Penguatan Pembudayaan Hidup Sehat Berbasis Pencegahan Zoonosis dan Penyakit Infeksi Emerging, Selasa (17/11/2026). Ia menilai upaya pencegahan perlu menggunakan pendekatan One Health, yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.

Penerapan pendekatan itu memerlukan keterlibatan lintas sektor dalam penyusunan kebijakan maupun pelaksanaan edukasi, surveilans, deteksi dini, respons penyakit, dan penguatan kapasitas masyarakat. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting, terutama dalam menyesuaikan pelaksanaan upaya tersebut dengan kondisi serta kebutuhan wilayah masing-masing.

“Masyarakat harus tahu, mau, mampu, dan terbiasa melakukan tindakan pencegahan,” ujar Sukadiono. Ia menjelaskan, intervensi tidak boleh berhenti pada sosialisasi dan edukasi. Dukungan lingkungan, fasilitas, layanan, serta kebijakan diperlukan agar warga dapat menjalankan perilaku sehat secara berkelanjutan.

Baca juga: Pemerintah Ajak Investor Eropa Percepat Proyek Transisi Energi

Asesmen di delapan kabupaten

Asisten Deputi Peningkatan Gizi dan Pencegahan Stunting Kemenko PMK Jelsi Natalia Marampa menyampaikan bahwa asesmen dan diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD) berlangsung pada 5–28 Oktober 2026. Kegiatan tersebut membahas pembudayaan PHBS untuk mencegah zoonosis dan PIE, dengan lokasi di delapan kabupaten pada empat provinsi.

Di Jawa Timur, asesmen mencakup Kabupaten Pacitan dan Lumajang. Di DI Yogyakarta, kegiatan dilakukan di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo. Dua kabupaten di Bali yang menjadi lokasi ialah Buleleng dan Badung, sedangkan di Sulawesi Selatan wilayahnya meliputi Kabupaten Tana Toraja dan Maros.

Kegiatan itu merupakan bagian dari program Collaborative Approach for Resilient Surveillance and Pandemic Preparedness in Indonesia (CARE-I). Asesmen ditujukan untuk memetakan perilaku hidup bersih dan sehat serta mengidentifikasi kebutuhan pencegahan zoonosis dan PIE di daerah. Dengan begitu, gambaran kebutuhan dan risiko dapat menjadi bahan dalam merumuskan tindak lanjut di lokasi masing-masing.

Koordinator Asesmen Sulistyawati menjelaskan bahwa profil risiko zoonosis berbeda di setiap kabupaten. Di DI Yogyakarta, leptospirosis ditemukan sebagai risiko di Kabupaten Kulon Progo, sementara antraks menjadi perhatian di Kabupaten Gunungkidul. Di Jawa Timur, leptospirosis termasuk risiko di Pacitan dan Lumajang.

Di Bali, rabies menjadi perhatian di Kabupaten Badung dan Buleleng. Sementara itu, di Sulawesi Selatan, risiko leptospirosis ditemukan di Kabupaten Maros dan rabies di Kabupaten Tana Toraja. Rincian tersebut menunjukkan bahwa jenis risiko yang teridentifikasi tidak sama di seluruh wilayah asesmen.

Baca juga: Kemenko PMK Dorong Zakat Jadi Instrumen Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sulistyawati, tiap risiko perlu diikuti perilaku pencegahan yang sesuai dan respons lintas sektor. “Setiap risiko zoonosis perlu diikuti dengan satu perilaku kunci dan satu respons lintas sektor,” ujarnya. Ia menekankan bahwa mengetahui risiko saja tidak cukup; pembudayaan PHBS juga membutuhkan dukungan dan kesadaran masyarakat, kesiapan layanan, serta keterlibatan berbagai sektor.

Komunikasi dan tindak lanjut daerah

Ahli Komunikasi Risiko dan Perubahan Perilaku Domingo Jim Caro III menjelaskan peran pendekatan Risk Communication and Community Engagement (RCCE) serta Social and Behaviour Change (SBC) dalam mendorong perubahan perilaku. Penyampaian informasi, menurutnya, belum tentu cukup apabila masyarakat masih menghadapi hambatan untuk melakukan tindakan pencegahan.

Karena itu, kampanye kesehatan perlu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong tindakan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan komunikasi dan perubahan perilaku tersebut menjadi bagian dari upaya agar pencegahan tidak hanya disampaikan sebagai informasi, tetapi dapat dijalankan sesuai kebutuhan warga.

Setelah diseminasi, para pemangku kepentingan melakukan klarifikasi dan validasi atas temuan asesmen. Tahap ini digunakan untuk menetapkan prioritas masalah, kemudian merumuskan rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang mempertimbangkan kebutuhan daerah serta kewenangan masing-masing pihak.

Baca juga: Menko PMK Dorong Mitigasi Jangka Panjang Banjir di Subulussalam

Hasil asesmen akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja di masing-masing daerah pada empat provinsi. Dengan demikian, pemetaan risiko dan kebutuhan PHBS di delapan kabupaten diharapkan dapat diteruskan ke tahap perencanaan, dengan tindak lanjut yang disesuaikan pada wilayah dan pihak yang berwenang.

Sukadiono menegaskan bahwa nilai asesmen terletak pada kemampuannya mendorong tindakan, bukan semata-mata jumlah temuan. “Nilai sebuah asesmen tidak hanya terletak pada banyaknya temuan, tetapi pada kemampuan kita mengubah temuan tersebut menjadi tindakan nyata,” tegasnya.

Kemenko PMK akan terus memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan lintas sektor agar rekomendasi asesmen dapat ditindaklanjuti pemerintah pusat dan daerah. Upaya ini melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, FAO Indonesia, dan mitra pembangunan. Keterlibatan para pihak tersebut diharapkan membuat pencegahan zoonosis dan PIE berjalan lebih terpadu dan berkelanjutan.

Penguatan PHBS yang didukung layanan memadai dan kolaborasi lintas sektor diharapkan mendorong kesiapan masyarakat dalam mencegah penularan penyakit. Upaya pencegahan itu ditujukan untuk melindungi kesehatan keluarga dan masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan kesehatan nasional.