UPDATE

Kemenko PMK Dorong Zakat Jadi Instrumen Pemberdayaan Masyarakat

18/11/2026 12:59

CIANJUR.CO - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong agar zakat dikelola lebih dari sekadar dana yang dihimpun dan disalurkan. Zakat diharapkan menjadi instrumen strategis untuk memberdayakan masyarakat dan mendukung pembangunan manusia Indonesia.

Dorongan itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito, di Jakarta, Selasa (17/11/2026). Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Warsito hadir mewakili Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sugiono, sekaligus membuka Rapat Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS RI Tahun 2026.

Rapat kerja tersebut diikuti sekitar 200 pimpinan UPZ dari kementerian/lembaga dan badan usaha milik negara (BUMN). Warsito mengapresiasi BAZNAS dan seluruh UPZ atas kontribusi mereka dalam pengelolaan zakat nasional. Menurutnya, fungsi zakat tidak berhenti pada kewajiban keagamaan, tetapi juga mencakup peran sosial-ekonomi.

Peran tersebut, antara lain, membantu mengatasi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat solidaritas masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan zakat berkaitan pula dengan upaya memperluas manfaat bagi penerima dan masyarakat secara lebih luas.

Besarnya potensi zakat nasional menjadi salah satu alasan perlunya tata kelola dan kerja sama yang kuat. Potensi itu diperkirakan mencapai Rp327 triliun. Sementara itu, penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) pada 2025 tercatat sekitar Rp44,70 triliun, naik 9,54 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca juga: Menko PMK Dorong Mitigasi Jangka Panjang Banjir di Subulussalam

Warsito menegaskan bahwa besarnya potensi tersebut perlu diikuti pengelolaan yang profesional, transparan, dan menghasilkan dampak. Ia mendorong pemerintah, BAZNAS, UPZ, dunia usaha, serta masyarakat memperkuat sinergi. Kerja bersama itu, menurutnya, tetap perlu berpegang pada ketentuan syariah dan prinsip pendistribusian kepada para mustahik.

Dalam arahannya, Warsito mengaitkan zakat dengan lima agenda pembangunan manusia. Kelimanya meliputi pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan kohesi dan solidaritas sosial. Karena cakupan tersebut, keberhasilan program zakat perlu dilihat dari perubahan yang benar-benar dirasakan penerima manfaat.

“Keberhasilan zakat tidak cukup diukur dari berapa besar dana yang dihimpun dan disalurkan, tetapi dari seberapa banyak kehidupan masyarakat yang berhasil kita ubah,” kata Warsito. Ia menggambarkan perubahan yang diharapkan sebagai peralihan dari miskin menjadi berdaya, dari mustahik menjadi mandiri, bahkan menjadi muzaki.

Warsito juga menempatkan UPZ sebagai unsur strategis dalam upaya tersebut. Unit ini berada dekat dengan sumber-sumber potensi zakat di kementerian/lembaga, BUMN, dan komunitas profesi. Kedekatan itu menjadi dasar pentingnya memperkuat peran UPZ agar pengelolaan zakat dapat menjangkau potensi yang ada sekaligus berjalan dengan tata kelola yang lebih baik.

Baca juga: IEU-CEPA Ditandatangani 21 November, Airlangga Lanjutkan Misi Ekonomi ke Inggris

Penguatan UPZ, menurut Warsito, mencakup peningkatan literasi zakat dan kapasitas kelembagaan, serta perbaikan akuntabilitas. Upaya lain yang disebutkan ialah memperluas kanal pembayaran digital dan mengelola data muzaki maupun mustahik secara lebih terintegrasi. Seluruh aspek itu menjadi bagian dari penguatan kelembagaan yang dibutuhkan dalam pengelolaan zakat.

Teknologi, termasuk artificial intelligence (AI), juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pekerjaan UPZ. Warsito menyebut teknologi tersebut berpotensi membantu pemetaan potensi zakat, analisis kebutuhan penerima manfaat, evaluasi program, serta peningkatan transparansi pengelolaan. Namun, penggunaannya harus tetap memperhatikan keamanan data dan integritas, serta berada dalam pengawasan manusia.

Selain pengembangan kelembagaan dan teknologi, Warsito menyoroti modal sosial (social capital) sebagai pelengkap pembangunan modal manusia (human capital). Budaya berbagi, kepedulian, dan gotong royong yang tumbuh melalui keluarga, komunitas, lembaga keagamaan, serta generasi muda disebut sebagai modal bagi masyarakat yang inklusif dan berdaya.

Data CAF World Giving Report 2025 menunjukkan rata-rata donasi masyarakat Indonesia sekitar 1,6 persen dari pendapatan. Angka itu lebih tinggi daripada rata-rata global sebesar 1 persen. Data tersebut, sebagaimana dipaparkan dalam laporan, mencerminkan potensi kedermawanan masyarakat Indonesia yang perlu didukung tata kelola filantropi lebih baik dan berkelanjutan.

Baca juga: Kemenko PMK Raih Dua Peringkat Kedua di Kompetisi Kebugaran HKN 2026

Wakil Ketua BAZNAS RI, Zainut Tauhid Sa'adi, menjelaskan bahwa rapat kerja menjadi forum evaluasi pelaksanaan program UPZ sepanjang 2026 sekaligus penyusunan rencana kerja 2027. Forum itu juga mendorong kementerian/lembaga yang belum aktif mengelola zakat agar segera mengoptimalkan peran UPZ. Selain itu, peserta membahas konsep pemantauan dan evaluasi UPZ di lingkungan kementerian/lembaga serta BUMN.

Menutup arahannya, Warsito berharap rapat menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan penghimpunan zakat dan memperluas basis muzaki. Ia juga mendorong penguatan kelembagaan UPZ serta pengembangan program zakat produktif di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Program-program tersebut diharapkan memiliki dampak yang terukur dan berkelanjutan.

Warsito mengajak agar zakat tidak hanya diposisikan sebagai bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia berharap zakat dapat menjadi sarana pemberdayaan yang mengubah mustahik menjadi muzaki, menggerakkan kepedulian, dan menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai kekuatan pembangunan.